Efisienkah Penambahan Wakil Menteri Baru?

Oleh: Putut Purwandono

Sebenarnya saya malu menulis ini karena nilai mikroeknomika saya hanya B dan C + waktu kuliah dulu. Tapi walau bagaimana pun juga, tanggung jawab saya (halah) untuk menganalisis omongan para komentator di tivi-tivi itu tentang hasil reshuffle kemarin. Jumlah kementerian memang tidak bertambah, tapi jumlah wakil menteri mengalami inflasi kemudian mereka dengan seenak bibirnya mengadili bahwa SBY tidak efisien, boros, tersandera politik dst. Yuk, kita analisis pake ilmu ekonomi.

Kuliah awal Pengantar Mikroekonomi oleh Prof. Nopirin, 7 tahun yang lalu: Beliau mengajari kami tentang langkanya sumber daya yang ada sementara kebutuhan kita tidak tak terbatas. Konsekuensi dari itu adalah kita harus belajar ilmu ekonomi agar bisa mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas itu secara efisien sehingga diperoleh hasil yang paling optimum. Efisiensi selalu bicara input dan output, tidak ada dikotomi diantaranya. Beliau juga mengajari kami tentang apa itu Production Possibility Frontiers (PPF) sebagai area produksi yang mungkin dari kombinasi input yang ada. PPF itu bisa digeser dengan dua cara, yaitu meningkatkan efisiensi proses pengolahan input sehingga mampu memproduksi lebih banyak atau menambah input dengan jumlah tertentu, ceteris paribus. Sebuah konsep sederhana tapi masuk akal. Pembaca yang berlatar belakang sarjana ekonomi tentu dengan mudah memahami konsep ini.

Setelah lulus dari pengantar mikroekonomi, masuklah kita ke pelajaran mikroekonomika I yang lebih tough, sayang dosen saya waktu itu terlalu pasif ngajarnya, jadi saya cuma dapat B (menyalahkan dosen, padahal saya memang ga suka pelajaran mikroekonomi). Habis itu, lanjut kuliah mikroekonomika II, nerakanya mikroekonomi dengan dosen killer dari berbagai jaman (alm) Prof. Roekmono Markam, dari 40 an mahasiswa, cuma 2 orang yang mendapat A- dan 3 orang yang mendapat B (kalau ga salah), sisanya Anda tebak sendiri nilainya. Di kelas pak Roekmono inilah saya mendengar konsep Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS).

MRTS ini gampangannya begini: Anda adalah seorang produsen tahu bacem, input Anda adalah tahu, kecap, tenaga kerja dan bumbu-bumbu lainnya serta beberapa peralatan memasak. Semua input itu wajib ada, tidak boleh kurang satupun, misal tahunya dihilangkan, maka Anda cuma jual bacem kecap atau bacem wajan, dst. Ada kalanya input2 itu mengalami kenaikan harga atau kelangkaan pasokan yang kemudian memengaruhi produktifitas usaha tahu bacem Anda. Nah, tugas Anda sebagai produsen hanyalah mengkombinasi input-input yang ada sedemikian rupa sehingga produk tahu bacem Anda seoptimum mungkin sehingga keuntungannya pun optimum. Nah, kombinasi-kombinasi input itulah yang menjadi concern konsep MRTS itu, ilmu mengalokasikan input. Boleh jadi input A ditambah sementara input B dikurangi untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sama (isoquant) dengan biaya produksi yang sama (isocost). Atau alternatif lainnya yang memungkinkan.

Nah, pertanyaannya adalah: Apakah komentar para pengamat politik tentang inefisiensi SBY dalam penambahan pos wakil menteri itu tepat dari sudut pandang ilmu ekonomi? Menambah wakil menteri bisa dianalogikan sebagai menambah input, baik dari sisi SDM dan juga anggaran. Tapi, kalau bicara efisien atau tidak, kita baru bisa menilainya nanti di akhir masa jabatan mereka karena output dari penggunaan input tersebut baru bisa diketahui pada periode t+n, bukan pada t0 yaitu saat ini. Bodoh saja mereka yang mengatakan bahwa penambahan wakil menteri itu tidak efisien wong outputnya saja belum keliatan (tercapainya program dan indikator2 capaian program-program kementerian). Tapi, kalau mereka bilang penambahan wakil menteri itu menambah biaya/anggaran itu sangat tepat. Saya kok yakin ya, pos anggaran penambahan wakil menteri itu sudah ada, tinggal digunakan saja, jadi bukan dengan cara ngredit dulu tetapi memang sudah ada uangnya (wallahualam).

Nah, kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah benar SBY tersandera politik? Menurut pengamatan saya, ada berbagai input dalam proses pembangunan di negara ini dalam lingkup kementerian negara: teknokratik, birokratik, politik dan anggaran. Jadi, dalam menjalankan program kementerian pasti akan melibatkan para teknokrat, para birokrat, para politisi dan para pengguna dan penguasa anggaran. Tidak mungkin salah satunya hilang dalam proses pembangunan. Ini keniscayaan. Presiden itu produk politik, pembahasan dan penetapan APBN itu produk politik dan birokratik, dst. Pemilihan menteri dan wakil menteri itu juga produk politik dan birokratik. Itulah input-input yang ada. Tugas SBY tentunya adalah mengkombinasikan input-input itu dalam skema terbaik untuk menghasilkan ouput yang paling optimum. Tentu saja, penambahan input merupakan upaya untuk mendorong keluar garis PPF itu sehingga produksi (pembangunan) bisa lebih terakselerasi. Itu alasan logisnya. Alasan lain, mungkin, adalah bahwa kombinasi sebelum reshuffle itu tidak mampu mencapai garis maksimum PPF yang dulu sudah ditargetkan.

Tentu saja, waktu 5 tahun adalah waktu yang sangat pendek dalam proses produksi pembangunan. Perlu akselerasi, perlu lebih banyak sumber daya. Kita tidak dapat menafikan proses politik, proses birokratik, teknokratisme dan anggaran yang merupakan input-input pembangunan. Yang terpenting adalah bagaimana kita, sebagai bangsa, mampu terlibat dalam proses pembangunan sehingga kombinas-kombinasi yang sudah disusun SBY itu tidak sia-sia dan efisien serta efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. SBY sudah menambah investasinya dengan wakil menteri baru, berarti ROI nya juga harus tinggi. Kita lihat saja di 2014 nanti, apakah ROI nya benar2 tercapai?

Advertisements