Membangun Infrastruktur Indonesia

Oleh: M Syarif Hidayatullah
Sektor pariwisata dunia baru saja mencapai sebuah milestone. Berdasarkan rilis UNWTO, 12 Desember 2012, jumlah wisatawan dunia sukses menembus angka 1 Miliar. 53% dari wisatawan tersebut berasal dari negara-negara Eropa dan Asia-Pasific menjadi tujuan dari 22% wisatawan dunia. Diluar prediksi banyak pihak, ditengah kelesuan ekonomi global, sektor pariwisata diperkirakan dapat mencatat pertumbuhan yang tinggi. Tahun 2012, sektor yang menyumbangkan 9% GDP dunia dan menyumbang 6% perdagangan global ini, diperkirakan dapat tumbuh 3-4% (UNWTO, 2012). Besarnya pertumbuhan ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi negara yang memiliki potensi pariwisata seperti Indonesia.
Indonesia dikategorikan sebagai negara megadiversity. Hal ini mengacu pada keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Tercatat Indonesia merupakan rumah dari 2.605 dari mamalia, burung dan amphibi, atau menempati peringkat keempat didunia (WEF, 2012). Indonesia adalah negara yang memiliki banyak peninggalan budaya. UNESCO mencatat, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di dunia dalam hal peninggalan prasasti, dibawah China dan Jepang.
Dengan potensi yang besar itu, seharusnya Indonesia dapat memajukan sektor pariwisatanya. Akan tetapi, fakta berbicara lain. Berdasarkan Tourism and Travel Competitiveness Index (TTCI) yang dilansir oleh World Economic Forum (WEF), pariwisata Indonesia hanya menempati peringkat 74 dari 139 negara (2011). Peringkat Indonesia masih dibawah Singapura (10), Malaysia (35), Thailand (41), dan Brunei Darussalam (67). Indonesia hanya unggul tipis dari Vietnam (80) dan dengan negara yang sedang dilanda demonstrasi besar seperti Mesir (75).
TTCI terbagi atas 14 pilar (indikator) untuk menghitung daya saing pariwisata suatu negara. Dari 14 indikator tersebut, sejumlah indikator terkait dengan infrastruktur. Pada semua indikator terkait infrastruktur, Indonesia mendapatkan peringkat rendah, seperti Air transport infrastructure (58), ground transport infrastructure (82), tourism infrastructure (116) dan ICT infrastructure (96). Indikator-indikator tersebut menunjukkan betapa buruknya Infrastruktur Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh pada rendahnya daya saing sektor pariwisata. Infrastruktur merupakan pilar utama dalam pariwisata. Tanpa adanya infrastruktur yang baik, wisatawan akan enggan untuk berkunjung. Sayangnya, hal ini sering luput dari pembangunan sektor pariwisata Indonesia.
Sektor pariwisata sangat ditentukan oleh kemudahan mobilitas dan infrastruktur. Wisatawan akan lebih menyukai jika daerah yang dia kunjungi memiliki kemudahan mobilitas dan memiliki kenyamanan infrastruktur sebagaimana negara asalnya (Mo, Howard, and Hivitz, 1993).  Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur (jalan, air, ICT, pelabuhan, bandara) menjadi determinan utama dalam menarik wisatawan (Gearing et al, 1974; McElroy, 2003; Seetanah et al, 2011). Secara lebih spesifik, infrastruktur transportasi dapat menciptakan pertumbuhan sektor wisata suatu daerah karena menciptakan konektivitas antara daerah asal dan tujuan wisata (Kaul, 1985; Prideaux, 2000).
Infrastruktur Pariwisata
Guna menunjang sektor pariwisata, sejumlah perbaikan dan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan. Infrastruktur udara diperlukan, guna memastikan konektivitas antar negara dan interegional Indonesia. Infrastruktur jalan perlu diperbaiki, karena banyak jalan menuju lokasi infrastruktur berkondisi buruk. Guna menunjang mobilitas didalam suatu daerah/kota, maka diperlukan pula pembangunan tranportasi publik, agar memudahkan mobilitas dan meningkatkan kenyamanan para wisatawan.
Membangun infrastruktur tidak semudah membalik telapak tangan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut penulis, terdapat dua tantangan utama, pertama adalah komitmen anggaran dari Pemerintah, kedua adalah pembebasan lahan.
Pertama, komitmen anggaran, baik pemerintah pusat maupun daerah masih terbatas. Berdasarkan RPJMN 2010-2014, kebutuhan investasi infrastruktur mencapai Rp 1923 Triliun atau setaraf 5% dari GDP. Kapasitas fiskal Pemerintah Pusat sangatlah terbatas. Berturut-turut pada tahun 2010-2012 anggaran infrastruktur dalam APBN sebesar Rp 99,4 Triliun, Rp 128,7 Triliun, Rp 174,9 Triliun.
Untuk menopang keterbatasan fiskal APBN tersebut, peran Pemda akan sangat vital dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Pemerintah Daerah seharusnya mengalokasikan anggarannya untuk membangun infrastruktur. Selain itu, infrastruktur pariwisata yang perlu dibangun bersifat spesifik, seperti transportasi publik dalam kota dan jalan Kabupaten.
Komitmen pemda terhadap pembangunan infrastruktur masih sangat minim. Berdasarkan hasil olahan dari data APBD 500 Pemda tingkat I dan II, maka ditemukan bahwa rata-rata 50% alokasi APBD masih digunakan untuk belanja pegawai. Porsi untuk belanja modal (infrastruktur) hanya sebesar 21%.
Melalui Rencana Induk Kepariwisataan Nasional 2010-2025, Pemerintah telah menetapkan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Berdasarkan kalkulasi yang penulis buat, Kabupaten yang menjadi lokasi KPPN memiliki komitmen belanja modal yang rendah. Rata-rata alokasi belanja modal dari Kabupaten-kabupaten tersebut hanya sebesar 19% dari APBD (data tahun 2011).
Kedua, menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan. Masalah lahan menjadi momok utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur yang tidak bisa berjalan akibat ada salah satu bagian lahannya (yang bahkan hanya sebagian kecil) belum dapat dibebaskan.
UU Pengadaan Lahan diharapkan dapat menuntaskan permasalahan lahan yang menghantui Indonesia selama ini. Dalam UU ini diatur empat proses pengadaan lahan, yaitu perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Waktu yang ditargetkan oleh UU ini untuk membebaskan lahan paling cepat 319 hari, dan paling lama (dengan estimasi ada keberatan dari pemilik lahan) mencapai 583 hari. Hal ini tentunya cukup melegakkan karena selama ini untuk pembebasan lahan untuk proyek jalan tol membutuhkan waktu 4-5 tahun.
Langkah kedepan
Sejumlah langkah strategis seharusnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata. Pertama, pembangunan infrastruktur berbasiskan regional yang terintegrasi dengan pembangunan KPPN. Melalui konsep KPPN, pada dasarnya Pemerintah sudah melakukan maping terhadap lokasi yang menjadi kawasan wisata. Dari maping tersebut dapat diindikasikan sejumlah infrastruktur yang menunjang setiap KPPN. Pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya dapat menjadi prioritas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Kedua, guna mengatasi keterbatasan anggaran, seharusnya Pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk membangun infrastruktur pariwisata. KPS adalah mekanisme kerjasama jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan proyek infrstruktur. Menurut Yong (2010) mekanisme KPS membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Selama ini pemerintah mengalami budget constrain ketika ingin mengembangkan infrastruktur. Melalui mekanisme KPS, pemerintah akan mendapat bantuan pendanaan dan pembagian resiko bersama pihak swasta.
Tentunya, perlu komitmen yang kuat dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk memastikan proyek KPS dapat berjalan. Contohnya, apabila PJPK nya adalah Pemerintah Daerah, maka Pemda tersebut harus bersedia mengalokasikan dana APBD untuk melakukan studi awal proyek dan membentuk panitia pengadaan yang kompeten.
Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, tidak ada yang meragukan hal tersebut. Indonesia perlu melakukan sejumlah langkah konkrit guna memaksimalkan potensi tersebut. Salah satu langkah tersebut adalah pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka wisatawan akan tertarik untuk meluangkan waktunya di Indonesia.
Advertisements

Kemenangan Obama, Kemenangan Keynesian

Oleh: M Syarif Hidayatullah

Barack Obama memenangi Pemilu USA 2012 dengan perolehan 303 kursi Electoral College, sedangkan Romney hanya meraih 206 Electoral College. Kemenangan ini sebenarnya sudah dapat diprediksi, karena pada hakikatnya seorang incumbent lebih mudah dalam memenangi pemilihan karena masyarakat lebih menyukai calon incumbent daripada alternatif (Laver, 2009, Ashwort, 2006). Kemenangan ini juga mencerminkan kemenangan suatu mazhab ekonomi, yaitu Keynesian.

Satu hal yang paling menarik dari perdebatan yang terjadi selama masa kampanye adalah perbedaan pandangan ekonomi kedua calon Presiden. Dalam konteks ini, seperti yang sudah diketahui secara umum, Obama dari partai demokrat cenderung kepada mazhab ekonomi Keynesian, sedang Romney dari partai Republik cenderung pada neoklasik.

Saat ini, ada dua mazhab utama ekonomi, yaitu Keynesian dan Neoklasik. Perbedaan mencolok dari kedua mazhab ini adalah pada besar peran pemerintah dalam perekonomian. Mazhab Keynesian mendukung peran pemerintah dalam mengatur dan menstimulus perekonomian. Sedangkan neoklasik mendukung berjalannya mekanisme pasar dengan intervensi minim dari pemerintah.

Menurut Mankiw (2003), Presiden dari Partai Republik tidak menyukai inflasi, sehingga bersedia menahan resesi untuk menurunkan inflasi serta menjalankan kebijakan kontraktif. Berbeda dengan para Presiden dari Partai Demokrat yang cenderung ekspansif untuk menurunkan pengangguran dan bersedia menahan inflasi. Hal ini terlihat dari data tren GDP riil USA dari tahun 1948. Rata-rata GDP riil USA pada pemerintahan Presiden Partai Demokrat pada tahun kedua mencapai 5,9%. Hal ini berbanding terbalik dari GDP Riil presiden partai Republik yang hanya 0,6%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kebijakan Presiden Partai Republik untuk menahan pertumbuhan guna menekan angka inflasi (Mankiw, 2003).

Perbedaan pandangan ini sangat terlihat dari kebijakan pajak yang diajukan oleh Obama dan Romney. Corak dari kebijakan pajak Roomney adalah pemotongan pajak, perorangan dan bisnis untuk mendorong perekonomian.  Kebijakan utama Romney adalah memotong pajak penghasilan korporasi dari 35% menjadi 25%. Selain itu, pajak penghasilan akan dikurangi sebesar 20%, dimana pajak pada penghasilan tertinggi akan dari 35% menjadi 28%, sedangkan pada penghasilan terendah dikurangi dari 10% menjadi 8%. Romney memiliki visi pada penerapan keadilan pajak, sehingga tax cut akan diarahkan untuk semua pembayar pajak.

Berbanding terbalik dengan Romney, kebijakan Obama justru akan mempertahankan pajak korporasi dan pada warga berpenghasilan tinggi. Tax rate pada Obama adalah sebesar 10% pada penghasilan terendah dan 35% pada penghasilan tertinggi. Selain itu, Obama memiliki kebijakan untuk menetapkan pajak sebesar 20% untuk long term capital gains dan 39,6 % untuk deviden, dan tambahan pajak 3,8% untuk capital gains dan deviden pada rumah tangga berpenghasilan tinggi. Obama memiliki visi untuk memberikan tax cut hanya pada golongan berpendapatan rendah, yang berpendapatan US$ 200.000 (US$ 250.000 untuk pasangan), tidak akan mendapat potongan pajak. Semua kebijakan yang diajukan oleh Obama tersebut, dijanjikan oleh Romney akan dicabut.

Kedua kebijakan pajak tersebut mencerminkan perbedaan pandangan yang sangat mencolok. Kebijakan Romney sangat melindungi korporasi dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Diharapkan, dengan adanya pemotongan pajak, maka korporasi akan lebih leluasa untuk berkembang dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan Obama lebih condong untuk meningkatkan pajak untuk korporasi dan masyarakat berpenghasilan tinggi, karena dibutuhkan untuk mendukung program jaminan sosial dan kesehatan, serta menjaga defisit anggaran pada level rendah.

Kebijakan pajak di atas menjadi contoh pertentangan mazhab neoklasik dan keyenesian yang terjadi di Amerika. Masyarakat Amerika ditawarkan dua jenis obat mujarab bagi Perekonomiannya. Dari sinilah warga Amerika memilih pendekatan mana yang lebih dipercaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kemenangan Obama

Kemenangan Obama memperlihatkan kemenangan Keynesian. Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat Amerika membutuhkan Pemerintah dalam perekonomian. Krisis ekonomi yang melanda Amerika menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Fenomena tersebut menyebabkan semakin banyak warga Amerika yang membutuhkan bantuan Pemerintah (berupa subsidi) untuk menjaga tingkat konsumsinya. Obama menjanjikan hal tersebut melalui kebijakan jaminan kesehatannya, disisi lain Romney justru “mengancam” akan mencabut semua hal tersebut. Hal ini yang menyebabkan warga Amerika lebih menyukai kebijakan ala Obama daripada Romney.

Pemerintahan periode kedua Obama diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan Amerika Serikat. Menurut penulis, kebijakan fiskal yang ditawarkan oleh Obama sudah tepat. Obama menjanjikan akan mengurangi belanja negara dan meningkatkan pajak untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan tabungan nasional (S), sehingga akan meningkatkan persediaan dana pinjaman. Semakin besar dana pinjaman yang ada, maka tingkat bunga equilibrium (r) akan menurun, dan pada akhirnya investasi domestik akan meningkat. Peningkatan investasi domestik inilah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika Serikat.

Kemenangan Obama ini menjadi cerminan bahwa ide-ide ala keynesian menjadi preferensi di hati masyarakat di saat krisis. Hal ini sangatlah normal, karena ketika krisis terjadi, masyarakat akan sangat bergantung pada Pemerintah. Bertolak belakang, ketika ekonomi sedang tumbuh pesat, maka ide anti intervensi pemerintahlah muncul.

Bagaimana dengan Indonesia

Pemilu Amerika Serikat menunjukkan kuatnya identitas dari Partai Politik. Bagaimana dengan Indonesia. Penulis dapat mengatakan bahwa partai politik di Indonesia tidak memiliki identitas dan mazhab ekonomi yang jelas. Kebijakan yang diambil tidak lebih dari pertimbangan politik semata. Contohnya adalah pada kebijakan bailout. Di Amerika, para kaum liberalis sangat menentang kebijakan bailout, karena mempercayai market akan memperbaiki kondisinya sendiri tanpa perlu campur tangan pemerintah. Di Indonesia, Partai Politik berhaluan Sosialis dan anti kapitalis, justru berbondong-bondong menolak kebijakan bailout. Kondisi sangat mencerminkan inkonsistensi ideologi yang dialami partai politik di Indonesia.

Pemilihan di Amerika Serikat dapat dijadikan pelajaran bagi Partai Politik di Indonesia. Platform dari setiap kandidat jauh lebih jelas daripada yang ditawarkan di Indonesia. Mazhab yang dianut tegas, pro pasar atau pro intervensi pemerintah, tanpa perlu takut dikatakan tidak pro rakyat. Partai Politik Indonesia terjebak dalam politik pencitraan yang semu sehingga kehilangan identitias pemikirannya. Hal ini yang harus direvisi dalam menyongsong Pemilu di 2014 nanti. Masyarakat menunggu Partai Politik yang memiliki identitas dan platform yang jelas.

Mengurai Problematika Gas Indonesia

Oleh: M Syarif Hidayatullah*
Kondisi sektor gas Indonesia bak sebuah anomali. Selama berpuluh-puluh tahun Indonesia membanggakan diri sebagai salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia. Sebagai pemegang 11%share ekspor gas dunia, Indonesia menduduki peringkat no.2 negara terbesar dalam ekspor gas (BP, 2011). Walaupun share ekspor Indonesia tinggi, produksi dan cadangan gas bumi Indonesia relatif kecil. Share produksi gas Indonesia hanya sebesar 1,6% dan cadangan gas Indonesia hanya 2,6% dari cadangan gas dunia.
Hal tersebut merupakan anomali, karena negara yang produksi gasnya “kecil” seperti Indonesia mengekspor gas begitu besar, justru negara seperti Russia yang memegang 23,9% produksi gas dunia hanya memegang 7% share ekspor gas dunia.
Saat ini, gas merupakan primadona baru energi dunia. Ada dua hal yang mendorong tingginya penggunaan gas secara global. Pertama, harga gas yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga energi lain. Rata-rata harga gas di Uni Eropa sebesar US$ 54/boe, sedangkan harga minyak mencapai US$ 104/boe. Bahkan harga gas lebih murah dibandingkan dengan batubara yang mencapai US$ 70/boe. Kedua, gas diperkirakan memiliki cadangan hingga 254 tahun kedepan, sedangkan minyak diperkirakan tinggal 160 tahun kedepan (Pareto securities, 2011).            
Melonjaknya harga minyak menyebabkan kalangan industri nasional berlomba-lomba untuk melakukan konversi minyak ke gas. Selain bersih dan berkalori tinggi, gas sangat efisien untuk proses pembakaran. Akan tetapi, saat ini banyak industri dalam negeri yang menjerit akibat kekurangan gas. Selain itu, pada neraca gas tahun 2011 terlihat bahwa pada tahun 2020 defisit gas Indonesia mencapai 1316 MMSCFD.
Empat penyebab permasalahan gas
Menurut penulis, ada empat penyebab utama permasalahan gas Indonesia saat ini. Pertama, minimnya infrastruktur gas. Kedua, ekspor yang terlalu tinggi. Ketiga, kebijakan energy mix yang kurang tepat. Keempat, ketidakpastian pasokan dari produsen dan distributor.
Pertama, minimnya infrastruktur gas. Kenaikan permintaan gas gagal diantisipasi dengan instalasi jaringan pipa transmisi dan distribusi yang memadai. Alhasil, banyak daerah di Indonesia yang belum tersambung oleh jaringan pipa (cth Jawa Tengah). Seperti yang disebutkan di atas, Indonesia selama berpuluh-puluh tahun adalah negara eksportir gas, sehingga pembangunan jaringan pipa gas tidak berkembang. Minimnya infrastruktur ini menyebabkan supplier kesulitan untuk memasok gas ke konsumen.
Permasalahan infrastruktur ini layaknya ayam dan telur. Satu pihak menyatakan infrastruktur gas sulit dibangun selama tidak ada kepastian pasokan dari hulu (produsen). Pengembang enggan membangun jaringan pipa transmisi karena dikhawatirkan ketika pipa sudah terbangun tidak ada supply gas yang memadai. Pihak lain justru mengatakan minimnya pasokan gas disebabkan tidak adanya infrastruktur gas yang memadai. Hal ini yang menyebabkan deadlock atas solusi permasalahan gas dan memperlihatkan tidak adanya koordinasi antara sektor hulu dan hilir.
Kedua, tingginya ekspor gas. Ekspor gas Indonesia mencapai 44% dari total produksi gas nasional, atau sejumlah 3433 MMSCFD. Pada awalnya, tingginya tingkat ekspor disebabkan permintaan dalam negeri yang masih sedikit, sehingga produksi gas alam diarahkan untuk pembeli luar. Saat ini Indonesia sudah terikat kontrak eksport dengan sejumlah pembeli dari 7 negara, dan terikat kontrak pembelian gas antara tahun 2013 hingga 2029.
Tingginya tingkat eksport ini terjadi karena adanya perbedaan antara harga jual gas di dalam negeri dan luar negeri. Rata-rata harga jual gas dalam negeri saat ini hanya sebesar US$ 6 sedangkan rata-rata harga jual luar negeri mencapai US$ 14. Gap harga yang terlalu tinggi ini menyebabkan KKKS memilih untuk menjual gas tersebut ke luar negeri.
Ketiga adalah kebijakan energy mix yang kurang tepat. Pemerintah Indonesia menggalakkan penggunaan gas (konversi minyak ke gas) disaat infrastruktur dan supply gas belum memadai. Contohnya, semenjak harga minyak dunia melambung tinggi, Indonesia banyak menggunakan PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), yang menyebabkan naiknya permintaan gas oleh PT PLN.
Pada tahun 2005, pemakaian gas oleh PLN masih sebesar 143 ribu MMSCF, akan tetapi pada tahun 2010 mencapai angka 283 ribu MMSCF atau meningkat sebesar 97,7%. Kenaikan inilah yang tidak mampu diimbangi oleh pasokan gas yang memadai. Bahkan dalam neraca gas nasional sudah dituliskan bahwa rata-rata defisit gas untuk pembangkit listrik pada periode (2012-2014) mencapai 725 MMSCFD.
Indonesia sebenarnya dapat menggunakan alternatif energi lain, semisal batubara. Secara biaya, pemakaian batubara untuk pembangkit listrik akan lebih murah dibandingkan gas. Biaya produksi listrik dengan gas mencapai Rp 850/kwh, sedangkan dengan batubara hanya sebesar Rp 450/kwh. Sudah saatnya penggunaan gas Indonesia lebih diprioritaskan untuk industri, khususnya yang memakai gas sebagai bahan baku utama (industri pupuk dan petrokimia) dan sebagai bagian dari proses (industri marmer dan kaca), yang sulit untuk dicari energi subtitusinya.
Keempat, ketidakpastian pasokan dari produsen dan distributor. Saat ini yang dikeluhkan oleh konsumen gas adalah ketidakpastian pasokan gas. Sejumlah pelaku industri mengatakan bahwa sebenarnya mereka masih bisa menyesuaikan dengan harga US$ 10 yang ditetapkan oleh PGN. Akan tetapi, mereka ingin ada kepastian pasokan.
Saat ini, rata-rata industri hanya mendapat pasokan sebesar 50-60% dari kebutuhan mereka. Minimnya pasokan ini menyebabkan produksi terhambat bahkan bisa gagal apabila pasokan gas putus ditengah proses produksi. Contohnya, pada industri keramik, total kerugian (seluruh industri keramik) akibat minimnya pasokan gas bisa mencapai Rp 50 miliar/hari. 
Disisi lain, distributor gas (seperti PT PGN) juga mengeluhkan ketidakpastian gas dari sektor hulu. Menurut data PGN, selama 5 tahun terakhir rata-rata pasokan gas dari hulu hanya mencapai 73%. Hal ini disebabkan oleh produksi yang tidak sesuai rencana dan adanya kebijakan intervensi pemerintah terkait supply gas.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini setidaknya ada lima quick wins yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, pembangunan tiga transmisi gas utama (Transimisi Kalimantan-Jawa, Cirebon-Semarang, dan Aceh-Belawan). Kedua, pemenuhan kapasitas FSRU Jawa Barat, yang saat ini masih mempunyai sisa kapasitas sebesar 300 MMSCFD. Ketiga, penyelesaian dua rencana pembangunan FSRU (Jawa Tengah dan Lampung). Keempat, melakukan renegosiasi kontrak dengan KKKS, agar KKKS dapat memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Kelima, mempercepat pelaksanaan rencana aksi pembangunan transmisi gas sebagaimana yang diamanahkan pada Permen ESDM 225/2010.
Permasalahan gas merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah, BP Migas, dan BPH Migas selaku regulator harus berkoordinasi aktif agar demandsupplydari gas dapat terjamin. Pelaku industri pun juga harus rela menyesuaikan WTP (willingness to pay) mereka dengan harga saat ini dan jangan termanjakan oleh rezim harga gas murah yang selama ini dinikmati. Dengan begitu, permasalahan gas diharapkan dapat segera tuntas.
*)Anak Ekonom GIla pertama yang tulisannya dimuat di halaman opini Kompas!!!
(Tulisan dimuat pada kolom opini Koran Kompas, 20/07/2012)

Hambarnya Janji Politik Pilkada Jakarta




Oleh: Muh. Syarif Hidayatullah


Janji adalah elemen paling mendasar dalam suatu kampanye Pilkada. Janji merupakan produk yang akan ditawarkan oleh Calon Gubernur (cagub) kepada para pemilih (voters), dan pemilih akan “membeli” salah satu dari sekian produk yang ditawarkan tersebut. Demi memastikan kursi kekuasaan, seharusnya para Calon Gubernur berlomba-lomba membuat  janji yang berkualitas sehingga dapat menarik minat para pembeli. Akan tetapi kenyataan justru jauh ideal.
Politik pada dasarnya mengikuti hukum supply demand. Politikus yang mengingankan suatu jabatan adalah produsen yang menawarkan produk berupa janji/program, yang akan dilahap oleh  pembeli (pemilih) dengan imbalan berupa suara (vote) (Mitchel, 1968). Pada teori pilihan publik (public choice theory) hal ini disebut sebagai pasar politik (political market). Dalam konteks pemilihan umum, inputnya adalah evaluasi preferensi individu atas pertukaran yang hendak ditawarkan. Misalnya, pemerintah/politisi menawarkan program di dalam pemilu, maka pemilih akan menilai, mengevaluasi, dan menentukan prefrensinya (Rachbini, 2006).  
Di Indonesia, kualitas substansi janji nampaknya bukan hal yang mutlak. Janji, visi-misi dan program tidak lebih daripada pemanis seremonial kampanye. Janji seringkali hanya menjadi taglineposter, leaflet dan iklan, tapi tidak ada penjelasan yang cukup komprehensif terkait kebijakan publik apa yang akan diambil oleh sang Cagub apabila terpilih. Disisi lain, isi dan perencanaan kebijakan seorang Cagub bukanlah hal yang cukup “seksi” bagi pemilih Indonesia. Figur, background, dan pencitraan dari seorang calon lebih menjadi pertimbangan utama bagi pemilih.  
Janji dalam Pilkada Jakarta 
Mari kita berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang segera berlangsung. Menurut penulis, ada tiga hal yang menjadi kelemahan utama dari janji-janji calon Gubernur DKI Jakarta. Pertama, tidak adanya rancangan anggaran. Kedua, minim kreasi dan banyak repitisi. Ketiga, tidak ada detail kebijakan.
Pertama, anggaran merupakan dasar dari semua kebijakan publik. Ketersediaan  anggaran menentukan kebijakan publik apa yang mungkin dapat dilaksanakan. Jika diperhatikan secara seksama, tidak ada satupun dari calon Gubernur Jakarta yang mencantumkan jumlah anggaran yang mereka butuhkan untuk merealisasikan janji-janji mereka.
Janji memang mudah diumbar, akan tetapi untuk merealisasikannya dibutuhkan anggaran yang memadai. Contohnya, salah satu calon Gubernur Jakarta mengumbar akan memberikan pendidikan gratis dari SD hingga SMA jika terpilih. Secara normatif, janji tersebut sangatlah baik. Akan tetapi, apakah anggaran DKI Jakarta (APBD) memadai untuk merealisasikan visi tersebut.
Saat ini, alokasi anggaran untuk pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencapai 28,9% dari APBD. Dengan jumlah anggaran tersebut, pendidikan gratis dapat terlaksana hingga level SMP. Apabila pendidikan gratis direalisasikan hingga level SMA, seperti janji sang calon gubernur, maka anggaran pendidikan tentunya akan membengkak hingga di atas 35% APBD. Apakah hal ini sudah diperhitungkan oleh sang calon Gubernur?
Selain dari sisi pengeluaran, harus diperhitungkan sisi penerimaan. Apabila janji-janji kampanye dilaksanakan, maka akan ada pembengkakan dari sisi pengeluaran, oleh sebab itu harus ada peningkatan dari sisi penerimaan. Seorang calon gubernur seharusnya sudah melakukan kalkulasi terhadap hal tersebut. Seperti sumber penerimaan apa yang harus dimaksimalkan dan kebijakan fiskal apa yang bisa dilakukan. Apakah sang gubernur akan menaikkan pajak daerah, memperbasar retribusi, atau melakukan kebijakan fiskal lainnya.
Kedua, janji yang dikeluarkan oleh para kandidat sangat minim kreasi dan banyak repetisi. Kebijakan yang dibawa oleh Cagub seringkali hanya repetisi dari rencana kerja Pemerintah yang sudah ada. Contohnya, ada Cagub yang mengatakan akan membangun Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi problematika kemacetan Jakarta. Padahal rencana pembangunan MRT sudah lama dibahas dan sudah disepakati jauh sebelum Pilkada dilaksanakan. Siapapun yang menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek MRT akan tetap berjalan. Hal ini yang akan menimbulkan bias kebijakan dan akan berujung pada klaim atas keberhasilan suatu kebijakan.
Ketiga, tidak ada detail kebijakan. Setiap Cagub DKI Jakarta pada dasarnya membawa isu yang sama, yaitu seputar kemacetan, banjir dan isu ketimpangan sosial. Persoalannya adalah, solusi yang ditawarkan seringkali mengambang dan tidak bisa diukur secara jelas. Para Cagub dengan mudah mengklaim akan mengatasi banjir dan kemacetan. Akan tetapi, bagaimana caranya (how) dan timeline pelaksanaan kebijakan (when) tidak tercantum secara detail.
Contohnya, banyak Cagub yang menyatakan akan mengatasi problem kemacetan. Tapi tidak ada yang mencantumkan bagaimana langkah-langkahnya. Apakah harus membuat jalan baru?jika iya seberapa panjang jalan baru akan terbangun setiap tahunnya dan dibangun dengan anggaran apa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau dengan skema public private partnership).
Saat ini rata-rata kecepatan kendaraan di Jakarta hanyalah 13-15 Km/jam, sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kecepatan tempuh perkotaan di kota-kota di Jepang (20 Km/jam) ataupun di Inggris (40 Km/jam) (Parikesit, 2011). Seorang Gubernur harusnya dapat membuat parameter yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan tersebut. Seorang calon Gubernur harus berani mengatakan bahwa dia menargetkan rata-rata laju kecepatan kendaraan di tahun 2012 menjadi 18 Km/jam, 2013 menjadi 25 Km/Jam, dan seterusnya. Dari situ, masyarakat dapat melakukan penilaian atas realisasi dari janji yang sudah dibuat.           

Tiga kelemahan tersebut akan menyebabkan kebijakan publik yang buruk (bad public policy). Calon Gubernur menawarkan berbagai program yang mengambangkan tanpa ada parameter keberhasilan dan langkah kebijakan yang jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat (pemilih) akan kesulitan untuk melakukan evaluasi ketika sang Cagub menjabat.
Disisi lain, masyarakat Indonesia cenderung memilih calon gubernur bukan berdasarkan substansi kebijakan. Sehingga apabila pemerintahan sudah berjalan, masyarakat tidak akan melakukan pengawasan melekat  terhadap sang gubernur, karena semenjak awal masyarakat tidak peduli akan program-program dan kebijakan yang ditawarkan. Pada akhirnya, kombinasi atas tidak adanya akuntabilitas rencana kebijakan dan ketidakpedulian pemilih ini akan menimbulkan kebijakan publik yang buruk.
Hal ini tentunya harus dihindari agar roda pemerintahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Politisi (pada calon gubernur) harus melakukan edukasi politik kepada masyarakat terkait pentingnya substansi dari janji kampanye yang ada dan memperbaiki tahapan perencanaan kebijakan publik yang mereka tawarkan. Disisi lain, masyarakat harus mulai lebih peduli terhadap detail dari program yang ditawarkan oleh para calon Gubernur, karena bargaining terkuat masyarakat adalah ketika pemilihan dilakukan. Pemilih dapat memberikan punishment kepada calon yang membawa program yang buruk.
Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi percontohan bagi Pilkada yang cerdas dan edukatif. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi seharusnya menjadi jaminan bahwa pemilih di Jakarta siap menerima pola kampanye yang lebih edukatif. Jangan sampai Pilkada DKI Jakarta berlangsung seperti pilkada lainnya, dimana janji hanya sebatas jargon politik.


***

NB: Source pict.: sorotnews.com

Pertarungan Tiga Incumbent

Oleh: M.Syarif Hidayatullah
Ada fenomena menarik dalam pemilihan Gubernur Jakarta kali ini, yaitu munculnya tiga orang “incumbent” yang diusung oleh tiga koalisi yang berbeda. Incumbent pertama tentunya adalah Fauzi Bowo yang merupakan Gubernur Jakarta saat ini, yang dimajukan oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Kedua adalah Joko Widodo, Walikota Kota Surakarta saat ini, yang dimajukan oleh PDI-P dan Partai Gerindra. Ketiga adalah Alex Noerdin yang dimajukan oleh Partai Golkar, PPP, dan PDS.
Secara definitif, Joko Widodo dan Alex Noerdin tentunya bukan seorang incumbent, karena mereka bukan merupakan pejabat politik (gubernur) di daerah tempat pemilihan (Jakarta). Akan tetapi, sebagai Walikota Kota Surakarta dan Gubernur Sumatera Selatan, Joko Widodo dan Alex Noerdin memiliki keuntungan sebagaimana umum nya seorang Incumbent.
Dalam Ranah Ekonomi-Politik, keuntungan seorang incumbent sudah lama dikaji. Laver (2009), Prat (2009), dan Ashwort (2006) sepakat bahwa voters (pemilih) lebih memilih incumbent daripada calon alternatif. Menurut Ansolabeherre (2009), lebih populernya incumbent disebabkan popularitas yang mereka dapatkan karena kebijakan yang sudah mereka lakukan untuk konstituen. Hal tesebut dimungkinkan karena incumbent memiliki kemampuan untuk menggunakan kebijakan sebagai alat untuk menyenangkan pemilih mereka (Franzese, dkk, 2009).
Penulis menyebut Joko Widodo dan Alex Noerdin sebagai incumbent karena saat ini mereka memiliki keuntungan selayaknya seorang incumbent. Joko Widodo dapat membuktikan kapasitasnya dan mempromosikan dirinya melalui kebijakan yang dilakukan di Kota Surakarta. Sedangkan Alex Noerdin cukup menarik perhatian dengan kesuksesannya menyelenggarakan Sea Games tahun lalu. Dengan begitu banyaknya saluran informasi saat ini,  berbagai kebijakan Joko Widodo dan Alex Noerdin dapat dengan mudah terpantau oleh pemilih  yang berada di Jakarta.
Menilai Langkah para incumbent
Di Indonesia, “pesona” incumbent dalam Pilkada sangatlah besar. Hingga tahun 2008, dari 211 Pilkada yang diikuti incumbent, sebanyak 124 (60%) berhasil dimenangkan incumbent (Romli, 2008). Besarnya persentasi ini menunjukkan bahwa incumbent memiliki posisi tawar yang kuat dalam Pilkada.
Secara teoritik, pemilih (voters) akan memberikan hadiah (reward) berupa suara kepada incumbent apabila memberikan kebijakan yang baik, dan memberikan hukuman (punishment) berupa tidak memberikan suara apabila memberikan kebijakan yang buruk (Ansolabeherre, 2009). 
Keunggulan incumbent ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh Fauzi Bowo untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Fauzi Bowo dapat memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk membuat kebijakan populis dan menyenangkan pemilih. Akan tetapi, patut disayangkan, justru keunggulan ini tidak dimanfaatkan secara maksimalkan oleh Fauzi Bowo. 
Carut marutnya kehidupan Jakarta, sepertin kemacetan dan banjir, tentunya mencoreng muka sang Gubernur dan akan menghambat langkahnya untuk terpilih kembali. Media Survey Nasional (MSN) merilis sebanyak 86,4 % warga DKI menganggap buruk kinerja Gubernur Fauzi Bowo dalam menangani kemacetan. Survei yang dilakukan pada September 2011 itu juga menyebutkan, 84 % warga menilai kinerja Fauzi Bowo buruk dalam mengatasi banjir.
Waktu yang dimiliki oleh Fauzi Bowo untuk membuktikan kompetensinya melalui kebijakan publik tentunya sudah habis. Keunggulan yang masih dapat dimaksimalkan oleh Fauzi Bowo adalah kenyataan bahwa dia sudah sangat dikenal publik. Menurut Stokes (1963), pemilih cenderung memberikan suara kepada seseorang yang lebih mereka kenal dan dianggap berkompeten di posisinya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa elektabilitas dan popularitas Fauzi Bowo masih sangat tinggi. Menurut survey MSN, elektabilitas Fauzi Bowo mencapai 30,7%, jauh di atas pesaing-pesaingnya.
Langkah Ekonomi-Politik yang diambil oleh Joko Widodo dan Alex Noerdin tampak lebih maju satu langkah dibandingkan Fauzi Bowo. Sebagai Walikota yang dicap sukses oleh banyak pihak, kehadiran Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta tentu nya memberikan alternatif baru. Selain itu, keterlibatan Joko Widodo dalam proyek mobil Esemka, kurang lebih mendongkrak nama nya di level nasional. Sedangkan prestasi Alex Noerdin dalam penyelenggaraan Sea Games akan mampu menjadi poin plus untuknya. 
Joko Widodo dan Alex Noerdin merupakan contoh “incumbent” yang mampu memaksimalkan posisi publiknya. Performa mereka selama menjabat akan menjadi magnet bagi pemilih untuk memilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Kemunculan Joko Widodo dan Alex Noerdin perlu diperhitungkan. Karena, walaupun bertarung bukan di daerah asalnya, Joko Widodo dan Alex Noerdin memiliki popularitas yang cukup tinggi. Menurut hasil survey Cyrus Network, elektabilitas dari Joko Widodo pada bulan Januari sudah mencapai 17,3%. Sedangkan Alex Noerdin diklaim memiliki elektabilitas yang tinggi. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa kinerja dan popularitas Joko Widodo dan Alex Noerdin mulai dilirik oleh pemilih di Jakarta.
Kelemahan terbesar yang dimiliki oleh dua incumbent ini (Joko widodo dan Alex Noerdin) adalah masih dipertanyakan kapasitas mereka dalam memimpin Provinsi sebesar dan sekompleks Jakarta. Joko Widodo memang dicap sukses dalam memimpin daerahnya, tapi perlu diingat wilayah yang dipimpin Joko Widodo adalah Daerah Tingkat II, yang scope nya tidak begitu luas. Sedangkan, Jakarta merupakan metropolitan terbesar di negara ini dan memiliki setumpuk permasalahan yang sedemikian kompleks.
Pertarungan tiga incumbent ini tentunya sangat menarik untuk ditunggu. Tanpa mengeliminasi calon gubernur (cagub) yang lain, harus diakui bahwa posisi sebagai incumbent merupakan keuntungan politis yang sangat besar. Ketiga Cagub tersebut memiliki keuntungan tersebut, tinggal bagaimana mereka dapat memaksimalkannya. Dengan adanya tiga orang incumbent, tentunya perhelatan politik terakbar di DKI Jakarta ini sangat menarik untuk disaksikan.