Uang Laki!

Oleh: Umi Gita

Sore itu, pada rapat bagian SDM kantorku, kepala bagian kami mengeluh tentang sikap seorang pegawai. Memang sudah menjadi kebiasaan, bila kami (bagian SDM) rapat rutin, pasti ada obrolan mengenai pegawai yang ‘bermasalah’ atau mengadu atau butuh perhatian ekstra. Dari masalah kedisiplinan, lari dari tanggung jawab, mengadu soal dokumen kepegawaiannya (seperti surat ijin cuti, dokumen pensiun dan naik pangkat dll) sampai soal keluarga, entah mau cerai atau kawin lagi.
Namun sore itu, keluhan kepala bagianku agak lain, karena sebenarnya yang diproteskan oleh pegawai tersebut itu buka kebijakan dari bagian SDM, melainkan dari bagian keuangan. Sebenarnya simpel saja, bagian keuangan itu memberlakukan sistem baru yaitu mentransfer tunjangan khusus pengelola keuangan negara (TKPKN) bagi pegawai kementerian keuangan yang diperkerjakan di kantor kami, ke rekening gaji masing masing pegawai tersebut.
“Lho, apa masalahnya sih Pak? Menurut saya itu hanya mengubah cara pemberian uang tunjangan saja, dan bagian keuangan sah sah saja memberlakukan sistem baru yang membuat kerja mereka lebih efisien.” Tanyaku.
“Nah itulah, secara sistem dan kebijakan tidak salah. Tapi menimbulkan dampak psikologis.” Jawab kepala bagianku. Kami semua yang berada dalam rapat itu cukup mengeryit dahi.
“Maksudnya Pak?” Tanya rekan kerjaku.
“Jadi pegawai itu protes ke saya dengan cukup keras begini: UANG TKPKN ITU UANG LAKI, TAU! KALO DITRANSFER KE REKENING GAJI, BINI GUE JADI TAU!” Kami semua melongo dan sedikit tertawa.
“Jadi selama ini, istrinya gak tahu kalau ada uang tunjangan itu?! Istrinya cuma tahu uang gaji aja?! Itu pegawai sudah bekerja dua puluh tahun lebih, Pak. Kasihan sekali istrinya.” Ungkap salah satu kepala subbagian di bagian SDM yang notabene juga Ibu-Ibu.
“Ya begitulah, dan itu menimbulkan persoalan rumah tangga mereka.”
“Jadi kita harus bagaimana, Pak?” Tanya rekan kerjaku yang lain lagi.
“Ya, saya sampaikan ke kepala bagian keuangan, dan biarkan mereka yang mengambil kebijakan. Bila memang potensi sosial lebih besar ya mau gak mau mungkin harus kembali ke sistem yang semula, tapi kalau gak, ya jalan saja terus.”
Aku terdiam. Sebegitu fatalnya kah dinamika psikologis yang timbul dari kebijakan kecil di tempat kerja? Dan sebaliknya, sebegitu hebatnya kah fenomena psikologis perseorangan untuk mengubah sistem tempat kerja?
Sebetulnya hikmah yang kutangkap dari kisah ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan pendapatan pada pasangan kita dalam satu rumah tangga. Apakah sulit untuk mengungkapkan berapa pendapatan kita pada suami atau istri kita?
Jangan jangan kesulitan itu terjadi karena sikap kita sendiri. Kita berprasangka pasangan kita akan mengambil semua pendapatan kita bila berterus terang mengenai seluruh pendapatan kita. Atau kita tidak memahami kebutuhan dan rencana keuangan pasangan kita, sehingga sikap kita itu membuat pasangan kita menyembunyikan sebagian pendapatannya.
Komunikasi dan saling memahami segala hal dalam kehidupan perkawinan, termasuk soal uang. Simpel memang, tapi pada prakteknya begitu sulit. Begitu banyak friksi friksi dalam rumah tangga yang memaksa seorang laki laki dan perempuan harus belajar dan belajar tiada henti untuk mencapai tiga suku kata: sakinah, mawaddah, warrahmah.
Toh saya yang secara de jure sudha lulus mata kuliah Konseling Keluarga dan Perkawinan (KKP) saja masih dinilai E secara de facto karena belum mengalami itu semua.
Jadi intinya tulisan ini apa sih?
Emmm…mungkin dapat disimpulkan kalau kegiatan ekonomi kita bergantung pada sikap dan perilaku kita. Kalau sikap dan perilaku kita baik, maka kegiatan ekonomi yang dihasilkan akan baik. Sikap dan perilaku kita ditentukan oleh kepribadian kita, maka jadilah pribadi yang baik.
Advertisements