Membangkitkan Prof Leontief dari Alam Kubur

Oleh A.P. Edi Atmaja
ABAD Industri telah membuat Bumi kian renta. Pembangunan ekonomi dan industri dijadikan dalih buat perusakan lingkungan hidup. Pohon-pohon ditebangi. Hutan-hutan digunduli. Sumber daya alam dikeruk dengan demikian rakusnya tanpa menyisakan ruang bagi berkicaunya burung-burung.
Pergolakan rakyat di beberapa tempat di Nusantara, sebagaimana yang telah dan tengah terjadi di Papua, Sumatra, dan Nusa Tenggara, adalah lantaran kerakusan kapitalisme dan penganut-penganutnya. Kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal diletakkan di nomor sekian setelah laba. Kearifan lokal yang menghamba pada alam ditelikung. Cukong-cukong kapitalis bermain dengan bengis tanpa menyediakan ruang bagi kemanusiaan.
Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) sejak 1987, rupanya mentah di tataran pelaksanaan. Protokol Kyoto 1998 beserta trisulanya, emissions trading, clean development mechanism (CDM), dan joint implementation (JI), tak dicamkan secara serius, bahkan oleh negara pencetusnya, Amerika Serikat. Semua itu semakin meneguhkan bahwa ekonomi adalah faktor penentu yang mampu mengatasi faktor-faktor yang lain, seperti politik, hukum, dan, bahkan, moral.
Padahal, ada keterkaitan serius antara kegiatan ekonomi dan kerusakan lingkungan.
Wassily Leontief, penerima hadiah Nobel di bidang Ekonomi tahun 1973, menjelaskan tesis itu dalam sebuah model, yang dinamakan Tabel Analisis Input-Output. Model itu bisa digunakan untuk menganalisis dampak kegiatan ekonomi terhadap kerusakan lingkungan dan, sebaliknya, dampak kerusakan lingkungan terhadap kegiatan ekonomi.
Dampak penebangan pohon untuk pendirian pabrik, misalnya, dapat diprediksikan. Hilangnya pohon-pohon tentu bakal memperkecil daerah resapan air, sehingga dipastikan akan timbul banjir. Banjir bisa menghambat proses produksi: karyawan tidak bisa sampai ke lokasi kerja karena banjir. Belum lagi, ketika banjir bandang terjadi, tentu bisa merusak pabrik, yang lalu bakal mematikan proses produksi.
Dalam contoh Prof Leontief, dipaparkan pengaruh pengikisan tanah terhadap efektivitas sebuah dam dalam menghasilkan aliran listrik. Untuk itu, diperlukan beragam data yang lengkap soal kemiringan lahan, tingkat pengikisan tanah, dan sebagainya. Setelah data diperoleh, pendangkalan dam atau debit air bisa dihitung. Data itu juga bisa dipakai untuk mengukur voltase listrik sesuai dengan kekuatan turbin yang digerakkan listrik. Kemudian, akhirnya diperoleh dampak pengikisan tanah terhadap listrik yang dihasilkan. Pasokan aliran listrik jelas akan memengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Semua pelaku usaha, apalagi yang berskala besar, semestinya memerhatikan model ekonomi ini. Kegiatan yang mereka lakukan akan berimbas pada keberlangsungan usaha mereka di masa datang. Sementara itu, buat Negara Berkembang semacam Indonesia, model ini tepat guna mengerem pembangunan yang jor-joran tanpa dipikir dan dianalisis masak-masak.
Dalam sumbangsarannya, Prof Leontief bilang, informasi (data) yang rinci menjadi suatu keharusan untuk menerapkan Tabel Analisis Input-Output. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama sangat mesra yang melibatkan seluruh disiplin ilmu, tak cuma ilmu ekonomi.
Prof Wassily Leontief lahir di München, Bayern, Jerman, pada 5 Agustus 1905. Dalam usia 19 tahun ia sudah menerima gelar Ekonom Terpelajar, yang kini setara dengan Master of Arts (MA). Pada 5 Februari 1999, ia meninggal di New York City, Amerika Serikat.
Semoga semua pelaku ekonomi negara ini, dan juga negara lain di dunia, segera sadar. Dan tak perlu menunggu Prof Leontief bangkit dari alam kubur untuk mengomeli kalian. [09022012, 13.15]
*) Teori ekonomi yang dipaparkan di sini mengacu sepenuhnya dari Simon Saragih, “Prof Dr Leontief: Dampak Polusi terhadap Ekonomi Bisa Diperhitungkan sejak Dini”, dalam Esai-esai Nobel Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

Memperkuat Nasionalisme Ekonomi

Oleh: A.P. Edi Atmaja*
BERLAKUNYA Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA) terhitung sejak 1 Januari 2010 rupanya memberi dampak kerugian bagi produk dalam negeri. Pengusaha domestik kalang-kabut lantaran belum siap menghadapi terpaan produk-produk dari China.
Secara umum, pengusaha-pengusaha kita, baik di sektor kecil, menengah, maupun besar, mengeluhkan kekurangsigapan pemerintah dalam menyediakan instrumen yang mendukung persaingan setara di antara kedua negara. Produk-produk China acapkali lebih berhasil merebut pasar dalam negeri lewat produk-produk yang lebih ramah kantong, variatif, dan mendominasi nyaris di setiap lini, mulai dari barang elektronik, tekstil, makanan, permebelan, mainan anak-anak, dan sebagainya.
Kita tidak bisa dengan begitu saja mengatakan bahwa pemerintah sematalah yang mesti bertanggung jawab atas “kekalahan” produk kita di negeri sendiri. Kendati kita tidak menafikan peran pemerintah yang seharusnya dominan dalam memberikan proteksi terhadap produk domestik.
Sebagai contoh, pemerintah, dalam upaya melakukan pengamanan pasar dalam negeri, antara lain telah mengoptimalkan Standar Nasional Indonesia (SNI), melakukan labelisasi bahasa Indonesia, mengoptimalkan proses antidumping/safeguard/countervailing duty, dan meningkatkan pengawasan di pelabuhan impor dan penyelundupan barang impor.
Namun demikian, kita sebagai konsumen pun mestinya turut memberi andil, dengan memperbesar kecintaan pada produk bikinan negeri sendiri. Itu yang sejatinya kurang tampak pada bangsa kita. Kita, dibandingkan bangsa lain, dikatakan sebagai bangsa konsumtif. Kita memiliki kadar konsumerisme yang sangat tinggi, yang membuat beberapa perusahaan asing—pabrikan telepon genggam Nokia, misalnya—memilih melakukan uji-coba produk penjualan perdananya di sini. Setidak-tidaknya, itu menandakan bahwa negara ini merupakan pangsa pasar menggiurkan buat pengusaha dan perusahaan manapun.
Namun, mengapa yang kini terjadi justru pengusaha domestik kalah bersaing dengan asing di kandangnya sendiri? Mengapa masyarakat lebih tertarik produk asing ketimbang produk sendiri?
Inilah saatnya program “Aku Cinta Produk Indonesia” digalakkan kembali. Kunci kemakmuran bangsa dan kemaksimalan pasar dalam negeri ada di tangan kita sendiri. Kita mesti memperkuat nasionalisme ekonomi dengan lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri.

*) Penulis adalah Bekas Pimpinan Redaksi LPM Gema Keadilan,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro