Ikut Sidang Atau Damai?

Oleh: Hilmy
Terkadang saya suka dag-dig-dug sendiri kalau lagi naik motor tiba-tiba ada hadangan polisi yang menanti untuk merazia kendaraan bermotor. Meskipun saya sudah punya SIM dan STNK yang sudah diperbarui, tetap saja kenangan masa lalu membekas dimana saya harus membayar sejumlah uang untuk “damai” dengan polisi.
Ngomong-ngomong, benarkah tindakan kita untuk memberikan uang kepada polisi? Padahal ada opsi sidang yang sebenarnya adalah jalur resmi untuk membayar tilang? Kalau dari segi hukum tentu tindakan itu sama dengan menyuap, tindakan menyuap tersebut dekat kepada perbuatan korupsi, perbuatan korupsi bisa dikenai hukuman, namun hukuman korupsi bisa diselesaikan pula dengan uang…ah, ujung-ujungnya memang uang lagi. Kembali ke masalah membayar uang damai ke polisi, pernahkah kita menilai apakah tindakan tersebut logis secara ekonomi? Mengapa kebanyakan kita mau membayar uang damai kepada polisi?
Membayar uang damai kepada polisi biasanya sekitar Rp50,000 dan setelah membayar, kita akan dilepaskan oleh polisi. Namun berapakah biaya sidang tilang secara resmi? Untuk pelanggaran motor, anda dikenakan denda Rp20,000. Bagi pengendara mobil akan dikenakan Rp30,000. Jika anda melakukan dua pelanggaran seperti tak bawa SIM dan melanggar rambu, dendanya adalah Rp50,000. Jika anda naik motor dan tertangkap basah melanggar sebuah rambu, anda seharusnya bisa membayar Rp20,000 namun mengapa anda mau membayar Rp50,000? Bukankah ini adalah sebuah keputusan yang tidak logis dan ekonomis?
Saya Tak Ada Waktu
Mungkin kebanyakan alasan yang akan dikemukakan oleh anda (termasuk saya) adalah tak mau hadapi jalur birokrasi yang berbelit. Antri sana, antri sini, ke loket sana, ke loket sini, dan memang jalur birokrasi yang terlalu berbelit lah yang menyebabkan banyak orang melakukan keputusan ekonomi tak logis, ya salah satunya soal tilang-menilang ini.
Andaikan saja, anda adalah seorang PNS golongan III A dengan gaji Rp2,500,000, kemudian anda ditilang oleh polisi karena anda naik motor terlalu ngebut dan akhirnya melanggar lampu merah. Jika anda putuskan ikut sidang, anda diberikan izin oleh atasan untuk urus selama 1 jam, namun jika anda putuskan segera damai dengan polisi anda bayar Rp50,000. Berdasarkan analisis sederhana yang disajikan dibawah ini, kira-kira apa yang harus anda putuskan? Atau mungkin Anda butuh ide SEGAR untuk memutuskannya?

Variabel penentu keputusan
Damai dengan polisi
Ikut sidang
Gaji yang dikorbankan
Rp0
Rp15,625
Denda yang dibayar
Rp50,000
Rp20,000
Total
Rp50,000
Rp35,625
Hm, adakah yang salah dengan keputusan anda? Ternyata berdamai dengan polisi memang merupakan jalan pintas karena urusan segera selesai saat itu juga, hari itu juga saat anda serahkan selembar uang berwarna biru. Mungkin dalam pembuatan keputusan, anda kadang memperhitungkan perasaan malas untuk urus ini-itu di sidang pertilangan, dan bagi anda membayar Rp50,000 adalah alasan logis untuk menghindari tetek bengek birokrasi. Itulah keputusan ekonomi anda, saya, dan mungkin sebagian besar dari kita. Padahal berdasarkan pengakuan salah seorang blogger, persidangan yang dijalankan tidak serumit yang dibayangkan, jaksa akan memanggil nama kita, sebutkan pelanggaran, kemudian sebutkan jumlah yang harus dibayar, dan selesai sudah! Namun, mungkin permasalahan antri sebelum sidang itu yang kembali membuat anda, saya, dan sebagian besar kita menghindarinya. Padahal jika anda seorang PNS dengan gaji Rp2,500,000 anda hanya kehilangan gaji Rp15,625 untuk menjalani keseluruhan sidang selama 1 jam dari waktu kerja. Sekali lagi, sudah benarkah keputusan kita? Jangan-jangan dari keputusan kita sendirilah, korupsi tumbuh subur…

*Lulusan IE FEB UGM yang berpforesi menjadi Pengusaha Ngawur

Makna Rp2.000.000: Kemana Uang Saya?

Oleh: Hilmy B.

Pada tahun 1980-an sepeda motor dapat dibeli dengan harga Rp2.000.000 saja. Motor yang didapat pun sudah keren untuk ukuran zaman itu, Honda Astrea. Sekarang di tahun 2011 atau kira-kira 20 tahun kemudian jika anda pergi ke showroom sepeda motor dan membawa uang Rp2.000.000 untuk membeli motor, anda akan ditertawakan oleh SPG yang cantik-cantik itu, alih-alih memberikan sebuah sepeda motor terbaru, anda hanya akan diberikan sebuah sepeda tanpa motor. Ya benar, 20 tahun yang lalu Rp2.000.000 bisa dibelikan sepeda motor, sekarang dengan nominal yang sama anda hanya bisa membeli sepeda tanpa motor!
Kemanakah uang kita? Siapa yang mencuri uang kita? Bank? Atau pemerintah? Pada suatu malam, saya mengikuti kajian tentang ekonomi keluarga. Dalam kajian itu dibahas sedikit mengapa harga-harga barang kita naik. Si guru menjawab dengan jawaban yang sederhana namun bermakna, kita saat ini hidup di sistem ekonomi perbungaan (interest economy, maaf ini sih istilah saya sendiri). Dimana bunga bank itu tersebar dimana-mana. Misal anda meminjam uang dari bank sebesar Rp100, dan bank mengenakan bunga atas pinjaman anda sebesar 3%, maka di akhir pinjaman anda harus mengembalikan Rp100 ditambah Rp3 sebagai bunga pinjaman. Berarti jumlah uang yang tadinya Rp100 menjadi R103, terjadilah kenaikan jumlah uang beredar. Bayangkan jika ada 1.000 orang yang meminjam Rp100, maka jumlah uang beredar yang awalnya Rp100.000 naik menjadi Rp103.000. Karena jumlah uang beredar naik, maka ada pihak yang mampu untuk membeli barang konsumsi lebih banyak (ada pula yang tidak mampu membeli) yang pada akhirnya permintaan akan barang konsumsi naik. Sesuai hukum permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Secara singkat, alur kejadian di atas bisa disimpulkan sebagai berikut:
Ekonomi bunga->Jumlah uang beredar naik->Daya beli naik–>
Permintaan naik
–>Harga naik

Kenaikan harga ini akrab disebut dengan inflasi dalam literatur ekonomi. Apakah kenaikan harga ini yang menyebabkan uang anda dicuri? Oh jelas, pencurinya tidak lain adalah kenaikan harga atau adalah inflasi. Inflasi inilah yang menyebabkan anda ditertawakan oleh SPG cantik ketika datang ke showroom sepeda motor, karena anda ngotot bahwa Rp2.000.000 sudah bisa beli motor.

Izinkan saya memberi satu contoh lagi ya. Di awal tahun 2005, dengan uang Rp1000 saya bisa beli 4 biji gorengan yang besar-besar secara ukuran. Namun jika di tahun 2011 ini saya datang ke tukang gorengan dengan membawa Rp1000, yang saya dapatkan hanya 2 biji gorengan dengan kualitas ketebalan tempe yang tipiis. Ya betul, lagi-lagi inflasi yang menyebabkan saya tak sekenyang dulu jika makan gorengan!

Oh ya, dari alur kejadian di atas, saya letakkan “Ekonomi Bunga” sebagai pemicu dari kenaikan harga, kok bisa ya? Ya bisa, karena inti dari ekonomi bunga atau perekonomian yang digerakkan oleh bunga adalah anda harus menambah uang lebih dari yang anda pinjam. Saya kasih contoh terakhir ya, alkisah di sebuah negara hiduplah 3 orang, Doni, Adi, dan Jaka. Doni dan Adi adalah orang biasa dan Jaka adalah produsen barang. Suatu saat Doni butuh pinjaman Rp1.000.000 kepada Adi, namun Adi memberikan syarat bunga 5% kepada si Doni. Doni pun setuju dan diakhir periode, dia mengembalikan sebesar Rp1.050.000. Nah karena si Adi sekarang punya kelebihan Rp50.000, maka Adi bisa membeli barang lebih banyak kepada si Jaka. Karena Jaka tahu bahwa si Adi punya kelebihan uang, maka ia menaikkan harga barangnya. Adi tak masalah dengan kenaikan harga dan mampu membeli, maka secara keseluruhan harga barang di negara tersebut naik akibat jumlah uang beredar naik. Bagaimana dengan nasib Dono, ah sial sekali si Dono ini, sudahlah dia harus menambah Rp50.000 sebagai bunga pinjaman, ditambah lagi harga barang ikut naik. Inilah sistem ekonomi bunga yang saat ini berlangsung di seluruh dunia, adanya si kaya dan miskin menjadi sesuatu yang sangat lumrah bukan?
*Penulis adalah alumnus IE 2005 yang jadi pengusaha ngawur

Jika Sarjana Pulang Kampung

Oleh: Hilmy Bramantyo*

Adakah yang aneh dengan judul tulisan di atas? Anak muda diminta kembali ke desanya? Siapa yang nyuruh? Saya yang nyuruh, hehehe. Berawal dari semakin banyaknya pemuda/sarjana yang meninggalkan desanya, saya punya pemikiran sederhana saja
Desa ditinggalkan, Kota semakin padat, Lapangan Kerja Kota Sempit, Peluang di desa besar
Betul kan? Kalau desa ditinggalkan berarti ya peluang nyari nafkah di desa sebenarnya besar kan? Sekarang saya tanya, kenapa desa ditinggalkan sama pemuda atau sarjana-sarjana? Karena menganggap kota besar lebih banyak peluang, kota besar lebih banyak hiburan, dan prestise yang tinggi kalau bisa kerja di kota, betul gak? Nah, biasanya kita sering mendengar bahwa penggerak roda perekonomian ada di kota dengan segala macam industrinya bukan. Namun kali ini saya akan sampaikan pemikiran baru yang berkebalikan, pokoknya ngawur!
Dulu saya pernah belajar teori pembangunan Chenery yang menyatakan bahwa lapangan pekerjaan di desa sudah terbatas, sehingga arus tenaga kerja pindah dari desa ke kota, lapangan pekerjaan bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri (mudah-mudahan benar isi teorinya). Mungkin saja teori itu benar di awal tahun ’70-90. Tambahan produktivitas per pekerja di desa tak sebesar di kota, sehingga pekerja berbondong-bondong terbang ke kota. Hingga akhirnya kita lihat saat ini kota-kota di Indonesia berkembang sebegitu pesatnya, pusat gaya hidup dimana-mana, restoran kaki lima hingga bintang lima mudah dijumpai, perumahan di kota begitu diminati, dan sebagainya. Namun bagaimana dengan pendapat bahwa jika mau cari kerja, carilah di kota?
Bolehlah saya berpendapat bahwa lapangan pekerjaan di kota sudah semakin terbatas, jika anda tak punya kualifikasi pendidikan mumpuni atau koneksi yang kencang, mungkin saja anda menjadi pengangguran terselubung atau lebih mudahnya, pengangguran. Buktinya, di kota besar seperti Jakarta mudah dijumpai pemukiman kumuh (slump area). Pemukiman ini biasanya terletak di bantaran kali, bantaran rel kereta, atau kolong jembatan. Menurut dugaan saya, mereka ini adalah orang yang berasal dari desa dan hendak mencari pekerjaan di kota seperti Jakarta, namun karena mereka hanya bermodalkan nekat, akhirnya mereka tak bisa mencari pekerjaan yang baik dan “terpaksa” kerja serabutan, yang pada ujung-ujungnya, mungkin kesejahteraan ekonomi yang hendak mereka cita-citakan tak tercapai. Dan tak hanya terjadi di Jakarta saja, kota-kota besar duniapun mengalaminya, dan itulah masalah umum perkotaan. Masalah ini tentunya diikuti dengan angka kemiskinan yang semakin meningkat saat ini saja jumlah orang miskin adalah 32 juta orang lebih (data 2009), walaupun jumlah orang miskin di desa masih jauh lebih tinggi daripada di kota. Akibatnya adalah Indonesia tak putus-putus dibelengu oleh rantai kemiskinan. Jadi, masih relevankah teori pembangunan Chenery? Masih perlukah mencari pekerjaan hingga ke kota-kota besar?
Menurut saya, malahan saat ini desa-desa yang ditinggalkan menyediakan begitu banyak lahan pekerjaan yang justru akan menambah produktivitas pekerjanya, dan ujung-ujungnya adalah membangun perekonomian desa. Bahkan sebenarnya pemerintah perlu tenaga kerja profesional untuk mengelola lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Hal ini terkait dengan keadaan pemerintah yang terus menerus impor beras, impor daging sapi, impor kedelai, bahkan impor garam! Maka, siapa bilang lahan pekerjaan di desa sedikit? Begitu banyak peluang yang tersedia bagi calon tenaga kerja ataupun tenaga kerja di usia produktif bahkan usia muda. Mau ternak sapi? rumput tersedia banyak, udara sejuk, cocok untuk ternak sapi. Mau ternak ayam? Pakan relatif lebih mudah dan murah dibanding di kota. Mau ternak ikan? air di desa lebih segar daripada kota. Satu hal yang patut diperhatikan adalah, membangun lahan pekerjaan di desa perlu semangat entrepreneurship, karena kita akan mulai membangun dari nol. Sungguh itu adalah hal yang menantang, dan menurut saya sudah saatnya kaum tua di desa menyerahkan pengelolaannya kepada anak-anak muda yang memiliki resistensi dan menyukai tantangan.
Satu hal yang sangat saya sayangkan selama berkuliah di FEB UGM, mata kuliah Ekonomika Pertanian kurang diminati (waktu zaman saya loh), kemudian Ekonomika Pedesaan juga entah kemana raibnya, sudah tak diajarkan lagi sejak zaman saya. Menurut saya, sedikitnya peminat bahkan sampai peniadaan 2 mata kuliah ini sungguh aneh. FEB UGM yang terletak di Yogyakarta yang masyarakatnya banyak hidup di desa dengan mata pencarian pertanian kok malah seolah menganggap sekarang era pertanian sudah selesai. Kalo saya jadi dekan FEB, akan saya masukkan 2 mata kuliah tersebut menjadi wajib, hehe…
Tak dapat dibayangkan, jika saat ini ada 10% dari lulusan perguruan tinggi kita kembali ke desa dan membangkitkan perekonomian desa, maka bagaimana keadaan desa di Indonesia 10 tahun mendatang? Bagaimana roda perekonomian Indonesia di masa mendatang? Mungkin pemerintah Indonesia tak lagi impor daging sapi, ikan, bahkan garam. Kesenjangan pertumbuhan antara desa dan kota jauh berkurang, anak-anak muda kita tak malu lagi terjun ke dunia pertanian, peternakan, dan berbagai sektor agribisnis lainnya, dan sasaran yang ingin dicapai tentunya pembangunan negara Indonesia tercinta melalui desa. Saya rasa itu tak mustahil, sangat mungkin. Maka, kenapa tak kembali ke desa anda masing-masing?
*)Penulis adalah Lulusan IE FEB UGM yang berprofesi jadi Pengusaha Ngawur