Mengukur Kesejahteraan

Oleh: Putut Purwandono*

Beberapa saat yang lalu saya membeli sebuah buku terjemahan yang sangat menarik. Judul buku dan penulis buku tersebut langsung membuat saya tertarik untuk segera membelinya. Judul buku itu adalah Mengukur Kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentraman. Jadi kesejahteraan itu adalah sebuah hal yang dirasakan. Buku itu sebenarnya merupakan terjemahan dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress yang dibentuk oleh Presiden Perancis Nicholas Sarkozy (bukan Saykoji) tahun 2008 yang lalu sebagai salah satu upaya untuk memikirkan ulang ukuran kesejahteraan ekonomi yang paling pas selain ukuran-ukuran konvensional yang sudah ada selama ini, PDB. Komisi tersebut diketuai Joseph Stiglitz (Columbia University, USA), di”nasehati” oleh Amartya Sen (Harvard University) dan dikoordinatori oleh Jean-Paul Fitoussi (Institut d’Etudes Politiques de Paris, Prancis). Ketiganya adalah professor ternama di bidangnya masing-masing, dua yang pertama adalah peraih nobel bidang ekonomi.
Kita, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi pasti sudah tidak asing lagi dengan indikator “sakti” itu. Saya tidak akan bicara teknis atau definitif apa itu PDB, silahkan baca bukunya Pak Boediono atau Pak Gregory Mankiw untuk tahu apa itu PDB. Filosofinya adalah PDB mengukur produksi barang dan jasa, bukan mengukur kemampuan konsumsi yang siap dibelanjakan. Pak Habibie dalam presidential lecture-nya di GSP beberapa waktu yang lalu juga mensitasi PDB walau dalam besaran nominal, bukan riil. Lalu apa pentingnya Nicolas Sarkozy membuat komisi itu, daripada misalnya membuat acara infotainment dengan merekrut istrinya sebagai presenter?
Buku yang saya baca itu sebenarnya sangat teknis, porsi yang tidak tepat untuk dikemukakan dalam forum “yang mulia” ini. Stiglitz adalah mantan nahkoda utama Bank Dunia. Lembaga yang dia kritisi habis-habisan dalam bukunya Globalization and Its Discontent, tentu saja setelah dia lengser keprabon, mana ada orang mau mengkritisi lembaganya sendiri sewaktu dia masih memimpinnya? Amartya Sen adalah entrepreneur dalam memberikan alternatif pengukuran kualitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia-nya (Human Development Index). Fitoussi, kurang saya ketahui sepak terjangnya, adalah seorang macroeconomist tulen. Mereka bertiga dan anggota tim yang mumpuni ditugasi untuk mempelajari, mensintesa dan kemudian memberikan rekomendasi yang berbobot tentang penggunaan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi selain PDB.
Sarkozy menilai, dan diamini oleh tridente ekonom di atas, bahwa penggunaan PDB sebagai salah satu tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan ekonomi seringkali telah digunakan (atau disalahgunakan) sebagai tolak ukur yang terpenting tapi kurang mampu menjawab, apakah sebagian besar masyarakat lebih sejahtera dengan kenaikan PDB itu? Apakah masyarakat (khususnya yang paling rentan dengan economy meltdown) mampu menjaga kapasitas konsumsinya? Kita mulai sangkut pautkan isu tersebut dengan kondisi di negara ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya naik kereta ekonomi Progo trayek Lempuyangan-Pasar Senen dengan harga Rp30.000 (angkutan rakyat, bukan angkutan presiden atau menteri), saya ngobrol dengan seorang janda dengan 3 orang anak. Beliau berkeluh kesah tentang tingginya biaya pendidikan saat ini. SPP mungkin gratis, tapi ga ada anak sekolah yang cuma bayar SPP tanpa beli buku, ikut ujian, atau beli seragam sekolah. Perlu Anda ketahui, pendidikan adalah salah satu aspek yang dimasukkan Sen dalam HDI-nya.
Kontras dengan perasaan ibu itu, dan juga para orang tua lainnya, pemimpin negara ini membanggakan bahwa perekonomian kita adalah terbesar ke-16 di dunia dengan PDB per 31 Desember 2010 sebesar US$700 milyar[1]. Sekali lagi, tanda bahwa PDB adalah alat ngeles paling mujarab untuk meninabobokkan mereka yang tidak tahu esensi PDB itu. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah hotel di atas tebing Parangtritis, seorang birokrat pemerintahan pusat dengan latar belakang sarjana hukum dan bekerja di lembaga koordinator investasi, menggembar-gemborkan nilai PDB Indonesia yang terus meningkat. Lagi, PDB menjadi gambar paling photogenic dari perekonomian negeri kita. Birokrat itu aman-aman saja ngomongi di depan pejabat daerah yang, maaf, kurang tahu esensi PDB. Coba saja dia berhadapan dengan kita di forum yang mulia ini, pasti dia akan sakit perut dan pusing kepala dengan pertanyaan gila kita. Stiglitz, Sen dan Fitoussi ditugaskan untuk menjawab dan memberikan masukan konstruktif atas kontradiksi-kontradiksi itu, atas hiperbola-hiperbola itu. PDB adalah ukuran produksi pasar walaupun kerap diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi (Stiglitz, Sen dan Fitoussi, 2009). Tulisan saya ini belum saya dukung dengan kondisi riil indikator-indikator itu dan pendukungnya, baru sebatas mengaktualisasikan ide, membangun sebuah kritisi a la politisi dan media.
Saya ingin memasukkan unsur Pancasila di sini. Pasal 5 Pancasila berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ayat ini bisa ditafsirkan sangat luas. Saya ingin mempersempit saja batasan keadilan itu dari sudut pandang ekonomi. Pernahkah anda mendengar Indeks Gini? Indeks ini dapat menjadi alat deteksi atau semacam proxy kemerataan/ketimpangan distribusi pendapatan sebuah masyarakat. Nilainya selalu positif dan tidak akan lebih besar dari 1. Makin mendekati satu, makin tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi. FYI, salah satu daerah yang berbangga dengan status keistimewaannya memiliki indeks Gini tertinggi daripada provinsi lain di Jawa (I let you googling the data), walaupun trennya terus menurun (distribusi pendapatan semakin merata).
Pertumbuhan ekonomi yang sering dilambangkan dengan pertumbuhan PDB seringkali dijadikan proxy bahwa ekonomi kita semakin membaik. Tapi siapa sebenarnya yang menerima balas jasa terbesar dari pertumbuhan PDB itu? Apakah para PNS penerima remunerasi, atau PNS biasa, ataukah bakul jamu gendong, ataukah investor minyak asing, atau karyawan BUMN atau para pemain saham? Sulit menelusur siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi itu. Hal yang selama ini kurang mampu menjawab sila kelima Pancasila di atas.
Untuk mempermudah jawaban, kita akan lihat secara kasat mata a la ekonom gila, tentang pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi sudah menjawab rasa keadilan sosial? Anda masukkan angka-angka ini ke program excel anda. Pertumbuhan PDB riil Indonesia dari tahun 2002-2010 berturut-turut (%) adalah 4.5; 4.8; 5.0; 5.7; 5.5; 6.3; 6.1; 4.5; 6.1. Indeks Gini Indonesia pada periode yang sama adalah 0.33; 0.32; 0.32; 0.36; 0.33; 0.36; 0.35; 0.37; dan 0.38. Jadikan kedua series tersebut dalam dua sumbu Y yang berbeda, kiri dan kanan. Anda lihat, apakah ada kesamaan tren? Sekilas tren pertumbuhan PDB meningkat diikuti dengan tren indeks Gini yang juga meningkat. Namun, kita tidak bisa serta merta mengkausalitaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan. Mungkin tidak terlalu relevan juga dengan menyimpulkan bahwa ada korelasi di antara kedua ukuran tersebut. Korelasi diantara keduanya mungkin ada dalam jangka pendek, tapi mungkin tidak dalam jangka panjang. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa (bisa diperdebatkan kapan awal pertumbuhan ekonomi), mungkin hanya segelintir pemilik faktor produksi yang akan menikmati kue perekonomian, tapi seiring dengan majunya perekonomian dan adilnya akses menuju kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, akan semakin banyak orang yang akan menikmati kue perekonomian sehingga distribusi pendapatan semakin merata.
Kembali kepada apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini sudah benar-benar mencerminkan rasa keadilan? Apakah pertumbuhan PDB hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya? Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya bukan apakah pemerintah tidak bisa melaksanakan sila kelima Pancasila (destructive question), tapi bagaimana pemerintah dan kita menyikapi fakta yang ada guna semakin memeratakan pembagian kue ekonomi (constructive question)?
Adil bukan berarti sama rasa sama rata. Namun, semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan juga bukan pertanda yang terlalu baik untuk membangga-banggakan prestasi ekonomi di sisi lainnya. Seperti yang direkomendasikan Stiglitz, Sen dan Fituoussi, perlu diinformasikan pula bagaimana indikator ekonomi lainnya secara berimbang seperti distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan sehingga masyarakat pun tahu kondisi mereka secara komprehensif. Selama ini pidato presiden dan para menteri hanya ditujukan secara langsung kepada para pejabat, pengusaha kaya, investor asing, tapi tidak berani menjelaskan secara langsung dan gamblang kepada tukang becak, pedagang asongan, pelajar dan mahasiswa. Mereka lupa bahwa bangsa ini, publik adalah seluruh elemen masyarakat. Informasi adalah barang publik, semakin banyak informasi yang kita dapat tentang apa yang terjadi di masyarakat, semakin baik pula demokrasi kita berfungsi. Sekali lagi, ukuran kesejahteraan adalah barang penting untuk melihat secara gamblang dan objektif tentang perkembangannya. Namun, subjektifitas publik tentang indikator tersebut juga harus dijadikan start awal tentang apakah substansi peningkatan kesejahteraan (yang diukur dengan berbagai indikator itu) sudah benar-benar tercapai? Sekian.