Rokok & BLT: Kunci Potensi Ekonomi Indonesia

                             

sumber gambar: chocoplay

Program sejenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) berpotensi menambah kadar kemalasan  pada para penerimanya.

-Ibu Dosen Etika Profesi-

“Merokok merupakan contoh penyia-nyiaan sumber daya kelas berat. Nasib suatu keluarga sebenarnya bisa berubah, bila uang untuk beli rokok tadi, dipakai untuk beli susu maupun keperluan pendidikan anak dalam keluarga tersebut.”

-Bapak Dosen Akuntansi Keuangan Lanjutan II-

           Banyak jurnal dan artikel membahas efek dari pemberian hibah secara cuma-cuma (gratis) bagi para penerimanya. Menurut kalangan menengah dan terdidik, efek positif dari hibah gratis dinilai terlalu kecil (suatu penelitian melahirkan kesimpulan, bahwa nominal BLT masih terlalu kecil untuk merintis suatu usaha), dan malah melahirkan efek negatif jangka panjang  (rasa aman dan nyaman tanpa usaha / kerja yang memicu kemalasan akut). Walau begitu, BLT tetap diterima dengan antusias oleh kalangan masyarakat yang merasa berhak menerimanya. Namun karena berbagai kritik atas program BLT, pemerintah nampak enggan menyelenggarakan program serupa (cek gugel: tidak ada soal BLT di apbn 2013).


           Ada lagi, rokok, benda yang menjadi semacam “musuh” bagi sebagian masyarakat, dengan alasan dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis dan efek polutif bagi masyarakat non-perokok. Namun tetap menjadi idola bagi kalangan masyarakat yang lain. Kalangan ini senantiasa mengorbankan sumber dayanya (waktu, uang, kekuatan psikis dalam menerima cibiran dan protes dari orang lain) demi menyentuh dan menghisap sang rokok tercinta. Pemerintah Indonesia sampai sejauh ini sudah menerapkan pembatasan waktu tayang bagi iklan rokok, juga melarang penjualan rokok terhadap anak-anak.

 Hhmm… Selanjutnya mari kita telaah, mulai dari, Siapa yg berhak menerima BLT ?

Kriteria Penerima BLT (Bantuan Tunai Langsung)

1.     1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per-orang.
2.    2.  Lantai tempat tinggal: tanah/ bambu/ kayu yang murah.
3.     3. Dinding tempat tinggal : bambu/ rumbai/kayu yang murah atau tembok tidak diplester.
4.    4.  Tidak ada WC/toilet/kakus sendiri/bersama.
5.    5.  Tidak ada PLN.
6.    6.  Air minum yang digunakan: sumur/sungai/air hujan.
7.    7.  Untuk memasak : kayu bakar/ arang/minyak tanah.
8.   8.   Konsumsi daging/susu/ayam sekali seminggu.
9.     9. Membeli  1 stel pakaian sekali setahun.
1. 10. Makan : 1 atau 2 kali sehari.
1.11.  Tidak mampu membayar biaya puskesmas/poliklinik.
1. 12. Kepala rumah tangga: petani dengan luas 0,5 Ha/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/buruh perkebunan dengan penghasilan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
1  13. Kepala rumah tangga : tidak lulus SD/ lulusan SD.
 114.Tidak mempunyai harta benda yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,-
Keterangan:
a.      Sangat miskin               = 14 kriteria.
b.      Miskin                             =  11 kriteria.
c.       Hampir miskin            =   8 kriteria.

(sumber : blog Bapak ini, hasil googling,”kriteria penerima BLT”)

Soal Pengaruh BLT pada APBN ?

    mengutip suatu berita dari DepKeu:
Kemensos telah memberikan dua opsi yaitu memberikan BLT sebesar Rp100 ribu atau Rp150 ribu per Kepala Keluarga (KK). Anggaran yang dibutuhkan jika pemberian bantuan tersebutsebesar Rp100 ribu per KK adalah sebesar Rp17 triliun. Sedangkan jika Rp150 ribu adalah sebesar Rp25 triliun.
Angka tersebut adalah jika BLT diberikan kepada 30 persen dari 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah di Indonesia. Ini tergantungkalo misalnya 100 ribu dan 30 persen itu sekitar Rp17 triliun. Kalau Rp150 ribu dan 30 persen yang ingin dijangkau itu sekira Rp25 triliun. Itu hasil simulasi dan hitung-hitungannya. Itu akan masuk dalam APBN-P,” tambahnya.

Sumber: depkeu 2012

Cukup soal BLT, sekarang mari kita beralih ke soal rokok:


– Hasil data Riskesdas 2007 menunjukkan rata-rata jumlah konsumsi rokok orang dewasa adalah 10 batang perhari, laki-laki 11 batang dan perempuan 7 batang perhari. 
Maka rata-rata perokok membakar:
 Rp 11 ribu per hari
Rp 330 ribu per bulan
 (Asumsi harga rata2 sebungkus rokok adalah Rp11 ribu dan jika rokok dibeli ketengangan, harga per batang Rp 1000,- )

– Mengutip pernyataan suatu produsen rokok besar nasional dalam Laporan Tahunan 2011,”Terjadi peningkatan signifikan penjualan yang mencerminkan peningkatan daya beli konsumen, pada produk rokok murah dan sedang.”
(Kategori harga ‘sedang’ adalah Rp 6.000-9.000 dan yang ‘rendah’ adalah kurang dari Rp 6.000 per bungkus.)
Sumber: AR_GGRM_2011
           Hal ini mengindikasikan, akibat kecanduan yg parah, para perokok dari kalangan yang berhak menerima BLT berpotensi menghabiskan uang BLT untuk membeli rokok.
Bila demikian, alangkah baiknya apabika pemerintah “mentraktir” penerima BLT dengan memberi opsi berupa:

1. Memberi opsi bantuan berupa rokok dalam skema hibah
2. Bebas menentukan besaran proporsi, antara rokok dan uang sebagai hibah.

Sehingga

Bantuan Langsung Tunai

berubah menjadi

Bantuan Langsung Tunai & Rokok


Kebijakan ini secara eksplisit akan memberi efek berupa:

A. Bagi keluarga penerima BLT yang anggotanya merokok:
+ Mengurangi beban pengeluaran atas rokok.
+ Memicu timbulnya pertimbangan akan prioritas dan manfaat, antara uang & rokok.
+ Kesempatan memilih yang krusialitasnya tidak kalah dengan urusan memilih calon pemimpin.

B. Bagi keluarga penerima BLT tanpa perokok:
# Kesempatan berwirausaha, menjual rokok dengan modal pokok / COGS Rp 0.
# Kesempatan memilih yang krusialitasnya tidak kalah dengan urusan memilih calon pemimpin.

C. Bagi industri rokok:

+ Fix demand bernilai besar dan selama periode pemberian hibah berlangsung.

D. Secara implisit kebijakan ini juga dapat memicu munculnya:
* diskusi dalam keluarga-keluarga di Indonesia, soal rokok
* perenungan dan pencarian fakta atas efek konsumsi rokok
* alasan bagi pemerintah untuk kemudian memberikan peringatan2 dan pengetatan aturan bagi industri rokok
* alarm bagi pelaku industri rokok untuk segera menyusun exit strategy dari industri rokok (semisal, melakukan IPO semasa hibah berlangsung maupun right issue untuk kemudian menyasar lahan industri baru)


E. Bagi pemerintah, negara dan masyarakat:
# Bertumbuhnya kesadaran luas atas perbandingan antara rokok dan uang.
# Potensi munculnya win-win solution antara pihak “pembela kesehatan” dengan pihak industri rokok.


          Penulis termotivasi menerapkan cara berpikir positif, menemukan peluang dalam setiap masalah. Selain itu penulis juga percaya dalam kebebasan individu untuk berpikir dan menentukan pilihan. Jadi, demikianlah pemaparan atas ide yang terlintas dari otak penulis. Ada komentar ?

Advertisements

Rokoknomics

Oleh: Rizky Kuncoro Hadi

Dengan begitu, akibat merokok sebuah rumah tangga harus menanggung biaya sebesar Rp11.904.000,-. Kira-kira uang sejumlah tersebut besar atau kecil bagi Anda yang berpenghasilan Rp2.000.000?
Apakah Anda merokok? Kalau iya, mohon jangan tersinggung dengan tulisan ini, karena ini tulisan ini dibuat sebagai bahan perenungan bagi yang tidak merokok juga.
Terlepas dari fatwa MUI yang mengharamkan rokok, kita akan bahas rokok dari sudut pandang ekonomi sederhana. Ternyata merokok secara ekonomi justru menghancurkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Dengan merokok, secara tidak langsung ia telah kehilangan Rp 930.000,- per bulan (lihat perhitungan di bawah ini) dan menambah beban biaya kesehatan sebesar Rp 744.000 per tahun. (data BPS 2006 yang diolah oleh Lembaga Demografi FE UI).
Rokok yang paling laris dikonsumsi remaja menurut salah satu warung yang saya tanya adalah rokok dengan merek U-Mild seharga Rp 7.000,- per bungkus dengan tingkat konsumsi 1-2 bungkus per hari. Sementara bagi kalangan dewasa adalah rokok Sampoerna seharga Rp 12.000,-  per bungkus dengan tingkat konsumsi 2 – 3 bungkus per hari.
Oke, kita mulai berhitung dengan beberapa asumsi :
  • Satu keluarga dengan 1 ayah, 1 ibu, 1 anak laki-laki remaja, dan 1 anak perempuan kecil (ayah dan anak laki-laki perokok aktif)
  • Penghasilan per bulan Rp 2.000.000,-
  • Konsumsi rokok si ayah 2 bungkus per hari (harga Rp12.000 / bungkus) dan si anak 1 bungkus per hari (harga Rp7.000 / bungkus).
Perhitungannya :
  • Sehari              : (2 x Rp12.000) + (1 x Rp7.000)      = Rp       31.000
  • Sebulan           : 30 x Rp 31.000                              = Rp     930.000
  • Setahun           : 12 x Rp 930.000                           = Rp 11.160.000
Dengan begitu, akibat merokok sebuah rumah tangga harus menanggung biaya sebesar Rp11.904.000,-. Kira-kira uang sejumlah tersebut besar atau kecil bagi Anda yang berpenghasilan Rp 2.000.000 ? Bahkan dengan uang sebesar Rp 11,9 juta kita sudah bisa membeli sepeda motor Honda Revo atau Honda Beat secara tunai. Atau dengan Rp 930.000,- per bulan bisa memiliki rumah tipe 36/90 di kawasan Bodetabek.
Nah, kemudian ada beberapa mitos yang dipercayai orang para perokok yang sebenarnya bullshitsemata alias tipuan produsen rokok untuk terus menikmati keuntungan dari setiap batang rokok yang Anda hisap sia-siap. Di antara mitos itu adalah :
Mitos          :    Industri rokok telah berjasa terhadap pendapatan negara melalui cukai rokok.
     Fakta     : Yang membayar cukai rokok adalah konsumen/perokok bukan perusahaan rokok.
Mitos          : Peningkatan harga rokok akan menurunkan penerimaan negara dari cukai tembakau karena berkurangnya konsumsi.
     Fakta     : Penerimaan cukai rokok meningkat 13x lipat tahun 1994-2007 walaupun harga rokok naik banyak selama periode itu.
Mitos          : Industri rokok memberikan sumbangan besar pada penerimaan pemerintah.
     Fakta     : Sumbangan cukai rokok pada penerimaan negara hanya sekitar 6-7% jauh di bawah penerimaan dari PBB dan PPh.
Mitos          : Pengendalian konsumsi rokok mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok.
     Fakta     : Bila cukai dinaikkan, penerimaan akan naik karena rokok adiktif dan harganya in-elastis.
Mitos          : Pengendalian tembakau akan menghilangkan lapangan kerja di pertanian tembakau dan industri rokok.
     Fakta     : Peringkat industri dan pertanian tembakau bukanlah primadona dari 66 sektor industri di Indonesia tahun 2003. Industri rokok : produksi no. 34, tenaga kerja no. 30, dan upah no. 37. Pertanian tembakau : produksi no. 62, tenaga kerja no. 48, dan upah no. 60.
Mitos          : Pengendalian konsumsi rokok akan mematikan petani tembakau.
     Fakta     : Seperti industri rokok, pengendalian konsumsi rokok tidak akan mematikan petani tembakau. Bila kebutuhan industri rokok akan tembakau berkurang, yang terkena dampaknya adalah importir tembakau.
Mitos          : Pengendalian konsumsi rokok akan mematikan industri rokok.
     Fakta     : Di negara maju, tak ada industri rokok yang tutup karena kebijakan pengendalia konsumsi rokok. Di Indonesia, belum ada peraturan pengendalian tembakau, namun sudah ada industri rokok yang bankrut karena tak mampu menyaingi industri rokok yang lebih besar dan multi-nasional.
Mitos          : Peningkatan harga rokok akan membebani penduduk miskin.
     Fakta     : Perilaku merokoklah yang membuat orang miskin terperangkap dalam kemiskinan.
Mitos          : Menaikkan cukai akan menaikkan harga rokok, membuat orang miskin tak mampu beli rokok.
     Fakta     : Benar, namun akan menguntungkannya karena orang miskin dapat mengalihkan uangnya untuk membeli hal lain yang berguna bagi anak dan keluarganya.
Masih mau merokok? Satu pesan saya, jangan mengganggu hak kami yang tidak merokok untuk mendapatkan udara yang bersih dari asap rokok Anda.
*Mitos dan Fakta merupakan hasil penelitian Lembaga Demografi FE UI.