Morotai di Masa Depan

Oleh: Ridwan Lobubun

“Jika kita mencoba membayangkan seperti apa dunia 25 tahun dari hari ini,
kita akan perlu mengarang fiksi-ilmiah.”
– Muhammad Yunus (Bank Kaum Miskin, 2007:242)

Persiapan pelaksanaan event internasional Sail Indonesia di Morotai 2012 seperti mendapat spirit baru pasca diterbitkan payung hukum SIM melalui Keppres No. 4 Tahun 2012. Masyarakat Maluku Utara tentu menyambut positif kesempatan langka tersebut, paling tidak dengan harapan dapat membawa perubahan di tengah kerinduan akan percepatan perkembangan perekonomian di kawasan yang menjadi perebutan ekonomi-politik masa lalu ini.

Gubernur Malut, Thaib Armayn pernah mengatakan, “Atlantik adalah masa lalu, pasifik merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, SIM adalah peluang kita untuk membangun Maluku Utara.” (Malut Post, 25/01/2012). Namun, sebagian dari kita tentu bertanya: apakah SIM dapat memberi jawaban atas kerinduan yang telah (lama) didambakan itu?

Memanfaatkan Momentum!

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Agustus 2010 memberikan kesempatan berharga kepada Malut sebagai tuan rumah pelaksanaan Sail Indonesia 2012 di Morotai, seluruh kalangan termasuk masyarakat menyambut positif, dan kesempatan ini memberi peluang sekaligus kekuatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memajukan perekonomian daerah.

Hal ini tercermin dari ‘branding’ SIM yang dirasakan sedikit berbeda dengan tema beberapa Sail yang telah diselenggarakan sebelumnya, Sail Indonesia di Morotai kali ini memacu pemerintah dalam pembangunan dengan mengusung sebuah “visi besar” tentang masa depan perekonomian Morotai khususnya dan Maluku Utara pada umumnya.

Jika branding yang digunakan Sail Bunaken (Adventure to Marine Paradise), Sail Banda (Small Island for Our Future), dan Sail Wakatobi-Belitong (Preserving The Ocean for Future Life dan Clean Ocean for Future) yang sepertinya fokus untuk “menjual” kawasan dengan cara memasarkan keunggulan daerah berbasis pariwisata, Sail Indonesia di Morotai kali ini menawarkan target berbeda, dengan menjadikan pariwisata sebagai ‘sasaran antara’ (meminjam istilah Pemimpin Bank Indonesia Malut, Marlison Hakim: Malut Post, 08/02/2011) di mana target utama dari SIM adalah pembangunan ekonomi di berbagai bidang yang akan berdampak luas bagi masyarakat.

Lihat saja branding SIM 2012, “Sail Indonesia di Morotai: Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik”. Sebuah statement positioning yang menunjukan bahwa penyelenggaraan SIM 2012 merupakan “pijakan awal”, dari sekian langkah besar yang akan diambil pemerintah daerah sebagai terobosan dalam percepatan pembangunan kawasan ini di “masa depan”.

Keseriusan pemerintah melalui target pembangunan jangka panjang menuju sebuah “era baru” di kawasan yang memiliki nilai jual ini merupakan tantangan yang sangat penting, mengingat perekonomian Malut sejauh ini belum menunjukan prestasi yang diharapkan banyak kalangan. Indikator pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi (bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional) belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi rakyat kecil melalui pembagian kue pertumbuhan karena penopang terbesar pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor konsumsi (pemerintah), hal ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat terutama dalam sektor-sektor yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di antaranya seperti pertanian dan perikanan masih mencerminkan realitas yang jauh dari harapan.

Di sisi lain, peluang-tantangan hari ini dan masa depan Indonesia di kancah global seperti predikat “Indonesia layak investasi” oleh Fitch Ratings dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang mengusung salah satu pilar: Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan cita-cita “pasar tunggal” untuk negara-negara di kawasan ini, serta status Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, menawarkan konsekuensi bahwa mobilitas perdagangan antar-kawasan menjadi sesuatu yang pasti di masa depan. SIM adalah momentum tepat menangkap berbagai peluang.

Menjemput Kerinduan

Langkah pemerintah dengan menggandeng PT Jababeka Tbk, Taiwan’s Chief of Economic & Trade Office, dan BKPM sebagai pengembang dengan “mimpi” untuk “mendesain Morotai seperti Singapura” (headline Malut Post, 13/02/2012) tentu diberi apresiasi. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Guru Besar Universitas Indonesia, Sri-Edi Swasono, dalam tulisannya berjudul Bupati-bupati Inlander, dengan tegas mengkritisi para penguasa di daerah yang mereduksi makna pembangunan dengan memahami bahwa pembangunan hanya menjadi sekadar hadirnya mal, hotel mewah, restoran, dan semacamnya dengan papan-papan nama serba berbahasa asing. “Asingisasi,” Ia menilai, “mengakibatkan pembangunan telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.” (Kompas, 18/02/2012).

Kita tentu percaya, kehadiran para pemodal untuk membangun Morotai (dan Malut) menjadi kawasan perdagangan, perindustrian, dan investasi di masa depan merupakan kesempatan berharga dan perlu disambut positif. Situasi di mana hal itu dapat menjadi andalan dalam menopang pertumbuhan, sekaligus menjadi spirit pembangunan Malut di “masa depan” dalam berbagai bidang. Namun, satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah kontribusi pembangunan yang mampu berdampak luas bagi masyarakat–paling tidak dapat merangkul masyarakat untuk lebih produktif. Membiarkan rakyat hanya berharap pada “efek menetes ke bawah (trickle-down effect)” dari pembangunan adalah situasi yang perlu dihindari, karena (seperti banyak terjadi) dapat menjadi ancaman bagi pembangunan itu sendiri.

Hadirnya kesempatan bagi Malut melalui pijakan pada kegiatan akbar Sail Morotai, untuk langkah panjang menuju “era baru” dengan menempatkan rakyat sebagai prioritas adalah keharusan. Kesejahteraan masyarakat adalah Hak Asasi Manusia. Itulah salah satu harapan, dari (sekian) kerinduan yang perlu untuk dijemput.



Malut Post, edisi 05 Maret 2012

Ridwan Lobubun
Alumni FE Universitas Khairun
Advertisements