New-Kerakyatan

Oleh: Meikha Azzani

Menarik membaca tulisan dengan judul Rabun Jauh Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Mimpi Ala Bang Toyip (Priyok Pamungkas). Yang dapat saya simpulkan dari keduanya adalah adanya angin baru yang bertiup untuk kemandirian perekonomian Indonesia. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Indonesia adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Alat untuk mencapai masyarakat yang adil-makmur terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 30, bahwa Indonesia memiliki tiga kuda dalam perekonomian, yaitu perusahaan negara, swasta, dan koperasi.

Digambarkan, perusahaan milik negara akan focus melayani kepenting public. Dalam perkembangannya kini, perusahaan milik negara kemudian berkembang mencari untung. Sektor swasta sendiri terus bergeliat mencari peluang untuk meningkatkan profit. Dari banyak literatur yang saya baca tentang perekonomian Indonesia, sector swasta ini sering kali digambarkan sebagai buaya yang serakah merauk keuntungan dari masyarakat yang serba kekurangan. Efek kapitalisme, dengar-dengar yang menjadi bensin sector swasta. Dan koperasilah, yang dalam literature buku Ekonomi SMP-SMA digambarkan sebagai sector kerakyatan yang nasibnya kini mati enggan hidup sungkan. Walaupun begitu, banyak juga koperasi yang memiliki potensi financial yang luar biasa. Bahkan lembaga-lembaga microfinance yang targetnya berasal dari rakyat kecilpun ternyata mampu tumbuh menjadi lembaga keuangan yang maju.

Dari sinilah benang emas tulisan, Ekonomi Mimpi-Rabun Jauh Ekonomi Kerakyatan-Ekonomi Mimpi Ala Bang Toyip bersatu padu bak pengantin baru. Bahwa Ekonomi Kerakyatan haruslah bercita-cita menjadi besar. Percayakah Anda jika saya bercerita mengenai kesuksesan Honda, Hitachi, Google, maupun KFC? Pada awalnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan usaha rakyat. Home industries. Karyawannya tak seberapa. Tapi beriring waktu dan banyak factor pendukung lainnya, usaha-usaha gurem tersebut tumbuh menjadi perusahaan yang besar dan kuat. Percaya Indonesia bisa?

Negara besar pasti memiliki perusahaan-perusahaan dalam negeri yang besar. Logikanya menjadi mudah, jika Indonesia ingin menjadi negara besar maka diperlukan banyak perusahaan besar di Indonesia yang kompetitif dengan perusahaan asing. Inilah ideologiny: New-Kerakyatan. Dimana usaha-usaha rakyat mampu menjadi usaha yang besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan terakhir membantu negara mencapai rakyat adil-makmur. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mengobarkan semangat tersebut lebih jauh, kita ingat-ingat dulu adakah di Indonesia usaha gurem yang kemudian menjadi besar? Ada! Contohnya yang paling mudah adalah Sampoerna. Dan selanjutnya kemudian, kita memang mendorong adanya perusahaan franchise Angkringan yang buka cabang di Singapura.

Dan karena setiap mazhab memiliki asumsi untuk mengembangkan suatu teori maka dalam Mazhab New-Kerakyatan ada asum-asumsi yang diperlukan, diantaranya adalah:

a. Pasar Bebas
Kita semua memahami apa saja asumsi yang adalam pasar bebas. Dan itulah yang harus dijamin keberlangsungannya

b. Institusi
Pasar bebas dapat dipastikan keberlangsungannya selama infrastrukturnya mendukung, dan sebaliknya. Kedua hal ini memiliki hubungan mutualisme yang saling menjaga keberlangsungannya.

c. Fanatisme produk
Dulu ketika SD, saya kira ada slogan “Aku Cinta Produk Dalam Negeri”. Pada masa kini fanatisme tersebut ternyata sangat diperlukan, seperti orang-orang Korea yang ramai-ramai menggunakan Hyundai. Saya kira, bagi bangsa yang mau menjadi bangsa yang besar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan indentitas yang dicintai masyarakat umum. Pada poin ini, kesannya memang bertentangan dengan ‘pasar bebas’ karena preferensi dikendalikan, tapi saya kira itu fair selama Indonesia mampu membungkusnya dengan tepat.

Fanatisme produk di Indonesia sejauh ini baru dilahirkan oleh pariwisata dengan slogan “Visit Indonesia”. Kemudian, banyak pemerintah daerah, pihak swasta, backpackers, wisatawan dalam negeri yang juga menyerukan slogan tersebut setelah mengunjungi tempat-tempat luar biasa di Indonesia. Pada akhirnya, hal itulah yang akan menghidupkan pariwisata dan daerah-daerah terpencil nan eksotis di Indonesia.

Saya kemudian membayangkan, disinilah produk-produk asli Indonesia memerlukan sentuhannya. Terkait Fanatisme Produk, rasanya seru ya kalau dibahas di jurnal tersendiri. Tungulah! :D

d. Uang dan Pemerintah
Intinya, negara punya uang dan haruslah cerdas menggunakan uang tersebut (bangun gd.DPR aja bisa). Di Jepang, ada lembaga penjaminan kredit, namanya Small and Medium Enterprise Agency (SMEA) yang didirikan pada tahun 1948. Di Indonesia namanya Askrindo. Fungsi SMEA sangat terasa pada saat perekonomian Jepang mengalami resesi atau stagnasi pada tahun 1970-an, 1980-an. Setiap tahunnya, pemerintah Jepang menanggung kerugian antara 0.2-0.6 triliun yen. Kerugian itu untuk membayarkan UKM yang tidak mampu membayar hutangnya. Semangat yang ditangkap di sini adalah semangat dukungan dari pemerintah untuk membesarkan rakyatnya. Indonesia dengan KUR, sudah mampukah menciptakan perusahaan sekelas Honda?

Sejauh ini, yang ada dalam pikiran saya tentang mazhab New-Kerakyatan adalah memberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi rakyat untuk berusaha kaya dengan cara-cara yang halal dan toyib. Lebih jauh, bentuknya mungkin bisa dipikirkan bersama lebih dalam lagi untuk ngomporin Presiden SBY agar mempercepat perekonomian Indonesia, salah satunya dengan mendorong sector swasta rakyat yang kecil mungil potensial :D. -me

sumber gambar

Rabun Jauh Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Yoga P.S

Dalam diskusi “Great Thinker” ekonomi kerakyatan untuk mengenang almarhum Prof Mubyarto yang diselenggarakan Pasca Sarjana UGM pada 24 Maret 2011 lalu, para pembicara mendapat tantangan hebat. Pertanyaan datang bertubi-tubi kepada Edi Suandi Hamid (ketua forum Rektor Indonesia) dan Mudrajad Kuncoro (guru besar FEB UGM). Inti semua pertanyaan sebenarnya sederhana:

“Bagaimana sih, aplikasi ekonomi kerakyatan itu?” Ini adalah pertanyaan klasik yang ditembakkan sejak zaman saya masih imut2 (semoga Prof Mubi dialam kubur memaafkan saya dan sudah menemukan jawabannya). Tentang bagaimana membawa konsep ekonomi, yang katanya baru dan khas Indonesia (ada yang menyebutnya sistem ekonomi Pancasila), kedalam ranah praktis dikehidupan sehari-hari.
Karena secara konsep, hampir semua orang akan memberikan standing ovation kepada sistem ekonomi ini. Bagi Anda yang belum tahu “hewan” jenis apa itu ekonomi kerakyatan (sebenarnya saya juga tidak tahu :p), intinya mungkin seperti ini:
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berlandaskan asas keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan social.
Indah sekali bukan? Sayangnya ahli ekonomi dibayar bukan untuk melahirkan puisi, karena kita harus kembali kepertanyaan dasar: “Bagaimana praktiknya?”. Dalam hal inilah, banyak dari kita menderita “rabun jauh” sistem ekonomi. Penyakit apa lagi itu?
Rabun Jauh
Menurut saya Mubiarto telah “mengkotakkan” teori yang dikembangkannya sendiri. Ia beranggapan bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah sistem ekonomi mikro yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Wong cilik bahasa gampangnya.
Jika sistem ekonomi kerakyatan hanya berbicara dalam tataran ekonomi sub-mikro, bagaimana ia dapat menjawab tantangan perkembangan ekonomi yang mau tidak mau, suka tidak suka, akan menata dirinya sendiri menjadi sebuah korporasi? Sistem kelembagaan ekonomi yang lebih powerful, efektif, dan efisien daripada koperasi ala wong cilik yang digembar-gemborkan sistem ekonomi kerakyatan.
Inilah yang menurut saya menjadi sebuah penyakit “rabun jauh”. Kita hanya dapat melihat sistem ekonomi kerakyatan pada tataran subsistem sub-mikro tanpa pernah mampu melihat jauh kedepan dalam konteks visi evolusi sistem ekonomi tingkat tinggi.
Size vs value
Rabun jauh kedua yang menyergap pendukung ekonomi kerakyatan adalah kebiasaan hanya menggunakan ukuran ekonomi untuk menentukan “kerakyatan” atau tidaknya sebuah entitas ekonomi. Kita menganggap ekonomi kerakyatan hanyalah milik petani gurem, penjual angkringan, atau perajin gerabah. Kita membonsai pemikiran kita sendiri dengan menganggap korporasi multi nasional bukan bagian dari ekonomi kerakyatan karena mereka terlalu besar untuk dianggap sebagai “rakyat”. Kita juga seolah-olah mengharamkan pelaku ekonomi mikro, untuk dapat berkembang menjadi raksasa korporasi.
Lalu pertanyaannya, yang menentukan “kerakyatannya” itu ukuran ekonomi atau value kerakyatan itu sendiri? Apakah tidak mungkin korporasi multinasional menerapkan asas keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan social? Bagaimana dengan Grameen Bank yang assetnya sudah menggurita? Apakah haram menyebutnya hasil pengembangan ekonomi kerakyatan?
Menurut saya, daripada paranoid terhadap cengkeraman asing dan berlindung dalam jubah “anti neoliberal”, sebaiknya kita berpikir bagaimana caranya angkringan dapat dipatenkan dan buka cabang di Amerika sana.