Akun Ikan (Edisi Revisi)

Oleh: Muwahid Ummah

Data yang dipublikasikan oleh salah satu media massa menyebutkan bahwa potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 14.994 trilyun rupiah. Angka yang cukup fantastis dan merupakan yang terbesar dari seluruh negara yang memiliki wilayah perairan. Namun seringkali data-data seperti ini membuat kita merasa tertidur diatas sebuah gudang harta yang melimpah dan lupa atas apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan yang masih berupa potensi ini. Kita tertidur dan tidak sadar bahwa ternyata harta dalam gudang itu sedang dicuri, sedikit demi sedikit oleh negara lain. Dan disaat yang sama, nelayan kita yang dalam setiap pelayarannya mengibarkan sang merah-putih belum merasakan kesejahteraan atas semua kekayaan dalam gudang harta yang bernama laut Indonesia ini. Lalu bagaimana Akuntansi dalam melihat nasib nelayan kita, apakah ia pernah bertanya “Apa kabar nelayan Indonesia?”.

Akuntansi seringkali dianggap sebagai alat untuk mengukur serta meningkatkan efetivitas dan efisiensi suatu industri. Namun disayangkan bagi para nelayan-nelayan kecil anggapan itu tidak berlaku. Disebabkan mereka sangat jauh dari wilayah aksi para akuntan. Sedangkan para mahasiswa akuntansi sibuk kuliah di kampusnya yang tentu saja letaknya jauh dari desa-desa nelayan hingga mereka tak pernah sempat untuk berkunjung ke desa-desa nelayan.

Tersebar stereotype bahwa nelayan di Indonesia merupakan sekumpulan orang yang berpenghasilan rendah. Hal itu terlihat jika kita memasuki perkampungan nelayan maka kesan kumuh begitu melekat. Jarang atau bahkan tidak ada seorang nelayan yang bukan bos nelayan memiliki kendaraan roda empat. Berbeda pada masyarkat di daerah perkotaan meski hanya pegawai biasa bisa memiliki mobil. Tentu hal ini perlu ditelisik lebih jauh lagi apakah hal pemandangan itu memang disebabkan faktor penghasilan nelayan yang rendah?.

Bagaimana mungkin laut Indonesia yang memiliki potensi ikan konsumsi yang seakan tidak terbatas hanya menghasilkan 7,87 juta nelayan miskin yang tersebar di 28.582 desa miskin yang setara dengan 25% penduduk miskin Indonesia (berdasarkan data dari pemerintah) yang berarti profesi nelayan merupakan penyumbang terbesar dari angka kemiskinan di Indonesia. Sungguh miris, ketika disaat yang sama bangsa ini dirugikan sedikitnya 3 miliar dollar akibat pencurian ikan oleh nelayan asing.

Di semester ketiga perkuliahan saya di Jurusan Akuntansi Unhas. Seorang dosen mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Bahari (WSBB) mengungkapkan hasil penelitiannya di beberapa kampung nelayan di perairan Makassar. Ia berkata pandangan bahwa para nelayan berpenghasilan rendah sama sekali tidak benar. Jika kita cek dipasar pelelangan ikan hasil tangkapan para nelayan. Harga seekor ikan kakap merah ukuran sedang saja bisa mencapai ratusan ribu rupiah (perkilonya sampai Rp 48.000) Belum lagi jenis tangkapan ikan lainnya Tuna, Kerapu, Kepiting hingga Hiu yang tentu saja memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dosen WSBB saya (Muhammad Neil) pernah mengkalkulasi penghasilan bersih seorang nelayan sedikitnya mencapai Rp 5.000.000/ bulan jumlah yang tidak terlalu sedikit.

Setelah diteliti lebih lanjut ternyata pos pengeluaran terbesar keluarga nelayan ada pada anak mereka yang berumur 5-10 tahun. Dimana seorang ayah nelayan akan mengeluarkan uang dengan besaran Rp 5.000 setiap anak itu menangis untuk meminta jajan, dan tentunya tidak hanya sekali dua kali seorang anak kecil menangis dalam sehari, hingga tangisan anak nelayan bisa bernilai 50% dari seluruh penghasilan nelayan apalagi disaat mereka memiliki lebih dari satu anak kecil dalam satu waktu. Begitulah para Nelayan sangat menyayangi calon nelayan-nelayan selanjutnya. Pos terbesar kedua adalah biaya pembelian ataupun perbaikan Perahu. Sebab perahu merupakan alat utama dalam kehidupan nelayan yang bagi mereka lebih berharga dari sebuah Alpard sekalipun itu mungkin menjawab pertanyaan mengapa seorang nelayan jarang yang memiliki mobil. Disusul kemudian konsumsi harian dan untuk perbaikan rumah.

Dari beberapa infomasi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab sesungguhnya kemiskinan masyarakat nelayan adalah kurang teraturnya manajemen keuangan mereka. Mahasiswa akuntansi harus segera membuat Akun untuk Ikan nelayan kecil.Dari sini kemudian seorang mahasiswa akuntansi bisa mengambil perannya untuk membalas jasa nelayan yang juga telah ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ikan-ikannya. Mahasiswa akuntansi bisa membantu para nelayan untuk memberikan penyuluhan di desa-desa nelayan dalam mengatur pemasukan dan pengeluarannya. Membantu dalam mengefektifkan dan mengefisienkan alur penjualan hasil tangkapan, serta membantu menentukan cost yang tapat dalam maintanance kapal. Hingga membantu mengatasi tangisan dari para anak nelayan dengan program-program khusus. Tentu dengan bahasa yang sederhana yang tidak berkutat pada jurnal, neraca dan laporan keuangan saja. tentu kita juga butuh bantuan dari mahasiswa jurusan dan fakultas lain.

Sebenarnya tidak penting tentang semua data-data di atas, kita bisa saja tidak percaya. sebab yang lebih penting adalah saat kita bisa turun ke laut, mencium bau ikan yang amis di pelelangan, merasakan dinginnya papan kayu perahu nelayan yang sedang berlayar, serta menyelami keindahan terumbu karang yang terdapat diantara 81.000 kilometer garis pantai Indonesia, menyadari betapa besarnya karunia Tuhan atas negeri ini. Dengan semua itu semoga kita bisa mencintai negeri ini beserta rakyatnya dan dengan dasar cinta itu kita akan begerak dengan arif mengelola Sumber daya alam laut Indonesia yang luar biasa ini. Agar semua ini tidak menjadi seperti yang dikatakan Richard Auty, sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam”. Sumber daya alam melimpah yang hanya membuat kita malas dan bertikai. dan semua itu hanya menghasilkan kesengsaraan.

***

NB: Tulisan ini adalah edisi revisi dari Akun Ikan.

Efisienkah Penambahan Wakil Menteri Baru?

Oleh: Putut Purwandono

Sebenarnya saya malu menulis ini karena nilai mikroeknomika saya hanya B dan C + waktu kuliah dulu. Tapi walau bagaimana pun juga, tanggung jawab saya (halah) untuk menganalisis omongan para komentator di tivi-tivi itu tentang hasil reshuffle kemarin. Jumlah kementerian memang tidak bertambah, tapi jumlah wakil menteri mengalami inflasi kemudian mereka dengan seenak bibirnya mengadili bahwa SBY tidak efisien, boros, tersandera politik dst. Yuk, kita analisis pake ilmu ekonomi.

Kuliah awal Pengantar Mikroekonomi oleh Prof. Nopirin, 7 tahun yang lalu: Beliau mengajari kami tentang langkanya sumber daya yang ada sementara kebutuhan kita tidak tak terbatas. Konsekuensi dari itu adalah kita harus belajar ilmu ekonomi agar bisa mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas itu secara efisien sehingga diperoleh hasil yang paling optimum. Efisiensi selalu bicara input dan output, tidak ada dikotomi diantaranya. Beliau juga mengajari kami tentang apa itu Production Possibility Frontiers (PPF) sebagai area produksi yang mungkin dari kombinasi input yang ada. PPF itu bisa digeser dengan dua cara, yaitu meningkatkan efisiensi proses pengolahan input sehingga mampu memproduksi lebih banyak atau menambah input dengan jumlah tertentu, ceteris paribus. Sebuah konsep sederhana tapi masuk akal. Pembaca yang berlatar belakang sarjana ekonomi tentu dengan mudah memahami konsep ini.

Setelah lulus dari pengantar mikroekonomi, masuklah kita ke pelajaran mikroekonomika I yang lebih tough, sayang dosen saya waktu itu terlalu pasif ngajarnya, jadi saya cuma dapat B (menyalahkan dosen, padahal saya memang ga suka pelajaran mikroekonomi). Habis itu, lanjut kuliah mikroekonomika II, nerakanya mikroekonomi dengan dosen killer dari berbagai jaman (alm) Prof. Roekmono Markam, dari 40 an mahasiswa, cuma 2 orang yang mendapat A- dan 3 orang yang mendapat B (kalau ga salah), sisanya Anda tebak sendiri nilainya. Di kelas pak Roekmono inilah saya mendengar konsep Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS).

MRTS ini gampangannya begini: Anda adalah seorang produsen tahu bacem, input Anda adalah tahu, kecap, tenaga kerja dan bumbu-bumbu lainnya serta beberapa peralatan memasak. Semua input itu wajib ada, tidak boleh kurang satupun, misal tahunya dihilangkan, maka Anda cuma jual bacem kecap atau bacem wajan, dst. Ada kalanya input2 itu mengalami kenaikan harga atau kelangkaan pasokan yang kemudian memengaruhi produktifitas usaha tahu bacem Anda. Nah, tugas Anda sebagai produsen hanyalah mengkombinasi input-input yang ada sedemikian rupa sehingga produk tahu bacem Anda seoptimum mungkin sehingga keuntungannya pun optimum. Nah, kombinasi-kombinasi input itulah yang menjadi concern konsep MRTS itu, ilmu mengalokasikan input. Boleh jadi input A ditambah sementara input B dikurangi untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sama (isoquant) dengan biaya produksi yang sama (isocost). Atau alternatif lainnya yang memungkinkan.

Nah, pertanyaannya adalah: Apakah komentar para pengamat politik tentang inefisiensi SBY dalam penambahan pos wakil menteri itu tepat dari sudut pandang ilmu ekonomi? Menambah wakil menteri bisa dianalogikan sebagai menambah input, baik dari sisi SDM dan juga anggaran. Tapi, kalau bicara efisien atau tidak, kita baru bisa menilainya nanti di akhir masa jabatan mereka karena output dari penggunaan input tersebut baru bisa diketahui pada periode t+n, bukan pada t0 yaitu saat ini. Bodoh saja mereka yang mengatakan bahwa penambahan wakil menteri itu tidak efisien wong outputnya saja belum keliatan (tercapainya program dan indikator2 capaian program-program kementerian). Tapi, kalau mereka bilang penambahan wakil menteri itu menambah biaya/anggaran itu sangat tepat. Saya kok yakin ya, pos anggaran penambahan wakil menteri itu sudah ada, tinggal digunakan saja, jadi bukan dengan cara ngredit dulu tetapi memang sudah ada uangnya (wallahualam).

Nah, kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah benar SBY tersandera politik? Menurut pengamatan saya, ada berbagai input dalam proses pembangunan di negara ini dalam lingkup kementerian negara: teknokratik, birokratik, politik dan anggaran. Jadi, dalam menjalankan program kementerian pasti akan melibatkan para teknokrat, para birokrat, para politisi dan para pengguna dan penguasa anggaran. Tidak mungkin salah satunya hilang dalam proses pembangunan. Ini keniscayaan. Presiden itu produk politik, pembahasan dan penetapan APBN itu produk politik dan birokratik, dst. Pemilihan menteri dan wakil menteri itu juga produk politik dan birokratik. Itulah input-input yang ada. Tugas SBY tentunya adalah mengkombinasikan input-input itu dalam skema terbaik untuk menghasilkan ouput yang paling optimum. Tentu saja, penambahan input merupakan upaya untuk mendorong keluar garis PPF itu sehingga produksi (pembangunan) bisa lebih terakselerasi. Itu alasan logisnya. Alasan lain, mungkin, adalah bahwa kombinasi sebelum reshuffle itu tidak mampu mencapai garis maksimum PPF yang dulu sudah ditargetkan.

Tentu saja, waktu 5 tahun adalah waktu yang sangat pendek dalam proses produksi pembangunan. Perlu akselerasi, perlu lebih banyak sumber daya. Kita tidak dapat menafikan proses politik, proses birokratik, teknokratisme dan anggaran yang merupakan input-input pembangunan. Yang terpenting adalah bagaimana kita, sebagai bangsa, mampu terlibat dalam proses pembangunan sehingga kombinas-kombinasi yang sudah disusun SBY itu tidak sia-sia dan efisien serta efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. SBY sudah menambah investasinya dengan wakil menteri baru, berarti ROI nya juga harus tinggi. Kita lihat saja di 2014 nanti, apakah ROI nya benar2 tercapai?

Who am I – Micro Insurance

Oleh : Artanto Budi Nugroho

Latar belakang?
Saya adalah orang yang concern di bidang Micro Economic khususnya yang ada di Indonesia. Karena bidang Micro Economic ini merupakan salah satu faktor dan pilar penting dalam menopang  tatanan ketahanan ekonomi bangsa ini dikala menghadapi berbagai macam serangan krisis ekonomi dan sektor inilah yang membuat perekonomian Indonesia saat ini dapat bertahan menjadi lebih baik serta lebih kuat dalam mengatasi krisis baik di masa lalu maupun untuk masa depan.
Dalam hal ini saya akan membahas tentang hal yang belum begitu populer di telinga masyarakat ekonomi menengah ke bawah yaitu  Micro-Insurance (Asuransi Berbasi Mikro)

Produk Mikro Asuransi ( Micro Insurance ) ini, yang juga tergolong sector bisnis baru di Indonesia sangat perlu dikembangkan untuk menjamin serta mendukung perekonomian rakyat yang berbasis UMKM serta melindungi kehidupan masyarakat di kalangan menengah – kebawah agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM, berbagai peristiwa bencana seperti penyakit, kecelakaan, PHK, gagal panen atau kematian memberikan dampak yang jauh lebih kuat. Mereka mengalami kerugian yang lebih besar terutama dibidang finansial antara lain karena mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menyerap guncangan yang diakibatkan bencana, atau mereka tidak punya akses ke sumber kredit yang lebih murah setelah mereka mengalami bencana. Hal tersebut pada akhirnya semakin menjerumuskan mereka kedalam jurang kemiskinan. Dalam hal ini, dibutuhkan sistem manajemen risiko yang lebih baik untuk menopang masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka terbantu dalam menghindari tekanan finansial yang semakin besar. Salah satu solusi yang memungkinkan adalah ‘asuransi’. Sayangnya masih banyak faktor yang menghambat masyarakat miskin mengakses atau menggunakan asuransi (menurut World Bank), antara lain:

  • Produk asuransi yang kurang baik atau yang kurang dirancang dengan baik
  • Standar penyediaan layanan yang masih belum memadai (misalnya penyelesaian dan dokumentasi  klaim)
  • Biaya transaksi yang besar (mendistribusikan produk asuransi rendah biaya
  • Lingkungan operasional dan peraturan yang menyulitkan bagi penyedia jasa (berurusan dengan penyediaan layanan yang bersifat non-tradisional dan jalur-jalur distribusi)
  • Informasi yang kurang memadai yang menyebabkan  penetapan harga risiko yang bersifat konservatif atau premi awal yang tinggi,
  • Persepsi yang kurang baik terhadap risiko, terutama karena kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan mengenai bidang keuangan

Meningkatkan pengelolaan risiko dan mengembangkan instrumen yang lebih baik untuk menyebarkan risiko dikalangan masyarakat miskin akan menjadi sangat penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir penyedia jasa asuransi telah bergerak secara aktif di tataran Mikro Asuransi dimana hal tersebut telah membuka wawasan baru bagi penyedia jasa asuransi pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya, untuk secara aktif mengelola risiko mereka. Walaupun terjadi lonjakan, namun sepertinya tetap ada permintaan besar – supply gap dalam hal akses asuransi bagi masyarakat miskin. Diperkirakan bahwa tidak lebih dari 1,5-2,0 juta dari lebih dari 34 juta penduduk miskin hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia ( sekitar 1,7 US$/hari/kapita ) memiliki akses asuransi (tidak termasuk Jamkesmas). Untuk membuka potensi pasar ini dan memperluas akses, inovasi dan kreativitas harus dibebaskan. Kemitraan yang baru dan non-konvensional harus lebih digiatkan untuk menggarap sector Mikro Asuransi ini.

Apa sih pengertian Mikro Asuransi ?
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyadari perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang Mikro Asuransi mengingat semakin banyak perusahaan asuransi yang melirik lini bisnis ini. “Belum ada definisi yang tepat mengenai Mikro Asuransi. Oleh karena itu pemerintah selaku regulator masih mengeksplorasi produk Mikro Asuransi ini ”

Tetapi menurut saya : Mikro Asuransi adalah suatu mekanisme untuk mengalihkan resiko (risk transfer mechanism) dengan cara mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung) dalam sekala kecil (mikro) / menengah ke bawah guna untuk mendukung kesetabilan ekonomi micro di indonesia yg sedang berkembang ini serta sangat butuh perlindungan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada peserta mikro asuransi (missal : bencana, penyakit, PHK, dll).

Misalnya : untuk memberi proteksi ke nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang bakso, pedagang kerajian tangan, usaha kerajinan sepatu dan sandal serta Industri Rumah Tangga lainnya yang bersekala kecil.

Bagaimana potensi Mikro Asuransi bagi bisnis asuransi ?
Potensi Mikro Asuransi sangat besar, tinggal bagaimana kita menemukan mekanisme yang tepat untuk menghimpun premi lebih banyak meskipun dari segi pendapatan premi di asuransi ini sangat kecil tapi asuransi ini memiliki program jangka panjang yang menggiurkan dalam pengembangan bisnis asuransi ini mengingat besarnya penduduk Indonesia yang berada dalam kondisi keluarga dengan ekonomi menengah – kebawah. Dari riset PT Allianz Life Indonesia berkerjasama dengan lembaga Riset the Smeru dan Universitas Adelade Australia menyebutkan bahwa masyarakat kelas bawah sangat sedikit tersentuh asuransi. Sementara dalam aktifitas kehidupan masyarakat tersebut memiliki kebutuhan yang sama seperti kelas menengah dan atas dimana semuanya itu butuh perlindungan asuransi dalam setiap kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah yang mereka lakukan sehari – hari, sehingga dengan Mikro Asuransi ini masyarakat  akan mudah memiliki asuransi apalagi dari segi harga preminya sangat terjangkau. 

Hambatan Terbesar Mikro Asuransi di Indonesia saat ini yang harus di taklukan ?
Insurance minded masyarakat masih rendah. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, kita masih jauh di bawah. Kesadaran berasuransi di masyarakat belum menjadi prioritas utama sebagai kebutuhannya. Apalagi untuk sektor Mikro Asuransi yang baru – baru ini ingin di garap lebih serius oleh pihak swasta, karena menurut pihak swasta sektor ini masih blum terjamah oleh pihak siapapun. Mengenai sektor ini terdapat dua inti tahap penjelasan yang harus dipahami, yaitu pengertian asuransi secara umum itu sendiri serta penjelasan dari segi mikro, dan itu merupakan suatu hal yg perlu di fokuskan untuk menjadi pekerjaan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menggarap sektor mikro asuransi tersebut

Langkah apa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan Mikro Asuransi?
Langkah yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan Mikro Asuransi ini adalah dengan cara melakukan sosialisasi ke tingkat basis (Masayarakat di tingkat RT / RW / Kelurahan), soaialisasi di tingkat sekolahan, soaialisasi di tingkat perguruan tinggi, mengadakan gathering tentang Mikro Asuransi ini, edukasi ke perguruan tinggi baik melalui seminar atau kuliah umum, mengadakan iklan di media cetak maupun elektronik, mengadakan pameran di mal-mal serta dengan cara-cara lainnya. Hal yang paling penting dalam sosialisasi ini kita berharap peran serta mahasiswa dan pemerintah selaku regulator dalam ekonomi mikro ini bisa menyampaikan ke masyarakat mengenai Mikro Asuransi ini yang hasil akhirnya nanti adalah untuk meningkatkan kesadaran berasuransi dalam masyarakat menengah – kebawah, bahwa Mikro Asuransi itu penting sebagai alat perencana keuangan.

Bagaimana dengan dukungan regulasi tentang Mikro Asuransi ini?
Walau belum ada UU Mikro Asuransi ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada regulasi khusus yang mengatur asuransi ini. Jadi, kita punya landasan kuat, baik dari sisi regulator, pelaku, dan masyarakat ada kepastian bahwa inilah aturan mainnya. Tetapi, saya sambut positif perbaikan regulasi karena pemerintah sudah mulai mempertimbangkan bahwa bisnis mikro asuransi ini juga penting.

Kesimpulan Saya mengenai Mikro Asuransi?
Pasar bidang Mikro Asuransi ini sangat besar dan peluang untuk menggarap potensi di bidang ini untuk kedepan sangat menjanjikan dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang melimpah  serta rata – rata tingkat pendapatan penduduk yang masih berkisar pada rataan menengah-kebawah. Serta tumbuh pesatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, serta regulasi yang diberikan pemerintah terhadap sector ini menunjukkan ke arah yang lebih baik, disini kunci bisnis Mikro Asuransi agar dapat berjalan dengan baik adalah perlunya sosialisasi ke masyarakat menengah kebawah yang memiliki bisnis usaha di sector UMKM dan bisnis Mikro ekonomi lainnya bahwa Mikro Asuransi sangat penting untuk memberikan proteksi dalam menunjang bisnis UMKM dan Mikro Ekonomi lainnya dengan segala resiko yang dimilikinya

Akun Ikan

Oleh: Muwahid Ummah

Ilmu akuntansi dipercaya sebagai alat untuk mengukur  sekaligus meningkatkan efektivitas suatu industri. Begitupun untuk industri perikanan. Namun disayangkan ilmu akuntansi belum memberikan efek nyata bagi pelaku industri ini di tingkat hulu, yaitu nelayan kecil. Penelitian terhadap kehidupan nelayan oleh Pak Neil menunjukkan bahwa pendapat yang menyatakan nelayan berpenghasilan rendah merupakan sebuah stereotype. Dari pantauan Pak Neil di beberapa desa nelayan, penghasilan nelayan dalam satu kali melaut mencapai ratusan ribu rupiah. Hal ini sangat rasional sebab seekor ikan kakap merah ukuran sedang harganya bisa mencapai Rp 200.000,- sehingga jika dikalkulasi pendapatan nelayan kecil saja bisa mencapai lebih dari Rp 5.000.000,-.

Setelah ditelisik pengeluaran terbesar pada keluarga nelayan adalah pada anak kecil yang umumnya 5-10 yang menyerap konsumsi hingga 50%, menyusul perbaikan kapal di peringkat  kedua. Hal ini tentu disebabkan masih kurangnya kesadaran para nelayan untuk me-manaj keuangan mereka untuk kehidupan yang lebih baik.
Disini akuntansi bisa mengambil peranannya untuk mengawal nelayan kecil mulai dari pencatatan hasil tangkapan pada tingkat pengumpul hingga maintenance kapal. Tentunya akuntansi yang dikembangkan adalah akuntansi yang berbasis sosial sehingga mampu memberi kesejahteraan bagi nelayan Negeri Maritim ini.
***

Kebahagiaan dan Skala Ekonomi dalam Hidup Kita

Apa yang dicari manusia dalam hidup? Kekayaan? Jabatan? Kebahagiaan? Tentu banyak yang menjawab kebahagiaan. Bahagia yang timbul darimana? Bahagia yang timbul dari kepemilikan harta yang banyak? Atau dari jabatan yang tinggi? Apa gunanya semua itu jika sama sekali tidak bermanfaat untuk orang lain? Puncak kebahagiaan tertinggi, konon yaitu saat kita bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi sehingga orang-orang dapat tersenyum. Di tulisan kali ini saya akan menganalogikan kebahagiaan dengan skala ekonomi.

Seseorang dapat dikatakan berbahagia ketika apa yang ia bagikan tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, namun juga bermanfaat untuk pihak-pihak lain sehingga pihak-pihak lain tersebut juga merasa bahagia. Dalam skala ekonomi, kita dapat mengibaratkan hal ini seperti increase return to scale. Increase return to scale yaitu ketika skala input yang kita gunakan dapat menghasilkan skala output yang lebih besar (baca: dapat membuat kita bahagia dan orang lain juga bahagia).

Jika apa yang kita bagikan ternyata hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri secara sementara, dan dalam jangka panjang tidak ada perubahan signifikan terhadap perkembangan diri kita, maka ini bisa diibaratkan sebagai constant return to scale. Constant return to scale terjadi ketika skala input yang digunakan sama dengan skala ouput yang dihasilkan. Dalam hal ini bisa dikatakan balance.

Berbeda lagi halnya ketika apa yang kita bagikan (what we share to others), justru tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap diri kita apalagi orang lain. Hal ini disebut decrease return to scale, yaitu ketika apa yang kita lakukan tidak membuat kita bahagia meskipun ada sedikit manfaatnya. Misal: kita nggak suka ekonomi tapi terpaksa masuk fakultas ekonomi. Ketika kita terus menerus menjalani keterpaksaan, kita nggak bahagia meskipun tetap ada secuil ilmu yang nyangkut di ingatan kita, tapi kita juga nggak berminat untuk share dengan yang lain karena ketidaksukaan kita terhadap bidang ekonomi.

Dalam hidup, increase return to scale, constant return to scale, dan decrease return to scale merupakan fase alamiah yang bisa dialami siapa saja. Kita bisa saja mengalami increase return to scale untuk suatu bidang / moment tertentu dalam kehidupan kita, namun constant ataupun decrease return to scale untuk bidang yang lain ataupun untuk suatu waktu yang lain. Kita hanya perlu menikmati dinamikanya!..

Semoga bermanfaat!.. ^_^

Makassar, 12 Juni 2011, 00.08 WITA

***