Rokok & BLT: Kunci Potensi Ekonomi Indonesia

                             

sumber gambar: chocoplay

Program sejenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) berpotensi menambah kadar kemalasan  pada para penerimanya.

-Ibu Dosen Etika Profesi-

“Merokok merupakan contoh penyia-nyiaan sumber daya kelas berat. Nasib suatu keluarga sebenarnya bisa berubah, bila uang untuk beli rokok tadi, dipakai untuk beli susu maupun keperluan pendidikan anak dalam keluarga tersebut.”

-Bapak Dosen Akuntansi Keuangan Lanjutan II-

           Banyak jurnal dan artikel membahas efek dari pemberian hibah secara cuma-cuma (gratis) bagi para penerimanya. Menurut kalangan menengah dan terdidik, efek positif dari hibah gratis dinilai terlalu kecil (suatu penelitian melahirkan kesimpulan, bahwa nominal BLT masih terlalu kecil untuk merintis suatu usaha), dan malah melahirkan efek negatif jangka panjang  (rasa aman dan nyaman tanpa usaha / kerja yang memicu kemalasan akut). Walau begitu, BLT tetap diterima dengan antusias oleh kalangan masyarakat yang merasa berhak menerimanya. Namun karena berbagai kritik atas program BLT, pemerintah nampak enggan menyelenggarakan program serupa (cek gugel: tidak ada soal BLT di apbn 2013).


           Ada lagi, rokok, benda yang menjadi semacam “musuh” bagi sebagian masyarakat, dengan alasan dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis dan efek polutif bagi masyarakat non-perokok. Namun tetap menjadi idola bagi kalangan masyarakat yang lain. Kalangan ini senantiasa mengorbankan sumber dayanya (waktu, uang, kekuatan psikis dalam menerima cibiran dan protes dari orang lain) demi menyentuh dan menghisap sang rokok tercinta. Pemerintah Indonesia sampai sejauh ini sudah menerapkan pembatasan waktu tayang bagi iklan rokok, juga melarang penjualan rokok terhadap anak-anak.

 Hhmm… Selanjutnya mari kita telaah, mulai dari, Siapa yg berhak menerima BLT ?

Kriteria Penerima BLT (Bantuan Tunai Langsung)

1.     1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per-orang.
2.    2.  Lantai tempat tinggal: tanah/ bambu/ kayu yang murah.
3.     3. Dinding tempat tinggal : bambu/ rumbai/kayu yang murah atau tembok tidak diplester.
4.    4.  Tidak ada WC/toilet/kakus sendiri/bersama.
5.    5.  Tidak ada PLN.
6.    6.  Air minum yang digunakan: sumur/sungai/air hujan.
7.    7.  Untuk memasak : kayu bakar/ arang/minyak tanah.
8.   8.   Konsumsi daging/susu/ayam sekali seminggu.
9.     9. Membeli  1 stel pakaian sekali setahun.
1. 10. Makan : 1 atau 2 kali sehari.
1.11.  Tidak mampu membayar biaya puskesmas/poliklinik.
1. 12. Kepala rumah tangga: petani dengan luas 0,5 Ha/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/buruh perkebunan dengan penghasilan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
1  13. Kepala rumah tangga : tidak lulus SD/ lulusan SD.
 114.Tidak mempunyai harta benda yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,-
Keterangan:
a.      Sangat miskin               = 14 kriteria.
b.      Miskin                             =  11 kriteria.
c.       Hampir miskin            =   8 kriteria.

(sumber : blog Bapak ini, hasil googling,”kriteria penerima BLT”)

Soal Pengaruh BLT pada APBN ?

    mengutip suatu berita dari DepKeu:
Kemensos telah memberikan dua opsi yaitu memberikan BLT sebesar Rp100 ribu atau Rp150 ribu per Kepala Keluarga (KK). Anggaran yang dibutuhkan jika pemberian bantuan tersebutsebesar Rp100 ribu per KK adalah sebesar Rp17 triliun. Sedangkan jika Rp150 ribu adalah sebesar Rp25 triliun.
Angka tersebut adalah jika BLT diberikan kepada 30 persen dari 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah di Indonesia. Ini tergantungkalo misalnya 100 ribu dan 30 persen itu sekitar Rp17 triliun. Kalau Rp150 ribu dan 30 persen yang ingin dijangkau itu sekira Rp25 triliun. Itu hasil simulasi dan hitung-hitungannya. Itu akan masuk dalam APBN-P,” tambahnya.

Sumber: depkeu 2012

Cukup soal BLT, sekarang mari kita beralih ke soal rokok:


– Hasil data Riskesdas 2007 menunjukkan rata-rata jumlah konsumsi rokok orang dewasa adalah 10 batang perhari, laki-laki 11 batang dan perempuan 7 batang perhari. 
Maka rata-rata perokok membakar:
 Rp 11 ribu per hari
Rp 330 ribu per bulan
 (Asumsi harga rata2 sebungkus rokok adalah Rp11 ribu dan jika rokok dibeli ketengangan, harga per batang Rp 1000,- )

– Mengutip pernyataan suatu produsen rokok besar nasional dalam Laporan Tahunan 2011,”Terjadi peningkatan signifikan penjualan yang mencerminkan peningkatan daya beli konsumen, pada produk rokok murah dan sedang.”
(Kategori harga ‘sedang’ adalah Rp 6.000-9.000 dan yang ‘rendah’ adalah kurang dari Rp 6.000 per bungkus.)
Sumber: AR_GGRM_2011
           Hal ini mengindikasikan, akibat kecanduan yg parah, para perokok dari kalangan yang berhak menerima BLT berpotensi menghabiskan uang BLT untuk membeli rokok.
Bila demikian, alangkah baiknya apabika pemerintah “mentraktir” penerima BLT dengan memberi opsi berupa:

1. Memberi opsi bantuan berupa rokok dalam skema hibah
2. Bebas menentukan besaran proporsi, antara rokok dan uang sebagai hibah.

Sehingga

Bantuan Langsung Tunai

berubah menjadi

Bantuan Langsung Tunai & Rokok


Kebijakan ini secara eksplisit akan memberi efek berupa:

A. Bagi keluarga penerima BLT yang anggotanya merokok:
+ Mengurangi beban pengeluaran atas rokok.
+ Memicu timbulnya pertimbangan akan prioritas dan manfaat, antara uang & rokok.
+ Kesempatan memilih yang krusialitasnya tidak kalah dengan urusan memilih calon pemimpin.

B. Bagi keluarga penerima BLT tanpa perokok:
# Kesempatan berwirausaha, menjual rokok dengan modal pokok / COGS Rp 0.
# Kesempatan memilih yang krusialitasnya tidak kalah dengan urusan memilih calon pemimpin.

C. Bagi industri rokok:

+ Fix demand bernilai besar dan selama periode pemberian hibah berlangsung.

D. Secara implisit kebijakan ini juga dapat memicu munculnya:
* diskusi dalam keluarga-keluarga di Indonesia, soal rokok
* perenungan dan pencarian fakta atas efek konsumsi rokok
* alasan bagi pemerintah untuk kemudian memberikan peringatan2 dan pengetatan aturan bagi industri rokok
* alarm bagi pelaku industri rokok untuk segera menyusun exit strategy dari industri rokok (semisal, melakukan IPO semasa hibah berlangsung maupun right issue untuk kemudian menyasar lahan industri baru)


E. Bagi pemerintah, negara dan masyarakat:
# Bertumbuhnya kesadaran luas atas perbandingan antara rokok dan uang.
# Potensi munculnya win-win solution antara pihak “pembela kesehatan” dengan pihak industri rokok.


          Penulis termotivasi menerapkan cara berpikir positif, menemukan peluang dalam setiap masalah. Selain itu penulis juga percaya dalam kebebasan individu untuk berpikir dan menentukan pilihan. Jadi, demikianlah pemaparan atas ide yang terlintas dari otak penulis. Ada komentar ?

Advertisements

Bang Foke dan Umpatan Pendemo dari Kacamata Ekonom Gila

Oleh: Putut Purwandono
  
A.      Latar Belakang Masalah
Beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa FOKE – atau kalau orang Sunda memanggilnya POKE, orang Jepang bisa jadi memanggilnya POKEMON – melontarkan sebuah statement atas maraknya tindak pemerkosaan di Jakarta akhir-akhir ini. Beliau memberikan saran agar wanita lebih mampu menjaga dirinya dengan tidak memakai rok mini yang mampu mengundang hasrat kaum lelaki bejat untuk memperkosanya. Kontan saja, para short-skirt user panas nih.

Mereka demo di bundaran HI dengan menggunakan rok mini – yang harganya mungkin bisa sama dengan Galaxy Mini untuk beberapa merk terkenal – yang pada intinya menyebut bahwa FOKE terlalu diskriminatif dengan hanya menyalahkan faktor rok mini sebagai biang terjadinya kekerasan seksual (sexual assault). Para pendemo yang tentunya akan sangat mengundang para pria normal mendatanginya – terbukti dari foto-foto dari angle yang menarik terpampang di media – ingin agar pemerintah tegas menindak para pemerkosa & memberikan perlindungan yang lebih kepada para wanita malam dan wanita yang pulangnya malam, alih-alih hanya mendikriditkan fashion style yang bernama rokmini (saya sambung biar mirip nama orang).

Tindak perkosaan pada umumnya melibatkan pria dan wanita dewasa. Pada kasus lainnya, pria dengan pria (sodomi misalnya). Pada kasus lainnya adalah pria/wanita dewasa kepada pria/wanita di bawah umur (pedofilia). Bahkan dalam kasus gila lainnya, pria terhadap wanita yang sudah tidak hidup lagi (mayat). Jadi, ada banyak motif & orientasi seksual dalam kasus perkosaan. Ahli kejiwaan dapat menjelaskannya secara lebih gamblang. Saya ingin membahas kasus normal saja, pria memperkosa wanita.

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam ujud pria & wanita. Itu sunatullah-nya. Pria normal tertarik dengan wanita, dan sebaliknya. Sifat alami keduanya sebagai manusia adalah bisa munculnya hawa nafsu seksual ketika melihat lawan jenis. Ada yang melihat paha mulus bisa langsung terangsang, ada yang melihat pantat bergoyang langsung terangsang, ada yang melihat bibir sexy jadi ingin mencicipi, dst. Itulah nature of human (men). Ada pihak yang dilarang melakukan hubungan sex, biksu Buddha misalnya. Tapi itu adalah paksaan/pengekangan terhadap hawa nafsu. Islam dan agama lain saya kira memperbolehkan dengan syarat harus bisa dikendalikan, bukan dikekang. Jadi, penganut Buddha non-biksu (sepengetahuan saya) boleh berhubungan sexual. Inilah sifat alamiah makhluk yang memiliki nafsu.

Pernikahan yang dilanjutkan hubungan suami istri adalah bentuk transaksi seksual antara dua belah pihak yang secara sukarela dan sah secara agama dan hukum melakukan perbuatan itu. Kumpul kebo adalah transaksi seksual sukarela tapi tidak sah secara agama dan hukum. Perkosaan adalah transaksi seksual secara paksa dan tentu saja tidak sah secara hukum. Ketiga kasus tersebut sama-sama memiliki kejadian transaksi, ada yang sukarela ada yang tidak, ada yang sah, ada yang tidak. Transaksi sukarela berarti keduanya berperan ganda sebagai supplier & demander. Transaksi paksa adalah si pria sebagai demander & wanita adalah supplier pasif. Mengapa supplier pasif? Pertama, secara natural wanita adalah apa yang diinginkan pria. Wanita berjilbab memiliki kemungkinan untuk diperkosa, wanita ber rok mini lebih mudah diperkosa, wanita berbikini sangat mudah diperkosa, wanita tanpa busana adalah yang paling mudah diperkosa.Maaf, ini bahasa yang to the point. Maafkan kelancangan saya para wanita. Tapi itulah nature seorang pria dan wanita. Ketika mereka secara tidak sengaja/tidak berniat memamerkan apa yang diinginkan pria, maka sejatinya mereka adalah supplier pasif. Kuat tidaknya hasrat si pemerkosa adalah fungsi dari nafsu mereka, kesempatan yang ada dan ketersediaan supply atau kualitas supply. Inilah nature. Jadi penting sekali di awal pembahasan ini untuk memahami diri kita sebagai manusia yang punya akal sekaligus nafsu. Keduanya bisa merusak ketika tidak dikendalikan, tapi juga bisa membangun ketika digunakan secara tepat.

B.      Rumusan & Batasan MasalahKita di sini sedang membicarakan topik maraknya pemerkosaan yang diikuti dengan statement bang Foke dan demo para pengguna rok mini atas pernyataan bang Foke tentang masukan atas terjadinya kasus pemerkosaan. Bicara pemerkosaan dan juga kejahatan lainnya memang bukan pembicaraan yang ringan. Saya sudah mengawali diskusi ini di wall FB saya, dan pro & cont banyak sekali. Ada banyak sudut pandang yang bisa dianalisis, mulai dari public policy, psikologi, budaya dan bahkan yang lebih sensitif lagi adalah dari sudut pandang agama. Saya ingin mencoba menganalisisnya dari skema supply & demand. Enam tahun bergaul dengan professor di bidang ekonomi anyar (new institutional economics) membuat saya berpikir bahwa analisis supply-demand bisa digunakan di banyak hal, karena sepanjang itu menyangkut kegiatan transaksi/interaksi dari 2 atau lebih pihak atau lebih, baik itu yang sukarela ataupun dipaksakan, maka hukum supply-demand bisa berlaku dengan pengkhususan dalam setiap kasusnya.

Apa yang ingin saya bahas dalam kerangka supply-demand (selanjutnya saya singkat saja SDA, atau supply-demand analysis) adalah tentang kebijakan publik Bang Foke, reaksi demonstran & tindakan pemerkosaan yang terjadi.

Sebelum saya melangkah, apa yang saya tuliskan adalah usaha terbaik saya untuk objektif. Adapun kesan diskriminatif atau tidak, tergantung dari sudut pandang pembaca. Saya bukan ahli agama, ahli moral, ahli budaya, pengamat mode, ahli psikologi apalagi ahli kriminologi. Saya pure menulis sebagai seorang pengamat ekonomi dan sekaligus sebagai seorang birokrat muda yang masih lugu.

C.      Alat AnalisisSupply dalam kasus ini adalah supply dari seorang wanita yang secara tidak sadar dilakukannya dengan mempertontonkan sebagian tubuhnya yang menarik nafsu seksual lawan jenisnya. Demand di sini adalah motif ingin melakukan hubungan seksual secara paksa kepada lawan jenisnya. Dalam analisis SDA normal, variabel yang berinteraksi adalah kuantitas dan harga yang menentukan berapa jumlah & harga keseimbangan setelah melalui proses transaksi demand & supply. Ada pasar yang mempertemukan keduanya.

Namun dalam demikian, dalam kasus perkosaan, tentu saja kita tidak bicara harga. Tapi lebih tepat apabila kita menggantinya dengan nilai dari apa yang nantinya ditransaksikan secara paksa. Dari sisi supply, yaitu bagian tubuh wanita yang dipamerkan (sengaja atau tidak sengaja), kurvanya berbentuk flat. Kurva demand for raping berbentuk seperti kurva demand biasa. Untuk nilai supply berapapun, demand selalu ada dengan kuantitas tak terhingga. Ketika kurva supply diturunkan, berarti “nilai” bagian tubuh yang dipamerkan sejatinya semakin rendah, ceteris paribus, potensi angka perkosaan akan semakin tinggi. Makin terbuka aurat seorang wanita, makin rendah nilainya di mata para pemerkosa. Well, ini dalil-dalilan yang saya buat tanpa pikir panjang, kalau ada saran dan kritik silahkan disempurnakan teori baru saya ini.

  D.      Analisis Masalah
D.1. Incomplete Public Policy
Bang Foke, sebagai seorang policy maker berpendapat bahwa tindak perkosaan disebabkan oleh wanita yang memakai pakaian minim seperti rok mini. Titik. Itu saja yang sempat beliau ucapkan di depan media yang kita tahu sendiri, bad news is a good news. Beliau belum menjelaskan dan menjawab tentang kebijakan publik apa saja yang sedang dan akan dilakukan pemerintah bersama aparat lain untuk menekan kejadian perkosaan di ibukota.
Pendemo mengatakan, don’t tell us how to dress, (but) tell them not to rape. Dalam konteks incomplete public policy, apa yang diutarakan pendemo tidak salah. Mereka menilai pemerintah terkesan (bukan terbukti) menuduh wanita sebagai pihak yang salah karena menggunakan rok mini, sementara para pemerkosa yang notabane berjenis kelamin sama dengan Bang Foke tidak diberikan perhatian khusus (baca: ditindak) serta kualitas perlindungan terhadap perempuan yang minim. Namun dalam kerangka berpikir parsial dengan SDA, apa yang pendemo lakukan justru memperburuk keadaan mereka dan kaumnya sendiri. Mengapa?

Saya ingin bicara tentang  public policy-nya terlebih dahulu. Pembaca pasti tau ada kebijakan seperti pemisahan gerbong KRL wanita dengan non-wanita. Empat hari yang lalu ketika mengunjungi calon istri saya di Bekasi, saya naik KRL dari Kemayoran. Saya masuk ke gerbong wanita, dan langsung diinstruksikan untuk pindah ke gerbong non wanita oleh petugas. Ini adalah kebijakan publik yang nyata. Di gerbong non-wanita juga masih ada wanita-wanita dengan busana yang membuat mata saya melirik, dan mereka SENDIRIAN. Kebijakan di trans Jakarta dengan memisah penumpang pria dan wanita juga diberlakukan, bahkan petugas trans Jakarta lebih garang lagi soal ini, apalagi kalau petugasnya wanita. Ini adalah kebijakan publik. Namun, bagaimana dengan mereka pengguna moda transportasi bus kota, taksi, metromini dan sepupunya kopaja dan mikrolet? Kebijakan publik semacam KRL dan Trans Jakarta belum menyentuh di moda transportasi itu. KRL Ekonomi saja juga tidak ada kebijakan pemisahan gerbong berbasis gender.

Bagaimana dengan penindakan hukum para pemerkosa. Saya kira, para pemerkosa mendapat hukuman. Tentang berat/ringan hukumannya, saya bukan ahlinya untuk menjawab. Jadi, para pendemo tidak terlalu salah menghakimi Bang Foke atas pernyataanya, tapi para pendemo lupa bahwa aparat sudah berbuat sesuatu yang tidak bisa serta merta mereka abaikan. Pemerintah tidak sempurna. Aparat mereka terbatas jumlahnya. Sebagai contoh: Kalau Anda perhatikan di Jabodetabek yang luas itu, jumlah polisinya tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Hanya persimpangan jalan besar saja yang ada polisinya, itupun pada jam-jam tertentu saja. Di Yogyakarta, ketika saya berangkat kantor di ruas Jl. Glagahsari, ada 4 polisi di 1 perempatan kecil. Itu dua kondisi yang kontras.

Imbauan Bang Foke adalah sebagian kecil dari upaya mengurangi faktor resiko tindak perkosaan dari sisi supply. Apakah para wanita menawarkan bagian tubuh sensual dan vitalnya ketika menggunakan rok mini? Secara sadar tentu saja tidak (kecuali wanita jablay). Tapi secara tidak sadar mereka sedang melakukan itu, unintended supply.

D.2. Budaya
Rekan saya, seorang psikolog, berargumen bahwa di jaman purba dulu banyak kasus perkosaan karena banyak yang berpakaian mini. Apakah argument dia tepat atau tidak? Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pikiran; akal budi; sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Dalam kamus Merriam Webster, culture berarti 1) the act of developing the intellectual & moral faculties especially by education; 2) enlightenment & excellence of taste acquired by intellectual & aesthetic training. Jadi, kualitas, progresifitas dan perkembangan akal budilah yang menentukan kebudayaan dimana intelektualitas dan moralitas berkembang bersama. Jaman purba yang dihuni manusia purba dengan jaman modern yang dihuni manusia modern pasti memiliki standar moral dan intelektual yang berbeda. Jaman purba mungkin tidak ada lembaga pernikahan, karena mereka belum diberikan petunjuk untuk itu. Munculnya agama dan negara akhirnya memunculkan lembaga pernikahan. Hubungan sex jaman purba yang mungkin didasarkan atas suka sama suka menjadi tabu pada konteks dunia modern dan berperadaban. Jadi, dari sudut pandang dunia beradab, hubungan sex kumpul kebo dan perkosaan tentu saja mendominasi mutlak, terlepas dari pakaian yang mereka gunakan.

Ketika RUU Anti Pornografi akan disahkan, pihak yang kontra berargumen bahwa Indonesia itu multikultur. Definisi pornografi yang terlalu rigid dapat melanggar pengertian budaya yang berbeda. Ini pendapat yang saya kira bijaksana. Suku di Papua bisa terkena RUU ini, atau pelukis dan pematung aliran naturalis juga bisa terbatasi dengan RUU tersebut. Untuk itu, lebih baik, sebagai umat beragama dan beradab, kita harus merujuk pada para pemuka agama kita masing-masing. Islam tegas dalam Al Qur’an dan hadist tentang batas-batas aurat pria dan wanita. Para pemuka agama nasrani yang wanita (suster) memakai kerudung dan menggunakan rok yang panjang (varian tetap ada di berbagai negara). Bikhuni atau biksu wanita juga berpakaian besar menutup sebagian besar badannya kecuali kepala dan wajah. Biksu Hindu wanita di Bali saya kira juga berpakaian yang relatif tertutup. Agama, apapun itu, adalah rujukan moral tertinggi yang bagi mereka yang beriman tentu akan berusaha untuk mentaatinya atau paling tidak bisa memahami maksud ajarannya. Jadi, terbukti, agama apapun mengajarkan budi pekerti luhur yang menjadi trend setter bagi perilaku umatnya. Jadi, alasan para pendemo bahwa mereka tidak perlu diajari tentang cara berbusana itu sudah terlampau menyimpang dari agama yang mereka yakini dan pemuka agama yang seharusnya mereka jadikan panutan.

Lalu, bagaimana dengan fashion yang menjadi hak pribadi masing-masing orang, terutama wanita? Saya juga setuju dengan argument itu. Tapi, mereka seharusnya sadar, dalam kondisi pelayanan & perlindungan publik yang belum optimal, exposure mereka kepada tindak kejahatan tentu sangat tinggi. Bertindak menjaga diri adalah langkah paling bijaksana. Berbikini boleh, tapi lebih tepat digunakan di kolam renang atau tempat privat. Ber rok mini boleh, tapi lebih baik ketika Anda tidak sendiri dan tidak ada pria hidung belang serta di tempat publik. Karena pada dasarnya wanita adalah passive supplier untuk para pemerkosa, maka exposure mereka terhadap kemungkinan itu harus menjadi prioritas dan perhatian.

Budaya, menurut Baumol, Litan dan Schramm dalam bukunya Good Capitalism, Bad Capitalism, disebut sebagai faktor yang tidak fundamental dalam pembentukan budaya kewirausahaan. Mereka mengatakan bahwa institusi adalah faktor yang lebih fundamental dalam membentuk budaya. Dalam konteks kasus pemerkosaan, kualitas regulasi, kualitas institusi dan organisasi yang mengurusi masalah perlindungan publik akan lebih menentukan berhasil atau tidaknya entitas publik dalam melindungi masyarakatnya dari tindakan kriminal. Jadi, ini kritik juga buat Bang Foke untuk mengevaluasi kualitas institusionalnya agar tidak didemo para pemakai rok mini.

D.3. Statistik
Anda dapat membuka link ini  http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap_percap-crime-rapes-per-capita sebagai rujukan statistik perkosaan di dunia. Terlepas dari validitas dan reliabilitas data tersebut, saya kira hasil itu cukup objektif. Misal, posisi pertama diduduki Afrika Selatan. Mantan penyelenggara Piala Dunia edisi terakhir itu memang terkenal dengan tindak kejahatannya yang sangat tinggi. Sebagian besar negara itu adalah negara sekuler, termasuk Indonesia. Arab Saudi yang notabene negara Islam, ada di rangking terakhir. Vatikan sebagai takhta suci umat Katholik tidak ada dalam daftar. Arab Saudi memang bukan negara sekuler murni, tapi sekuleritas tumbuh dan memiliki tempat di sana, dan di beberapa negara Timur Tengah lain bahkan lebih kental  walaupun Islam tetap menjadi budaya mayoritas. Nature orang Arab adalah kaum barbar yang keras dan biadab, hingga datangnya Islam ke sana sebagai rahmatan lil’alamiin. Beruntung, hukum syariah masih tegak di sana terbukti dari link berikut http://www.abc.net.au/news/2009-02-21/saudi-arabia-executes-two-policemen-for-rape-report/303636 dimana negara-negara sekuler tidak ada yang menerapkan hukuman seketat itu atas tindak perkosaan. Vatikan saya kira jauh dari sekulerisme, dan terbukti efektif dari angka perkosaan. Tetapi negara tempat bernaung Vatikan yaitu Italia berada di posisi 46.

E.       KesimpulanBudaya sekuler semakin melonggarkan batas-batas moral dan etika, termasuk dalam hal berpakaian. Para pendemo wanita keliatannya belum sadar hakikat mereka sebagai perempuan yang merupakan dambaan pria, bagaimanapun bentuknya. Mereka terlalu meninggikan azas kebebasan tanpa menyertakan azas moral dan etika. Kalau mereka berdalih ini Indonesia yang multikultur, saya kira itu pernyataan yang agak berlebihan. Masih mending bang Foke hanya menganjurkan negara-negara ini bahkan dengan tegas melarang http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11617091.

Bang Foke juga harus kejar target dong biar transportasi umum ga semrawut kaya gitu. Kopaja, Metromini, Mikrolet, Bajaj, taxi tolong ditertibkan itu. Sekian.

Motif Agama

Oleh: Muhammad Nurcholis*)

Saya mempunyai kawan, seorang PNS Kementerian Keuangan, yang bekerja sebagai pemeriksa. Karena jabatannya itu, maka ia berkewajiban untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang merupakan isian tentang Harta dan Kewajiban seorang pejabat untuk dilaporkan ke KPK. Wajar memang, sudah sepantasnyalah para pejabat melaporkan kekayaannya kepada suatu lembaga pengawas supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, kegiatan memperkaya diri sendiri atau, sebut saja fraud, dalam penyelenggaraan negara.

Umum diketahui, pengisian LHKPN harus mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang wajib lapor beserta kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Dari manapun asalnya dan apa pun bentuknya, asal milik wajib lapor.

Lalu, marilah kita menengok ke lembar isian kawan saya tadi.

Kawan saya, walaupun saya tidak memeriksa secara detil isi LHKPN-nya, mengungkapkan bahwa ia tidak mempunyai harta yang berarti setelah kurang lebih 4 tahun bekerja sebagai PNS. Cukup aneh, karena teman-teman seangkatannya rata-rata menginvestasikan penghasilannya dalam bentuk harta-harta yang mempunyai nilai cukup besar: tanah, rumah, perhiasan, logam mulia, atau dalam bentuk usaha. Tentu, mereka tidak memperoleh harta itu secara serta merta. Karena sudah kodratnya, PNS adalah sebuah profesi yang erat kaitannya dengan mencicil: kredit. Penghasilan sebagai PNS, meski cukup untuk hidup sehari-hari, tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan papan, kebutuhan tersier secara serta merta. Maka, dengan kredit, semuanya dapat teratasi. Penghasilan tetap mereka sebulan adalah jaminan pelunasan kredit mereka, meski harus dicicil bertahun-tahun—bahkan puluhan tahun. Sungguh membosankan, bukan?

Dan, apakah yang menyebabkan kawan saya tadi belum mempunyai harta? Ya, dia tidak mau mencicil. Sebuah alasan yang saya kira berhubungan dengan suatu prinsip: mencicil, adalah kegiatan mengangsur dengan memberikan bunga di dalamnya, dan bunga—secara ajaran Agama—adalah haram hukumnya, maka mencicil, bagi kawan saya: tidak benar.

Seperti itulah, kawan saya tadi dalam hidup dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya didasari oleh suatu motif ekonomi, yang dapat saya simpulkan sebagai: Motif Agama.

___

Sedikit memberikan definisi, Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Sedang tindakan ekonomi sendiri dapat berarti setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan.

Dari dua definisi di atas, kawan saya telah meletakkan ajaran Agamanya sebagai tujuan dalam memenuhi kebutuhannya yang merupakan pilihan terbaik dan paling menguntungkan.

Menguntungkan? Mari kita bicarakan lebih lanjut.

Dalam dunia ekonomi dikenal dengan istilah: kebutuhan manusia tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan manusia adalah terbatas. Dan, apa tujuan utama manusia hidup di dunia? Tentu untuk memperoleh kebahagiaan. Secara garis besar, pemenuhan kebutuhan manusia ditujukan untuk dua hal: kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Dalam kasus kawan di atas, agaknya kepuasan rohani telah mengalahkan kepuasan jasmani. Di sini, pemuas kebutuhan yang dicapai berdasarkan dengan prinsip ajaran agama yang ia pegang, telah memberikan kepuasan bagi dirinya. Bila demikian, apa yang harus dicari lagi?
___

Boleh dikatakan, salah satu faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas adalah: makin meluasnya lingkungan pergaulan. Semakin seseorang berinteraksi dengan kelompok sosial di luar pergaulannya sekarang, semakin besar jenis kebutuhan yang ia inginkan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang berasal dari desa, akan merasa cukup dengan fasilitas yang ia miliki sebelumnya: handphone monochrome, tas dan sepatu kuliah yang secara ukuran penduduk desa sudah bagus, baju-baju dan kaos seperlunya dan mungkin alat “kosmetik” yang hanya berupa sabun batangan dan odol. Namun, ketika beberapa waktu ia kuliah dan tinggal di kota besar, pergaulannya akan meluas. Ia mulai mempunyai keinginan untuk membeli handphone merk terbaru, sepatu dan kaos keluaran label major atau kosmetik yang tadinya hanya dipakai oleh saudari perempuannya: pencuci wajah dan facial.

Akan tetapi, bagaimana apabila lingkungan pergaulan kita adalah dari jenis kawan saya di atas?

Sangat sedikit barang-barang yang secara manfaat kurang, atau alat pemuas yang hanya berfungsi secara semu: diukur dari kenikmatan dunia semata. Segala alat pemuas kebutuhan dipenuhi dengan pertimbangan keuntungan dari sisi rohani dan tujuan yang lebih jauh dari sekedar kepuasan di dunia.

Barangkali, ini sesuai dengan salah satu hadits:

”Dan perumpamaan teman duduk yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi kasturi, jika minyak kasturi itu tidak mengenaimu, maka kamu akan mencium bau wanginya. Dan perumpamaan teman duduk yang jelek adalah seperti tukang pandai besi, jika kamu tidak kena arangnya/percikannya, maka kamu akan terkena asapnya.” (HR Abu Dawud).

Atau dalam hadits lain:

”Agama seseorang itu tergatung teman sepergaulannya, maka melihatlah engkau pada siapa berteman?” (HR at – Tirmidzi)

Spirit ini pula yang dituangkan dalam syair Tombo Ati: “yang ketiga berkumpullah dengan orang shaleh”.

Jadi, kereligiusitasan seseorang berpengaruh terhadap perilaku ekonominya. Dan tentu, kita berharap mempunyai kawan-kawan yang religius. Demikian. Wallahu a’lam.

*)Penulis adalah seorang abdi negara yang jujur dan sholeh di departemen yang ngurusin duit Republik Indonesia :p