Efisienkah Penambahan Wakil Menteri Baru?

Oleh: Putut Purwandono

Sebenarnya saya malu menulis ini karena nilai mikroeknomika saya hanya B dan C + waktu kuliah dulu. Tapi walau bagaimana pun juga, tanggung jawab saya (halah) untuk menganalisis omongan para komentator di tivi-tivi itu tentang hasil reshuffle kemarin. Jumlah kementerian memang tidak bertambah, tapi jumlah wakil menteri mengalami inflasi kemudian mereka dengan seenak bibirnya mengadili bahwa SBY tidak efisien, boros, tersandera politik dst. Yuk, kita analisis pake ilmu ekonomi.

Kuliah awal Pengantar Mikroekonomi oleh Prof. Nopirin, 7 tahun yang lalu: Beliau mengajari kami tentang langkanya sumber daya yang ada sementara kebutuhan kita tidak tak terbatas. Konsekuensi dari itu adalah kita harus belajar ilmu ekonomi agar bisa mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas itu secara efisien sehingga diperoleh hasil yang paling optimum. Efisiensi selalu bicara input dan output, tidak ada dikotomi diantaranya. Beliau juga mengajari kami tentang apa itu Production Possibility Frontiers (PPF) sebagai area produksi yang mungkin dari kombinasi input yang ada. PPF itu bisa digeser dengan dua cara, yaitu meningkatkan efisiensi proses pengolahan input sehingga mampu memproduksi lebih banyak atau menambah input dengan jumlah tertentu, ceteris paribus. Sebuah konsep sederhana tapi masuk akal. Pembaca yang berlatar belakang sarjana ekonomi tentu dengan mudah memahami konsep ini.

Setelah lulus dari pengantar mikroekonomi, masuklah kita ke pelajaran mikroekonomika I yang lebih tough, sayang dosen saya waktu itu terlalu pasif ngajarnya, jadi saya cuma dapat B (menyalahkan dosen, padahal saya memang ga suka pelajaran mikroekonomi). Habis itu, lanjut kuliah mikroekonomika II, nerakanya mikroekonomi dengan dosen killer dari berbagai jaman (alm) Prof. Roekmono Markam, dari 40 an mahasiswa, cuma 2 orang yang mendapat A- dan 3 orang yang mendapat B (kalau ga salah), sisanya Anda tebak sendiri nilainya. Di kelas pak Roekmono inilah saya mendengar konsep Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS).

MRTS ini gampangannya begini: Anda adalah seorang produsen tahu bacem, input Anda adalah tahu, kecap, tenaga kerja dan bumbu-bumbu lainnya serta beberapa peralatan memasak. Semua input itu wajib ada, tidak boleh kurang satupun, misal tahunya dihilangkan, maka Anda cuma jual bacem kecap atau bacem wajan, dst. Ada kalanya input2 itu mengalami kenaikan harga atau kelangkaan pasokan yang kemudian memengaruhi produktifitas usaha tahu bacem Anda. Nah, tugas Anda sebagai produsen hanyalah mengkombinasi input-input yang ada sedemikian rupa sehingga produk tahu bacem Anda seoptimum mungkin sehingga keuntungannya pun optimum. Nah, kombinasi-kombinasi input itulah yang menjadi concern konsep MRTS itu, ilmu mengalokasikan input. Boleh jadi input A ditambah sementara input B dikurangi untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sama (isoquant) dengan biaya produksi yang sama (isocost). Atau alternatif lainnya yang memungkinkan.

Nah, pertanyaannya adalah: Apakah komentar para pengamat politik tentang inefisiensi SBY dalam penambahan pos wakil menteri itu tepat dari sudut pandang ilmu ekonomi? Menambah wakil menteri bisa dianalogikan sebagai menambah input, baik dari sisi SDM dan juga anggaran. Tapi, kalau bicara efisien atau tidak, kita baru bisa menilainya nanti di akhir masa jabatan mereka karena output dari penggunaan input tersebut baru bisa diketahui pada periode t+n, bukan pada t0 yaitu saat ini. Bodoh saja mereka yang mengatakan bahwa penambahan wakil menteri itu tidak efisien wong outputnya saja belum keliatan (tercapainya program dan indikator2 capaian program-program kementerian). Tapi, kalau mereka bilang penambahan wakil menteri itu menambah biaya/anggaran itu sangat tepat. Saya kok yakin ya, pos anggaran penambahan wakil menteri itu sudah ada, tinggal digunakan saja, jadi bukan dengan cara ngredit dulu tetapi memang sudah ada uangnya (wallahualam).

Nah, kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah benar SBY tersandera politik? Menurut pengamatan saya, ada berbagai input dalam proses pembangunan di negara ini dalam lingkup kementerian negara: teknokratik, birokratik, politik dan anggaran. Jadi, dalam menjalankan program kementerian pasti akan melibatkan para teknokrat, para birokrat, para politisi dan para pengguna dan penguasa anggaran. Tidak mungkin salah satunya hilang dalam proses pembangunan. Ini keniscayaan. Presiden itu produk politik, pembahasan dan penetapan APBN itu produk politik dan birokratik, dst. Pemilihan menteri dan wakil menteri itu juga produk politik dan birokratik. Itulah input-input yang ada. Tugas SBY tentunya adalah mengkombinasikan input-input itu dalam skema terbaik untuk menghasilkan ouput yang paling optimum. Tentu saja, penambahan input merupakan upaya untuk mendorong keluar garis PPF itu sehingga produksi (pembangunan) bisa lebih terakselerasi. Itu alasan logisnya. Alasan lain, mungkin, adalah bahwa kombinasi sebelum reshuffle itu tidak mampu mencapai garis maksimum PPF yang dulu sudah ditargetkan.

Tentu saja, waktu 5 tahun adalah waktu yang sangat pendek dalam proses produksi pembangunan. Perlu akselerasi, perlu lebih banyak sumber daya. Kita tidak dapat menafikan proses politik, proses birokratik, teknokratisme dan anggaran yang merupakan input-input pembangunan. Yang terpenting adalah bagaimana kita, sebagai bangsa, mampu terlibat dalam proses pembangunan sehingga kombinas-kombinasi yang sudah disusun SBY itu tidak sia-sia dan efisien serta efektif dalam mencapai sasaran pembangunan. SBY sudah menambah investasinya dengan wakil menteri baru, berarti ROI nya juga harus tinggi. Kita lihat saja di 2014 nanti, apakah ROI nya benar2 tercapai?

Advertisements

Bang Foke dan Umpatan Pendemo dari Kacamata Ekonom Gila

Oleh: Putut Purwandono
  
A.      Latar Belakang Masalah
Beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa FOKE – atau kalau orang Sunda memanggilnya POKE, orang Jepang bisa jadi memanggilnya POKEMON – melontarkan sebuah statement atas maraknya tindak pemerkosaan di Jakarta akhir-akhir ini. Beliau memberikan saran agar wanita lebih mampu menjaga dirinya dengan tidak memakai rok mini yang mampu mengundang hasrat kaum lelaki bejat untuk memperkosanya. Kontan saja, para short-skirt user panas nih.

Mereka demo di bundaran HI dengan menggunakan rok mini – yang harganya mungkin bisa sama dengan Galaxy Mini untuk beberapa merk terkenal – yang pada intinya menyebut bahwa FOKE terlalu diskriminatif dengan hanya menyalahkan faktor rok mini sebagai biang terjadinya kekerasan seksual (sexual assault). Para pendemo yang tentunya akan sangat mengundang para pria normal mendatanginya – terbukti dari foto-foto dari angle yang menarik terpampang di media – ingin agar pemerintah tegas menindak para pemerkosa & memberikan perlindungan yang lebih kepada para wanita malam dan wanita yang pulangnya malam, alih-alih hanya mendikriditkan fashion style yang bernama rokmini (saya sambung biar mirip nama orang).

Tindak perkosaan pada umumnya melibatkan pria dan wanita dewasa. Pada kasus lainnya, pria dengan pria (sodomi misalnya). Pada kasus lainnya adalah pria/wanita dewasa kepada pria/wanita di bawah umur (pedofilia). Bahkan dalam kasus gila lainnya, pria terhadap wanita yang sudah tidak hidup lagi (mayat). Jadi, ada banyak motif & orientasi seksual dalam kasus perkosaan. Ahli kejiwaan dapat menjelaskannya secara lebih gamblang. Saya ingin membahas kasus normal saja, pria memperkosa wanita.

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam ujud pria & wanita. Itu sunatullah-nya. Pria normal tertarik dengan wanita, dan sebaliknya. Sifat alami keduanya sebagai manusia adalah bisa munculnya hawa nafsu seksual ketika melihat lawan jenis. Ada yang melihat paha mulus bisa langsung terangsang, ada yang melihat pantat bergoyang langsung terangsang, ada yang melihat bibir sexy jadi ingin mencicipi, dst. Itulah nature of human (men). Ada pihak yang dilarang melakukan hubungan sex, biksu Buddha misalnya. Tapi itu adalah paksaan/pengekangan terhadap hawa nafsu. Islam dan agama lain saya kira memperbolehkan dengan syarat harus bisa dikendalikan, bukan dikekang. Jadi, penganut Buddha non-biksu (sepengetahuan saya) boleh berhubungan sexual. Inilah sifat alamiah makhluk yang memiliki nafsu.

Pernikahan yang dilanjutkan hubungan suami istri adalah bentuk transaksi seksual antara dua belah pihak yang secara sukarela dan sah secara agama dan hukum melakukan perbuatan itu. Kumpul kebo adalah transaksi seksual sukarela tapi tidak sah secara agama dan hukum. Perkosaan adalah transaksi seksual secara paksa dan tentu saja tidak sah secara hukum. Ketiga kasus tersebut sama-sama memiliki kejadian transaksi, ada yang sukarela ada yang tidak, ada yang sah, ada yang tidak. Transaksi sukarela berarti keduanya berperan ganda sebagai supplier & demander. Transaksi paksa adalah si pria sebagai demander & wanita adalah supplier pasif. Mengapa supplier pasif? Pertama, secara natural wanita adalah apa yang diinginkan pria. Wanita berjilbab memiliki kemungkinan untuk diperkosa, wanita ber rok mini lebih mudah diperkosa, wanita berbikini sangat mudah diperkosa, wanita tanpa busana adalah yang paling mudah diperkosa.Maaf, ini bahasa yang to the point. Maafkan kelancangan saya para wanita. Tapi itulah nature seorang pria dan wanita. Ketika mereka secara tidak sengaja/tidak berniat memamerkan apa yang diinginkan pria, maka sejatinya mereka adalah supplier pasif. Kuat tidaknya hasrat si pemerkosa adalah fungsi dari nafsu mereka, kesempatan yang ada dan ketersediaan supply atau kualitas supply. Inilah nature. Jadi penting sekali di awal pembahasan ini untuk memahami diri kita sebagai manusia yang punya akal sekaligus nafsu. Keduanya bisa merusak ketika tidak dikendalikan, tapi juga bisa membangun ketika digunakan secara tepat.

B.      Rumusan & Batasan MasalahKita di sini sedang membicarakan topik maraknya pemerkosaan yang diikuti dengan statement bang Foke dan demo para pengguna rok mini atas pernyataan bang Foke tentang masukan atas terjadinya kasus pemerkosaan. Bicara pemerkosaan dan juga kejahatan lainnya memang bukan pembicaraan yang ringan. Saya sudah mengawali diskusi ini di wall FB saya, dan pro & cont banyak sekali. Ada banyak sudut pandang yang bisa dianalisis, mulai dari public policy, psikologi, budaya dan bahkan yang lebih sensitif lagi adalah dari sudut pandang agama. Saya ingin mencoba menganalisisnya dari skema supply & demand. Enam tahun bergaul dengan professor di bidang ekonomi anyar (new institutional economics) membuat saya berpikir bahwa analisis supply-demand bisa digunakan di banyak hal, karena sepanjang itu menyangkut kegiatan transaksi/interaksi dari 2 atau lebih pihak atau lebih, baik itu yang sukarela ataupun dipaksakan, maka hukum supply-demand bisa berlaku dengan pengkhususan dalam setiap kasusnya.

Apa yang ingin saya bahas dalam kerangka supply-demand (selanjutnya saya singkat saja SDA, atau supply-demand analysis) adalah tentang kebijakan publik Bang Foke, reaksi demonstran & tindakan pemerkosaan yang terjadi.

Sebelum saya melangkah, apa yang saya tuliskan adalah usaha terbaik saya untuk objektif. Adapun kesan diskriminatif atau tidak, tergantung dari sudut pandang pembaca. Saya bukan ahli agama, ahli moral, ahli budaya, pengamat mode, ahli psikologi apalagi ahli kriminologi. Saya pure menulis sebagai seorang pengamat ekonomi dan sekaligus sebagai seorang birokrat muda yang masih lugu.

C.      Alat AnalisisSupply dalam kasus ini adalah supply dari seorang wanita yang secara tidak sadar dilakukannya dengan mempertontonkan sebagian tubuhnya yang menarik nafsu seksual lawan jenisnya. Demand di sini adalah motif ingin melakukan hubungan seksual secara paksa kepada lawan jenisnya. Dalam analisis SDA normal, variabel yang berinteraksi adalah kuantitas dan harga yang menentukan berapa jumlah & harga keseimbangan setelah melalui proses transaksi demand & supply. Ada pasar yang mempertemukan keduanya.

Namun dalam demikian, dalam kasus perkosaan, tentu saja kita tidak bicara harga. Tapi lebih tepat apabila kita menggantinya dengan nilai dari apa yang nantinya ditransaksikan secara paksa. Dari sisi supply, yaitu bagian tubuh wanita yang dipamerkan (sengaja atau tidak sengaja), kurvanya berbentuk flat. Kurva demand for raping berbentuk seperti kurva demand biasa. Untuk nilai supply berapapun, demand selalu ada dengan kuantitas tak terhingga. Ketika kurva supply diturunkan, berarti “nilai” bagian tubuh yang dipamerkan sejatinya semakin rendah, ceteris paribus, potensi angka perkosaan akan semakin tinggi. Makin terbuka aurat seorang wanita, makin rendah nilainya di mata para pemerkosa. Well, ini dalil-dalilan yang saya buat tanpa pikir panjang, kalau ada saran dan kritik silahkan disempurnakan teori baru saya ini.

  D.      Analisis Masalah
D.1. Incomplete Public Policy
Bang Foke, sebagai seorang policy maker berpendapat bahwa tindak perkosaan disebabkan oleh wanita yang memakai pakaian minim seperti rok mini. Titik. Itu saja yang sempat beliau ucapkan di depan media yang kita tahu sendiri, bad news is a good news. Beliau belum menjelaskan dan menjawab tentang kebijakan publik apa saja yang sedang dan akan dilakukan pemerintah bersama aparat lain untuk menekan kejadian perkosaan di ibukota.
Pendemo mengatakan, don’t tell us how to dress, (but) tell them not to rape. Dalam konteks incomplete public policy, apa yang diutarakan pendemo tidak salah. Mereka menilai pemerintah terkesan (bukan terbukti) menuduh wanita sebagai pihak yang salah karena menggunakan rok mini, sementara para pemerkosa yang notabane berjenis kelamin sama dengan Bang Foke tidak diberikan perhatian khusus (baca: ditindak) serta kualitas perlindungan terhadap perempuan yang minim. Namun dalam kerangka berpikir parsial dengan SDA, apa yang pendemo lakukan justru memperburuk keadaan mereka dan kaumnya sendiri. Mengapa?

Saya ingin bicara tentang  public policy-nya terlebih dahulu. Pembaca pasti tau ada kebijakan seperti pemisahan gerbong KRL wanita dengan non-wanita. Empat hari yang lalu ketika mengunjungi calon istri saya di Bekasi, saya naik KRL dari Kemayoran. Saya masuk ke gerbong wanita, dan langsung diinstruksikan untuk pindah ke gerbong non wanita oleh petugas. Ini adalah kebijakan publik yang nyata. Di gerbong non-wanita juga masih ada wanita-wanita dengan busana yang membuat mata saya melirik, dan mereka SENDIRIAN. Kebijakan di trans Jakarta dengan memisah penumpang pria dan wanita juga diberlakukan, bahkan petugas trans Jakarta lebih garang lagi soal ini, apalagi kalau petugasnya wanita. Ini adalah kebijakan publik. Namun, bagaimana dengan mereka pengguna moda transportasi bus kota, taksi, metromini dan sepupunya kopaja dan mikrolet? Kebijakan publik semacam KRL dan Trans Jakarta belum menyentuh di moda transportasi itu. KRL Ekonomi saja juga tidak ada kebijakan pemisahan gerbong berbasis gender.

Bagaimana dengan penindakan hukum para pemerkosa. Saya kira, para pemerkosa mendapat hukuman. Tentang berat/ringan hukumannya, saya bukan ahlinya untuk menjawab. Jadi, para pendemo tidak terlalu salah menghakimi Bang Foke atas pernyataanya, tapi para pendemo lupa bahwa aparat sudah berbuat sesuatu yang tidak bisa serta merta mereka abaikan. Pemerintah tidak sempurna. Aparat mereka terbatas jumlahnya. Sebagai contoh: Kalau Anda perhatikan di Jabodetabek yang luas itu, jumlah polisinya tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Hanya persimpangan jalan besar saja yang ada polisinya, itupun pada jam-jam tertentu saja. Di Yogyakarta, ketika saya berangkat kantor di ruas Jl. Glagahsari, ada 4 polisi di 1 perempatan kecil. Itu dua kondisi yang kontras.

Imbauan Bang Foke adalah sebagian kecil dari upaya mengurangi faktor resiko tindak perkosaan dari sisi supply. Apakah para wanita menawarkan bagian tubuh sensual dan vitalnya ketika menggunakan rok mini? Secara sadar tentu saja tidak (kecuali wanita jablay). Tapi secara tidak sadar mereka sedang melakukan itu, unintended supply.

D.2. Budaya
Rekan saya, seorang psikolog, berargumen bahwa di jaman purba dulu banyak kasus perkosaan karena banyak yang berpakaian mini. Apakah argument dia tepat atau tidak? Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pikiran; akal budi; sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Dalam kamus Merriam Webster, culture berarti 1) the act of developing the intellectual & moral faculties especially by education; 2) enlightenment & excellence of taste acquired by intellectual & aesthetic training. Jadi, kualitas, progresifitas dan perkembangan akal budilah yang menentukan kebudayaan dimana intelektualitas dan moralitas berkembang bersama. Jaman purba yang dihuni manusia purba dengan jaman modern yang dihuni manusia modern pasti memiliki standar moral dan intelektual yang berbeda. Jaman purba mungkin tidak ada lembaga pernikahan, karena mereka belum diberikan petunjuk untuk itu. Munculnya agama dan negara akhirnya memunculkan lembaga pernikahan. Hubungan sex jaman purba yang mungkin didasarkan atas suka sama suka menjadi tabu pada konteks dunia modern dan berperadaban. Jadi, dari sudut pandang dunia beradab, hubungan sex kumpul kebo dan perkosaan tentu saja mendominasi mutlak, terlepas dari pakaian yang mereka gunakan.

Ketika RUU Anti Pornografi akan disahkan, pihak yang kontra berargumen bahwa Indonesia itu multikultur. Definisi pornografi yang terlalu rigid dapat melanggar pengertian budaya yang berbeda. Ini pendapat yang saya kira bijaksana. Suku di Papua bisa terkena RUU ini, atau pelukis dan pematung aliran naturalis juga bisa terbatasi dengan RUU tersebut. Untuk itu, lebih baik, sebagai umat beragama dan beradab, kita harus merujuk pada para pemuka agama kita masing-masing. Islam tegas dalam Al Qur’an dan hadist tentang batas-batas aurat pria dan wanita. Para pemuka agama nasrani yang wanita (suster) memakai kerudung dan menggunakan rok yang panjang (varian tetap ada di berbagai negara). Bikhuni atau biksu wanita juga berpakaian besar menutup sebagian besar badannya kecuali kepala dan wajah. Biksu Hindu wanita di Bali saya kira juga berpakaian yang relatif tertutup. Agama, apapun itu, adalah rujukan moral tertinggi yang bagi mereka yang beriman tentu akan berusaha untuk mentaatinya atau paling tidak bisa memahami maksud ajarannya. Jadi, terbukti, agama apapun mengajarkan budi pekerti luhur yang menjadi trend setter bagi perilaku umatnya. Jadi, alasan para pendemo bahwa mereka tidak perlu diajari tentang cara berbusana itu sudah terlampau menyimpang dari agama yang mereka yakini dan pemuka agama yang seharusnya mereka jadikan panutan.

Lalu, bagaimana dengan fashion yang menjadi hak pribadi masing-masing orang, terutama wanita? Saya juga setuju dengan argument itu. Tapi, mereka seharusnya sadar, dalam kondisi pelayanan & perlindungan publik yang belum optimal, exposure mereka kepada tindak kejahatan tentu sangat tinggi. Bertindak menjaga diri adalah langkah paling bijaksana. Berbikini boleh, tapi lebih tepat digunakan di kolam renang atau tempat privat. Ber rok mini boleh, tapi lebih baik ketika Anda tidak sendiri dan tidak ada pria hidung belang serta di tempat publik. Karena pada dasarnya wanita adalah passive supplier untuk para pemerkosa, maka exposure mereka terhadap kemungkinan itu harus menjadi prioritas dan perhatian.

Budaya, menurut Baumol, Litan dan Schramm dalam bukunya Good Capitalism, Bad Capitalism, disebut sebagai faktor yang tidak fundamental dalam pembentukan budaya kewirausahaan. Mereka mengatakan bahwa institusi adalah faktor yang lebih fundamental dalam membentuk budaya. Dalam konteks kasus pemerkosaan, kualitas regulasi, kualitas institusi dan organisasi yang mengurusi masalah perlindungan publik akan lebih menentukan berhasil atau tidaknya entitas publik dalam melindungi masyarakatnya dari tindakan kriminal. Jadi, ini kritik juga buat Bang Foke untuk mengevaluasi kualitas institusionalnya agar tidak didemo para pemakai rok mini.

D.3. Statistik
Anda dapat membuka link ini  http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap_percap-crime-rapes-per-capita sebagai rujukan statistik perkosaan di dunia. Terlepas dari validitas dan reliabilitas data tersebut, saya kira hasil itu cukup objektif. Misal, posisi pertama diduduki Afrika Selatan. Mantan penyelenggara Piala Dunia edisi terakhir itu memang terkenal dengan tindak kejahatannya yang sangat tinggi. Sebagian besar negara itu adalah negara sekuler, termasuk Indonesia. Arab Saudi yang notabene negara Islam, ada di rangking terakhir. Vatikan sebagai takhta suci umat Katholik tidak ada dalam daftar. Arab Saudi memang bukan negara sekuler murni, tapi sekuleritas tumbuh dan memiliki tempat di sana, dan di beberapa negara Timur Tengah lain bahkan lebih kental  walaupun Islam tetap menjadi budaya mayoritas. Nature orang Arab adalah kaum barbar yang keras dan biadab, hingga datangnya Islam ke sana sebagai rahmatan lil’alamiin. Beruntung, hukum syariah masih tegak di sana terbukti dari link berikut http://www.abc.net.au/news/2009-02-21/saudi-arabia-executes-two-policemen-for-rape-report/303636 dimana negara-negara sekuler tidak ada yang menerapkan hukuman seketat itu atas tindak perkosaan. Vatikan saya kira jauh dari sekulerisme, dan terbukti efektif dari angka perkosaan. Tetapi negara tempat bernaung Vatikan yaitu Italia berada di posisi 46.

E.       KesimpulanBudaya sekuler semakin melonggarkan batas-batas moral dan etika, termasuk dalam hal berpakaian. Para pendemo wanita keliatannya belum sadar hakikat mereka sebagai perempuan yang merupakan dambaan pria, bagaimanapun bentuknya. Mereka terlalu meninggikan azas kebebasan tanpa menyertakan azas moral dan etika. Kalau mereka berdalih ini Indonesia yang multikultur, saya kira itu pernyataan yang agak berlebihan. Masih mending bang Foke hanya menganjurkan negara-negara ini bahkan dengan tegas melarang http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11617091.

Bang Foke juga harus kejar target dong biar transportasi umum ga semrawut kaya gitu. Kopaja, Metromini, Mikrolet, Bajaj, taxi tolong ditertibkan itu. Sekian.

Mengukur Kesejahteraan

Oleh: Putut Purwandono*

Beberapa saat yang lalu saya membeli sebuah buku terjemahan yang sangat menarik. Judul buku dan penulis buku tersebut langsung membuat saya tertarik untuk segera membelinya. Judul buku itu adalah Mengukur Kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentraman. Jadi kesejahteraan itu adalah sebuah hal yang dirasakan. Buku itu sebenarnya merupakan terjemahan dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress yang dibentuk oleh Presiden Perancis Nicholas Sarkozy (bukan Saykoji) tahun 2008 yang lalu sebagai salah satu upaya untuk memikirkan ulang ukuran kesejahteraan ekonomi yang paling pas selain ukuran-ukuran konvensional yang sudah ada selama ini, PDB. Komisi tersebut diketuai Joseph Stiglitz (Columbia University, USA), di”nasehati” oleh Amartya Sen (Harvard University) dan dikoordinatori oleh Jean-Paul Fitoussi (Institut d’Etudes Politiques de Paris, Prancis). Ketiganya adalah professor ternama di bidangnya masing-masing, dua yang pertama adalah peraih nobel bidang ekonomi.
Kita, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi pasti sudah tidak asing lagi dengan indikator “sakti” itu. Saya tidak akan bicara teknis atau definitif apa itu PDB, silahkan baca bukunya Pak Boediono atau Pak Gregory Mankiw untuk tahu apa itu PDB. Filosofinya adalah PDB mengukur produksi barang dan jasa, bukan mengukur kemampuan konsumsi yang siap dibelanjakan. Pak Habibie dalam presidential lecture-nya di GSP beberapa waktu yang lalu juga mensitasi PDB walau dalam besaran nominal, bukan riil. Lalu apa pentingnya Nicolas Sarkozy membuat komisi itu, daripada misalnya membuat acara infotainment dengan merekrut istrinya sebagai presenter?
Buku yang saya baca itu sebenarnya sangat teknis, porsi yang tidak tepat untuk dikemukakan dalam forum “yang mulia” ini. Stiglitz adalah mantan nahkoda utama Bank Dunia. Lembaga yang dia kritisi habis-habisan dalam bukunya Globalization and Its Discontent, tentu saja setelah dia lengser keprabon, mana ada orang mau mengkritisi lembaganya sendiri sewaktu dia masih memimpinnya? Amartya Sen adalah entrepreneur dalam memberikan alternatif pengukuran kualitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia-nya (Human Development Index). Fitoussi, kurang saya ketahui sepak terjangnya, adalah seorang macroeconomist tulen. Mereka bertiga dan anggota tim yang mumpuni ditugasi untuk mempelajari, mensintesa dan kemudian memberikan rekomendasi yang berbobot tentang penggunaan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi selain PDB.
Sarkozy menilai, dan diamini oleh tridente ekonom di atas, bahwa penggunaan PDB sebagai salah satu tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan ekonomi seringkali telah digunakan (atau disalahgunakan) sebagai tolak ukur yang terpenting tapi kurang mampu menjawab, apakah sebagian besar masyarakat lebih sejahtera dengan kenaikan PDB itu? Apakah masyarakat (khususnya yang paling rentan dengan economy meltdown) mampu menjaga kapasitas konsumsinya? Kita mulai sangkut pautkan isu tersebut dengan kondisi di negara ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya naik kereta ekonomi Progo trayek Lempuyangan-Pasar Senen dengan harga Rp30.000 (angkutan rakyat, bukan angkutan presiden atau menteri), saya ngobrol dengan seorang janda dengan 3 orang anak. Beliau berkeluh kesah tentang tingginya biaya pendidikan saat ini. SPP mungkin gratis, tapi ga ada anak sekolah yang cuma bayar SPP tanpa beli buku, ikut ujian, atau beli seragam sekolah. Perlu Anda ketahui, pendidikan adalah salah satu aspek yang dimasukkan Sen dalam HDI-nya.
Kontras dengan perasaan ibu itu, dan juga para orang tua lainnya, pemimpin negara ini membanggakan bahwa perekonomian kita adalah terbesar ke-16 di dunia dengan PDB per 31 Desember 2010 sebesar US$700 milyar[1]. Sekali lagi, tanda bahwa PDB adalah alat ngeles paling mujarab untuk meninabobokkan mereka yang tidak tahu esensi PDB itu. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah hotel di atas tebing Parangtritis, seorang birokrat pemerintahan pusat dengan latar belakang sarjana hukum dan bekerja di lembaga koordinator investasi, menggembar-gemborkan nilai PDB Indonesia yang terus meningkat. Lagi, PDB menjadi gambar paling photogenic dari perekonomian negeri kita. Birokrat itu aman-aman saja ngomongi di depan pejabat daerah yang, maaf, kurang tahu esensi PDB. Coba saja dia berhadapan dengan kita di forum yang mulia ini, pasti dia akan sakit perut dan pusing kepala dengan pertanyaan gila kita. Stiglitz, Sen dan Fitoussi ditugaskan untuk menjawab dan memberikan masukan konstruktif atas kontradiksi-kontradiksi itu, atas hiperbola-hiperbola itu. PDB adalah ukuran produksi pasar walaupun kerap diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi (Stiglitz, Sen dan Fitoussi, 2009). Tulisan saya ini belum saya dukung dengan kondisi riil indikator-indikator itu dan pendukungnya, baru sebatas mengaktualisasikan ide, membangun sebuah kritisi a la politisi dan media.
Saya ingin memasukkan unsur Pancasila di sini. Pasal 5 Pancasila berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ayat ini bisa ditafsirkan sangat luas. Saya ingin mempersempit saja batasan keadilan itu dari sudut pandang ekonomi. Pernahkah anda mendengar Indeks Gini? Indeks ini dapat menjadi alat deteksi atau semacam proxy kemerataan/ketimpangan distribusi pendapatan sebuah masyarakat. Nilainya selalu positif dan tidak akan lebih besar dari 1. Makin mendekati satu, makin tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi. FYI, salah satu daerah yang berbangga dengan status keistimewaannya memiliki indeks Gini tertinggi daripada provinsi lain di Jawa (I let you googling the data), walaupun trennya terus menurun (distribusi pendapatan semakin merata).
Pertumbuhan ekonomi yang sering dilambangkan dengan pertumbuhan PDB seringkali dijadikan proxy bahwa ekonomi kita semakin membaik. Tapi siapa sebenarnya yang menerima balas jasa terbesar dari pertumbuhan PDB itu? Apakah para PNS penerima remunerasi, atau PNS biasa, ataukah bakul jamu gendong, ataukah investor minyak asing, atau karyawan BUMN atau para pemain saham? Sulit menelusur siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi itu. Hal yang selama ini kurang mampu menjawab sila kelima Pancasila di atas.
Untuk mempermudah jawaban, kita akan lihat secara kasat mata a la ekonom gila, tentang pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi sudah menjawab rasa keadilan sosial? Anda masukkan angka-angka ini ke program excel anda. Pertumbuhan PDB riil Indonesia dari tahun 2002-2010 berturut-turut (%) adalah 4.5; 4.8; 5.0; 5.7; 5.5; 6.3; 6.1; 4.5; 6.1. Indeks Gini Indonesia pada periode yang sama adalah 0.33; 0.32; 0.32; 0.36; 0.33; 0.36; 0.35; 0.37; dan 0.38. Jadikan kedua series tersebut dalam dua sumbu Y yang berbeda, kiri dan kanan. Anda lihat, apakah ada kesamaan tren? Sekilas tren pertumbuhan PDB meningkat diikuti dengan tren indeks Gini yang juga meningkat. Namun, kita tidak bisa serta merta mengkausalitaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan. Mungkin tidak terlalu relevan juga dengan menyimpulkan bahwa ada korelasi di antara kedua ukuran tersebut. Korelasi diantara keduanya mungkin ada dalam jangka pendek, tapi mungkin tidak dalam jangka panjang. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa (bisa diperdebatkan kapan awal pertumbuhan ekonomi), mungkin hanya segelintir pemilik faktor produksi yang akan menikmati kue perekonomian, tapi seiring dengan majunya perekonomian dan adilnya akses menuju kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, akan semakin banyak orang yang akan menikmati kue perekonomian sehingga distribusi pendapatan semakin merata.
Kembali kepada apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini sudah benar-benar mencerminkan rasa keadilan? Apakah pertumbuhan PDB hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya? Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya bukan apakah pemerintah tidak bisa melaksanakan sila kelima Pancasila (destructive question), tapi bagaimana pemerintah dan kita menyikapi fakta yang ada guna semakin memeratakan pembagian kue ekonomi (constructive question)?
Adil bukan berarti sama rasa sama rata. Namun, semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan juga bukan pertanda yang terlalu baik untuk membangga-banggakan prestasi ekonomi di sisi lainnya. Seperti yang direkomendasikan Stiglitz, Sen dan Fituoussi, perlu diinformasikan pula bagaimana indikator ekonomi lainnya secara berimbang seperti distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan sehingga masyarakat pun tahu kondisi mereka secara komprehensif. Selama ini pidato presiden dan para menteri hanya ditujukan secara langsung kepada para pejabat, pengusaha kaya, investor asing, tapi tidak berani menjelaskan secara langsung dan gamblang kepada tukang becak, pedagang asongan, pelajar dan mahasiswa. Mereka lupa bahwa bangsa ini, publik adalah seluruh elemen masyarakat. Informasi adalah barang publik, semakin banyak informasi yang kita dapat tentang apa yang terjadi di masyarakat, semakin baik pula demokrasi kita berfungsi. Sekali lagi, ukuran kesejahteraan adalah barang penting untuk melihat secara gamblang dan objektif tentang perkembangannya. Namun, subjektifitas publik tentang indikator tersebut juga harus dijadikan start awal tentang apakah substansi peningkatan kesejahteraan (yang diukur dengan berbagai indikator itu) sudah benar-benar tercapai? Sekian.

Pentingnya Asumsi

 
Saya tertarik menulis notes ini setelah membaca tulisan teman gila saya mas Yoga PS di blog Ekonomgila beberapa waktu yang lalu dengan judul Nopirinomics. Singkat cerita (kalau mau cerita yang full silahkan baca tulisannya mas Yoga), Pak Nopirin, professor retired di jurusan Ilmu Ekonomi UGM mengajarkan bagaimana memahami dan menggunakan indikator-indikator ekonomi dalam analisis ekonomi, terutama ekonomi moneter dan makro. Hal ini sangat menarik karena bagaimanapun pekerjaan birokrat baik di pusat maupun daerah atau juga para ahli moneter di BI dan para analis ekonomi profesional memang berkutat dengan masalah berapa sih target indikator ekonomi yang akan dicapai atau yang mungkin dicapai.
Perlu lebih dari sekedar pemahaman ilmu ekonomi yang baik untuk menyusun dan merencanakan capaian atau range target sekelompok indikator ekonomi. Kita perlu pengalaman, pengetahuan tentang BANYAK hal yang bersangkutan dengan indikator tersebut dan yang paling penting adalah informasi dan sense of economy yang kuat. Dua hal terakhir saya rasa vital, terutama data dan informasi. Kita tidak berharap bahwa garbage in, garbage out  terjadi dalam pengambilan atau perumusan kebijakan dan implementasinya nanti.
Pak Nopirin juga guru saya dalam matakuliah mikroekonomi, yang mana saya sangat lemah dan low interest dengan bidang ilmu ekonomi dasar ini. Kenapa? karena ilmu ini, paling tidak di level basic-nya memiliki asumsi ceteris paribus yang sangat kaku dan terkadang tidak realistis. Itu menurut sarjana S1 bodoh seperti saya. Saya kira Pak Rimawan setuju tentang hal ini. Asumsi ini sebenarnya juga menjadi semacam jurus maut untuk membuat mahasiswa S1 lain bungkam ketika mengambil matakuliah di jurusan Ilmu Ekonomi, karena memang ilmu yang diberikan baru pada level itu. Jujur, saya tidak paham apa gunanya asumsi itu di kemudian hari. Saya baru sadar ternyata ada gunanya juga asumsi itu, paling tidak untuk ngeyem-yemi (menenangkan) para PERENCANA kebijakan ekonomi.
Saya pernah bekerja di sebuah kantor yang mengkoordinasi perekonomian Indonesia (keren banget to, mengkoordinasi lho). Setiap menjelang akhir tahun, walaupun tidak pernah terlibat secara langsung, saya mendapat apa yang disebut RAPBN dari Kemenkeu, BKF, yang dulu dipimpin Pak Anggito yang terlempar dari kursi wamenkeu karena persekongkolan alumni IPB itu (please, figure it out). Apa isinya? ASUMSI. Pertumbuhan ekonomi sekian persen, inflasi sekian sampai sekian persen, harga minyak (ini yang paling sering meleset tebakannya) sekian US$ per barel, dst. Saya yakin, munculnya angka ini tidak lewat proses konsultansi dengan mbah dukun atau ahli nujum tapi memakai itung-itungan ekonometri njlimet yang belum mungkin saya pahami di level S1. Apapun angka yang muncul, itu masih bersifat ASUMSI, target atau rencana, yang sangat bergantung pada skenario-skenario tertentu, atau bahasa lainnya adalah serangkaian ceteris paribus.
Pada level implementasi, justru asumsi itulah yang harus dicapai, sedangkan target hanyalah outcome dari keberhasilan memenuhi asumsi-asumsi itu. Bodoh sekali saya baru tau kalau asumsi itu memang PERLU! Tanpa asumsi, kita tidak punya rambu-rambu, sama persis dengan apa yang disampaikan pak Nopirin, kita tidak punya indikator capaian untuk melangkah ke depan.
Lalu, apakah sulit menetapkan dan mencapai asumsi itu? Sungguh sulit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rumitnya kalau harga minyak naik, yang kemudian berdampak pada naiknya beban subsidi, atau lebih parah lagi naiknya harga-harga yang memang berkorelasi kuat dengan harga minyak dunia. Lebih parah lagi kalau kurs ikut-ikutan melemah, lebih parah lagi kalau ternyata impor tidak terlalu elastis dalam merespon perubahan kurs, dst. Sebuah proses yang simultan, mendadak, dan tidak terduga. Untung saya tidak pernah demo menentang harga BBM yang naik, karena saya pasti akan menyesal di kemudian hari karena mencapai asumsi itu bukan pekerjaan mudah. Jangankan mencapai, menetapkan asumsi saja bukan perkara mudah. Bagi saya itu tidak lebih dari sekedar bertaruh, kalau meleset ya bankrut, kalau tepat ya sukur.
Saya ingin cerita tentang pengalaman pibadi saya di sebuah pemerintahan daerah di daerah istimewa. Saya melihat dokumen perencanaan di daerah ini. Saya tau persis, pertumbuhan ekonomi di daerah ini tidak pernah lebih dari 5,12% per tahunnya. Bahkan rata-rata dalam 8 tahun terakhir hanya 4,46%. Wajar saja, kota ini masih punya masalah pengangguran dan kemiskinan yang akut. Namun hebatnya, rencana Bappeda kota ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di tahun mendatang, atau dengan asumsi ICOR yang sama, butuh lebih dari Rp1,5 trilyun investasi riil. Apapun itung-itungannya, asumsi ini sunggu over pessimistic. Saya tidak tau darimana angka itu muncul. Setau saya, dari data time series yang saya miliki, tidak ada sejarah pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,12% per tahun dalam 8 tahun terakhir. Apalagi, kota ini didominasi UMKM yang relatively punya value added yang tidak setinggi dengan sektor industri. Apalagi, pariwisata mereka sedang berbenah lagi. Saya tidak tahu, bagaimana pemerintah kota ini menjaga agar asumsi yang mereka buat itu tercapai. Saya tidak tau, apakah target itu dibuat realistis atau bombastis. Yang saya tau, data yang tersedia membuat saya ingin menangis. But that’s why I’m there now, to give a little knowledge.
Contoh lain betapa sulitnya menjaga asumsi tetap tercapai adalah contoh pembatasan BBM yang akhrinya tertunda itu. Tim Kajian Pembatasan BBM yang diketuai Pak Anggito telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kebijakan. Saya lupa detilnya, tapi yang jelas laporan itu mencantumkan konsekuensi-konsekuensi dari dipertahankannya/dinaikkannya harga BBM beserta langkah-langkah rekomendasi. Tapi tetap saja pemerintah “ngalah” dengan kondisi yang ada bahwa opsi pembatasan BBM belum applicable dalam jangka dekat. Konsekuensinya jelas, beban subsidi BBM membengkak, asumsi APBN tidak tercapai, akibatnya ada indikator lain juga yang terpengaruh, akibatnya DPR siap-siap nyeloteh dalam sidang pariporno.
Itu tadi gambaran cerita nyata saya dan analisis bodoh-bodohan saya. Ternyata tidak gampang jadi pemerintah itu. Tidak gampang menjaga target itu. Tidak semudah nyeloteh di media, facebook, atau demonstrasi di jalan. Karena ada exogenous variable yang luar biasa kekuatannya dan seringkali tidak dapat terdeteksi dengan baik. Well, apabila kita memang satu bangsa, mari kita pahami apa hakikat berbangsa itu. Sekian terima kasih. All iz well
*) Salah satu pemerhati dan penulis kehormatan Ekonom Gila, pernah berkutat dengan sebuah lembaga perekonomian terbesar di Indonesia. Walau pintar, tapi sedikit lucu dan tidak waras.