Kapitalisme dan Ekonomi Pasar yang Membingungkan Rakyat

Oleh: Ekonudin Islam

Masih segar dalam benak semua orang berita di media masa mengenai prestasi ekonomi Pemerintah pada akhir tahun 2011 yang lalu. Walaupun pada saat itu kondisi geopolitik global sama seperti saat ini, dimana krisis nuklir Iran mengancam melambungkan harga minyak dan krisis Eropa yang menenggelamkan pertumbuhan ekonomi zona Eropa, namun fokus pemberitaan saat itu dibuat menjadi sangat manis dan membius sesaat.
Pada bulan desember 2011, harga minyak telah melampaui US$ 98.00 per barrel, dan minggu ke dua bulan Maret 2012 harga masih berkisar di US$ 106.00, yang masih jauh dari harga pada bulan Juli 2008 yang mencapai angka diatas US$ 145.00 per barrelnya.
Issue utama domestik saat ini bukanlah seberapa tinggi dan secepat apa harga minyak akan naik, namun lebih kepada seberapa besar harga bahan bakar akan dinaikkan oleh Pemerintah, dan kapan akan dilaksanakan. Bila dilaksanakan, apa kompensasi yang akan diberikan kepada rakyat miskin, karena rakyat sudah sering mendengar janji dari para penguasa bahwa mereka sangat peduli pada rakyat miskin dan ingin sekali mensejahterakan masyarakat akar rumput.
Kesejahteraan masyarakat adalah isue utama yang selalu dikumandangkan Presiden (SBY). Dalam kondisi ekonomi yang sama seperti ketika SBY menjalankan pemerintahan bersama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 1, dimana harga minyak dunia melambung melampaui target APBN, maka dengan persetujuan DPR Pemerintah sudah pasti harus menerapkan kenaikan harga BBM.
Namun sedikit berbeda dengan program yang dijalankan oleh KIB jilid 1, selain kenaikan harga, dalam program saat ini Pemerintah akan juga menerapkan pembatasan pengguna BBM bersubsidi dengan program konversi BBG bagi kendaraan roda empat. Rencana program tersebut dituduh tidak pro rakyat.
Dalam situasi ekonmi politik yang bergejolak, dimana korupsi dari para pejabat Pemerintah dan wakil rakyat di DPR sudah menggila diluar nalar manusia normal, keberpihakan Pemerintah pada masyarakat luas (terutama masyarakat akar rumput) menjadi pertanyaan yang tidak pernah dijawab melalui tindakan, melainkan dijawab dengan retorika.
Misalnya, dalam suatu ceramah umum, SBY mengatakan:

“Saya meyakini dan memilih jalan tengah barangkali itu yang cocok bagi Indonesia. Di satu sisi kaidah efisiensi pasar penting, tetapi peran dan intervensi pemerintah tetap diperlukan.”

Banyak pihak yang menganggap bahwa alternatif ekonomi yang diajukan SBY ini hanya sebagai jawabannya, yang menampik tudingan bahwa administrasi pemerintahan SBY-Budiono ini adalah administrasi yang mengacu pada pola ekonomi kapitalis ‘neolib.’ Dalam mekanisme neolib, kedok ‘efisiensi’ dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain dan maximum satisfaction, dan bila benar, paham tersebtu menjunjung paham liberalisme yang beroperasi melalui laissez-faire, yang menihilkan peran pemerintah diatas kepentingan suasta. Kebebasan pasar yang dijunjung tinggi ini membuka jalan daulat pasar menggusur daulat rakyat dimana dipercaya bahwa kemiskinan hanya merupakan efek logis dari suatu keniscayaan ekonomi (dalam istilah perang dinyatakan sebagai collateral damage).
Tidak terlalu jelas apakah ekonomi jalang tengah versi SBY ini diadopsi dari pemikiran Anthony Giddens yang dituangkan dalam bukunya ‘The third way,’ atau dimodifikasi dari pandangan ‘ekonomi kerakyatan’ yang telah lebih dahulu dikumandangkan oleh saingan politik SBY-Boediono saat kampanya lalu, yaitu Mega-Prabowo.
Berkaitan dengan konsep ‘The third way,’ unsur utamanya menurut Giddens adalah: sadar akan peran aktif masyarakat, komitment pada kesetaraan peluang, menjunjung tinggi beban tanggung jawab, dan mempromosikan akuntabilitas pelaksanaan. Akan halnya ekonomi kerakyatan, ciri utamanya adalah: bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan yang sehat, keadilan serta kepentingan sosial, pembangunan berkelanjutan, kesempatan yang sama, perlindungan yang adil bagi seluruh rakyat.
Hak dan Kedaulatan Rakyat
Ketika Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa sadar bahwa kesejahteraan bersama harus diciptakan melalui mekanisme yang terwujud dalam Undang Undang Dasar 1945, yang dicantumkan pada bab 14 pasal 33 dan 34. Setelah habisnya periode Orde Baru, maka UUD’45 mengalami penyesuaian dimana kesejahteraan ekonomi yang tertera pada bab dan pasal tersebut diatas, mengalami penyesuaian dan penajaman.
Menilik kapitalisme dan ekonomi pasar, tidak ada yang salah dengan konsep dasar dari paham ekonomi tersebut, yang saat ini dianut dan dijalankan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Rakyat yang memiliki modal dan/atau keterampilan, dapat masuk ke pasar bebas dengan memanfaatkan keunggulannya yang pada akhirnya akan menonjol dibandingkan dengan masyarakat lain yang memang tidak terlalu menonjol, ataupun lebih tertarik pada pengembangan sosial.
Seperti kata Hashim S. Djojohadikusumo:
“Saya kapitalis, suka uang, kenapa membantah. Saya menjadi pengusaha untuk jadi kaya kok. Itu mulia. Kita harus bangga juga.” (BI 1/3/12)
Semenjak era administrasi Soeharto, secara prinsip, aktifitas ekonomi dijalankan berlandaskan azaz yang tertera didalam UUD’45. Ketika pemerintah orde baru menjalankan doktrin ekonominya yang dikenal dengan Widjojonomics (dinamakan dari Alm. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro), yang dilanjutkan dengan Habibienomics (program lompatan teknologi), yang akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit dalam krisis moneter 1998, landasan dasarnya adalah ekonomi Pancasila. Walaupun konsep itu menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat banyak dan keadilan sosial, tetap tetap mengacu pada ekonomi pasar yang melibatkan Pemrintah sebagai regulator yang menyeimbangkan pasar.
Seluruh metoda ekonomi yang disebutkan itu, termasuk pemikiran ‘jalan tengah SBY,’ mengacu pada mekanisme kapitalisme dengan pasar bebasnya. Harga BBM naik, jelas akan sangat memberatkan rakyat. Namun dalam suatu sistem ekonomi yang bersih, rakyat akan sangat dapat diajak berdialog dan mengerti serta mendukung realitas ekonomi, seberapapun konsekuensinya. Rakyat tidak dapat mengerti bila mereka harus menderita, sementara segelintir manusia berpesta pora diatas kontraksi ekonomi. Bila hal itu yang terjadi, kapitalisme dan retorika ‘jalan tengah’ tidak akan pernah dimengerti oleh rakyat.

Fiat Currency, Perang dan Bencana Resesi USA/Dunia

Oleh: Ekonudin Islam

Valentino Rossi dengan motor Yamaha dan logo mobil FIAT pada tunggangannya di balapan MotoGP, seluruh dunia mengenal kombinasi tersebut. Sampai dengan tahun 2010, pembalap MotoGP Italy yang merupakan legenda hidup, dan bermukim di Inggris dengan team FIAT/Italy diatas motor Jepang, berturu-turut selama satu dekade terakhir ini selalu mencetak prestasi super dengan ekspos media yang dominan diseluruh dunia. Ketika Yamaha dan Rossi menerima sponsor dari pabrikan mobil FIAT yang membuat brand FIAT menjadi identik dengan Rossi dan Yamaha, saat yang bersamaan dunia digoyang oleh tsunami finansial yang bermula dari Amerika yang dipicu oleh meledaknya gelembung pendanaan properti  (subprime mortgage crisis).

Berkat Rossi dan MotoGP, FIAT dikenal oleh masyarakat luas diseluruh dunia, namun hanya sebagian kecil masyarakat yang mengerti mengenai “Fiat Currency”. Hampir dapat dipastikan bahwa Rossi-pun tidak mengetahui artinya, sehingga keberadaan Rossi dalam artikel ini sudah dapat dihapus dari pembahasan.

Adapun mengenai fiat, dalam bahasa Latin artinya adalah: terjadilah; maka Fiat Currency adalah mata uang yang diciptakan dari kewibawaan dan kredibilitas negara pembuatnya (diinginkan dan terjadilah). Dollar AS, Rupiah, Euro, Yen dan seluruh mata uang yang dipertukarkan di dunia adalah fiat money. Mekanisme penggunaan Fiat money oleh negara-negara didunia, mulai terkenal luas semenjak 1971; dimana saat itu, karena tekanan dalam negeri ekonomi AS, presiden Nixon membatalkan perjanjian Bretton Wood dimana dollar AS dilepaskan mengambang dari keterikatannya pada emas dimana sebelumnya, setiap ons (ounce) emas dipatok dengan 35 dollar AS. Dengan posisi dollar AS tidak terikat pada emas, pemerintah AS dapat mencetak uang dengan jumlah yang dianggap ideal untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.  Namun demikian, pelepasan mata uang dari patokan emas, dengan segala keuntungan dan konsekuensinya, selalu membawa efek nyata yang natural yaitu penggelembungan ekonomi secara konsisten. Seperti gelembung sabun, gelembung ekonomi juga kosong dan tidak stabil, dan pada level tertentu tidak dapat dipertahankan yang pada akhirnya meletus.

PERTUMBUHAN DARI PERANG

Perang dunia II menghancurkan Eropa dan Asia. Setelah perang berakhir, ekonomi Jerman dan Jepang  tunduk dibawah kendali AS dan sekutunya, dan seluruh negara di Eropa berhutang pada AS. Sampai dengan berakhirnya perang, lebih dari separuh cadangan emas dunia terkumpul di AS. Industri di AS tumbuh berkembang secara eksponensial yang menyebabkan kepincangan perdagangan dunia, dimana lebih dari separuh kebutuhan dunia disuplai oleh industri AS yang berakibat makin menggunungnya kekayaan AS tanpa dapat dihentikan. Untuk menghidupkan ekonomi dunia, AS harus memberikan bantuan cuma-cuma pada semua sekutunya maupun negara yang kalah dalam perang, dan selanjutnya proses pemulihan ekonomi dunia berlangsung tidak kurang dari dua dekade.

Pada akhir dekade 60an, AS mulai masuk pada realitas ekonomi pasar dimana demokrasi dan sistem kapitalis yang disponsorinya mulai tumbuh berkembang disekelilingnya dengan membawa efek samping yang menyulitkan. Walaupun blok negara Timur berangsur menjadi negara gagal, Blok negara Barat yang dipimpin AS secara perlahan tapi pasti, mulai merengkuh kemakmuran absolut dari AS.

PERANG DINGIN

Periode perang dingin juga bukan merupakan periode yang baik bagi AS. Perang Vietnam, OPEC, dan krisis Iran menambah beban pada situasi ekonomi AS yang sedang bermasalah. Periode 70an, AS mulai mengalami budget defisit, pertumbuhan yang mendekati 0% dan rate inflasi yang mendekati 6% dan bahkan pernah mencapai 13,5% di tahun 1980. Dengan menurunnya cadangan emas yang diakibatkan oleh perjanjian Bretton Woods, nilai Dollar AS terhadap emas menjadi over valued dimana setelah Dollar AS diambangkan, pada tahun 1980 (saat revolusi Iran) harga 1 ons emas sudah mencapai 850 dollar AS.

Untuk mengatasi permasalah keuangan yang begitu parah, Federal Reserve/Bank Sentral AS (Fed) menerapkan kebijaksanaan rasionalisasi menggunakan semua instrumen keuangan yang tersedia seperti bunga, money supply dan lainnya. Pada tahun 1982, resesi ekonomi mencapai puncaknya dimana pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai minus 1,9%. Namun setelah itu, pada tahun 1985 ekonomi AS kembali menjadi sehat yang ditandai dengan pertumbuhan PDB riil secara konstan diatas 4%, dan inflasi turun sampai dengan 1,9%. Sebagai catatan tambahan, pada periode ini dimana Reagan menjadi presiden AS, blok timur yang di pimpin oleh Russia mengalami keruntuhan ideologi yang pada akhirnya meruntuhkan seluruh sistem ekonomi komunis. Dengan kata lain, pemulihan ekonomi AS dibarengi dengan kemenangan perang dingin oleh pihak blok Barat yang dipimpin oleh AS.

Pada akhir dekade 80an, ekonomi AS mengalami sedikit koreksi yang disebabkan oleh sifat rakus dari ekonomi pasar bebas fundamental yang diperkenalkan oleh ekonom dari Chicago School of Economic yang dikenal dengan julukan ‘the Chicago boys’. Namun situasi ekonomi AS dekade 90an segera meroket dengan tumbuh pesatnya teknologi komputer yang mendukung berkembangnya gelembung bisnis hi-tech dan internet. Pada akhir dekade 90, gelembung ekonomi tersebut pecah, dan seperti dalam siklus boom/bust sebelumnya, maka pemerintah AS kembali sibuk membenahi ekonomi domestik untuk mengimbangi ekonomi dunia yang sudah bermetamorfosa kedalam ekonomi globalisasi.


PERANG LAGI

Perlu diperhatikan juga, sesaat sebelum boom ekonomi di dekade 90an, sebagai satu-satunya negara terkuat di dunia, AS diminta oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menindak negara Irak, yang telah dengan semena-mena melakukan agresi dan pendudukan atas negara tetangganya yang berdaulat penuh, Kuwait. Sebagai pimpinan ‘nakal’ yang pernah menjadi ‘anak didik’ dari AS, Sadam Husain yang kala itu menjabat sebagai presiden di Irak, telah berbalik menjadi ancaman bagi kepentingan AS di Timur Tengah yaitu minyak dari Arab Saudi dan Kuwait. Atas mandat dari PBB, pada tahun 1991 AS memimpin pasukan koalis untuk melakukan serangan untuk menetralisir agresi Irak, memulihkan pemerintahan Kuwait dan mewujudkan kembali stabilitas politik di Timur Tengah. Menurut testimony dari Amy Belasco, spesialist di U.S Defense Policy and Budget, perang teluk jilid I itu berbiaya 94 milyar AS, tapi hanya 7 milyar yang dibayarkan AS sedangkan sisanya dibayarkan oleh Arab Saudi dan Kuwait. Setelah misi diselesaikan, pembangunan dan pengamanan di Kuwait dan Arab Saudi dilaksanakan oleh AS dengan dibiayai negara-negara Arab tersebut.

Masih segar dalam ingatan semua orang, betapa mencekam dan menyedihkannya serangan teror yang terjadi pada tahun 2001, yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Serangan yang dilakukan oleh teroris dari ras Arab yang diotaki oleh Osama bin Ladin yang berasal dari keluarga Arab itu nyaris membutakan mata seluruh insan dunia yang mengidentifikasikan Arab sama dengan teroris. Berkat kedekatan keluarga kerajaan Arab Saudi dengan keluarga Bush, maka target pembasmian teroris diarahkan ke Afganishtan (tempat Osama bin Ladin bersembunyi) dan Irak (yang di claim AS dipimpin oleh musuh utama demokrasi dan pelindung teroris). Untuk itu, politik luar negeri AS diprogram arahkan pada ‘perang suci membasmi teror.’

Sebelum terjadinya peristiwa 9/11, setelah mencapai puncak pertumbuhan selama tahun 1999 dan 2000, pada tahun 2001 ekonomi AS mulai masuk dalam periode resesi, yang diperburuk dengan peristiwa 9/11 tersebut. Tak dapat disangkal, bahwa masa sulit tersebut adalah merupakan periode kritis penentuan garis kebijaksanaan ekonomi, menjelang penentuan masa jabatan kepresidenan Bush Jr yang ke dua. Jika Perang Teluk I hanya bermodalkan 7 milyar dollar AS dan mendatangkan pertumbuhan pada sektor riil, maka ‘menghukum’ Sadam Husain sang ‘sponsor utama teroris dunia’, akan meningkatkan popularitas AS (dan Bush) dan menurut para penasihatnya, akan dapat dilaksanakan dengan modal kecil dengan prospek return yang menawan. Seperti kata kiasan: “Nothing personal, it’s just business.”

Defense Secretary, Donald Rumsfeld dan wakilnya Paul Wolfowitz (bekas Dubes AS di Indonesia) meyakinkan Bush Jr. bahwa rekonstruksi Irak paska penindakan disiplin (serangan dan pendudukan) akan terbayarkan oleh pemerintahan Irak yang baru, melalui peningkatan pendapatan dari minyak.  Rumsfeld juga meyakinkan semua pihak bahwa biaya maksimum dari tindakan pendisiplinan Irak tidak akan melebihi 60 milyar dollar AS, dimana biaya tersebut akan dibebankan pada negara-negara sahabat AS dari Arab (seperti Perang Teluk I).

Kenyataan yang terjadi sampai dengan saat ini, setelah hampir satu dekade sejak dimulainya tindakan pendisiplinan Irak, AS telah kehilangan lebih dari 4.000 prajurit dengan korban perang (luka/cacat) lebih dari 58.000 prajurit ditambah dengan 7.300 prajurit korban perang (luka/cacat) di Afganistan. Menurut Joseph Stiglitz (pemenang Nobel Economic) dan Linda Bilmes dalam buku mereka yang berjudul “The Three Trillion Dollar War”, biaya cash yang telah dikeluarkan AS untuk perang melawan teroris di kedua medan (Irak dan Afganishtan) sampai dengan buku tersebut naik cetak, adalah 846 milyar dollar AS (termasuk 200 milyar dollar AS untuk 2008). Angka tersebut belum termasuk kelanjutan operasi (paling cepat hingga 2012), pembiayaan veteran setelah perang (pengobatan, pensiun dll.) dan biaya lainnya yang secara konservatif akan dengan mudah mencapai jumlah 3 triliun dollar AS (28.000 triliun Rupiah)

RESESI EKONOMI

Dengan beban biaya perang sedemikian besarnya, ditambah dengan kerakusan para pemain ekonomi yang menganut paham pasar fundamental (market fundamental) dengan menjunjung tinggi pedoman Darwin yang berbunyi “Survival of the Fitest” maka ekonomi AS kembali masuk dalam periode  gawat darurat. Hal ini dipertegas dengan bangkrutnya puluhan bank kecil/menengah dan investment bank raksasa diseantero AS yang juga dipertegas dengan tindakan penghapusbukuan potensi kerugian dari beberapa bank besar AS yang masih bertahan hidup.

Institusi finansial AS adalah merupakan pemain utama dalam pelaksanaan peran dari fiat money, dan meledaknya gelembung ekonomi AS adalah merupakan contoh efek domino yang tercipta dari fungsi fiat money. Ketika AS menjadi sumber kekayaan dunia di era berakhirnya perang dunia II, kekuatan dollar dengan back up emas berlebihan membuat dollar AS menjadi mata uang superior yang dipakai sebagai media transaksi antar negara dan juga dipakai sebagai cadangan setiap negara blok barat.  Dengan superioritas dollar dan harta kekayaan yang dimiliki, AS perlu menyumbangkan sebagian kekayaan tersebut guna menumbuhkan ekonomi free world (i.e. Mashal plan), agar sebanding dengan pertumbuhan manusianya. Selanjutnya, karena sifat dasar manusia yang selalu dipengaruhi oleh unsur tamak dan haus, maka pertumbuhan akan selalu cenderung berlebihan dan kemudian menimbulkan ketidak seimbangan dalam ekonomi makro/global.

Ketika AS sibuk menikmati kekayaan, dengan kerja keras dari Eropa dan Jepang, mereka beralih menjadi negara kaya dan effeknya AS mengalami budget defisit dan defisit perdagangan. Ketika pajak susah dinaikan, mencetak uang menjadi pilihan yang menarik. Konsekuensi logis dari mencetak uang adalah: ketika dollar AS banyak beredar, nilainya menjadi melemah dibanding dengan mata uang Eropa dan Jepang, dan efeknya adalah hutang AS dalam bentuk dollar kepada Eropa dan Jepang menjadi relative lebih murah. Dollar cetakan baru sangat berguna untuk pembelanjaan diluar negeri dalam perannya untuk menstimulasi ekonomi AS yang sedang dalam resesi maupun depresi (contoh, semua 100 dollar AS di Indonesia harus baru & licin).

Pada periode 2000 sampai dengan 2005, AS mengalami periode penggelembungan sektor properti. Menurut Marril Lynch, lebih dari dari separuh bisnis baru sektor swasta, bergerak dalam industri yang terkait dengan properti; dan pada kuartal pertama ditahun 2005, stengah dari petumbuhan PDB AS terkait pada sektor perumahan. Sehubungan dengan usaha pemerintah AS menggairahkan pertumbuhan ekonomi, semenjak tragedi 9/11, Fed menurunkan tingkat suku bunga secara konsisten sampai dengan puncak rendahnya suku bunga Fed yang terjadi sepanjang tahun 2003 sebesar 1%. Situasi ini kembali memicu kerakusan pelaku ekonomi yang dimotori oleh bank pelaksana yang secara agresive melakukan peminjaman pada sektor perumahan, tanpa menggunakan modal, bahkan melipat gandakan penghasilan melalui beragam fee. Caranya adalah dengan membundel commercial mortgage, corporate loans, high-yield takeover loans, emerging market loans dan yang lainya kedalam beberapa jenis paket, dan menjualnya pada dana pensiun, asuransi, maupun investor asing sebagai produk-produk investasi eksotik dengan judul collateralized mortgage backed securities (CMBS), collateralized loan obligation (CLO) atau collateralized debt obligation (CDO).

Permasalahan yang dihadapi industri perumahan di AS, sama dengan yang terjadi diseluruh dunia dimana size pasar aktual lebih kecil dibandingkan dengan supply untuk pasar. Pada tahun 2005 beberapa pakar perumahan di AS mengindikasikan bahwa 40% dari pembelian rumah bukan merupakan rumah untuk kebutuhan primer, melainkan sebagai rumah kedua, sarana investasi maupun spekulasi (karna murahnya biaya pinjaman). Pemaksaan pertumbuhan pasar, menyebabkan turunnya kualitas performance dari pinjaman. Efeknya tentu saja gagal bayar dari konsumen, yang merembet pada gagal bayar dari bank pelaksana kepada investment bank (termasuk kepada Lehman Brothers) yang berakibat pada paniknya investor institusi (pension fund, asuransi dll) yang bereaksi melaksanakan ‘cut loss’ dengan cara melepas instrumen-instrumen investasi tersebut dengan harga berapa saja.

Pasar keuangan AS remuk karena kerakusan, salah manage dan arogansi. Berapa besar biaya yang hilang dari krisis subprime mortgage ini? Menurut Charles R. Morris dalam bukunya “The Trillion Dollar Meltdown” yang naik cetak bulan Februari 2008, estimasi biaya yang hilang adalah 1 triliun dollar AS. Namun analis keuangan lainnya memberikan estimasi jumlah utang yang tidak aman sebesar 3 triliun dollar AS dengan komposisi 2 triliun dollar AS untuk kategori subprime mortgage dan 1 triliun dollar AS untuk kategori Alt-A.
Atas potensi kerugian yang akan terjadi maupun kerugian yang sudah terjadi tersebut, Pemerintah AS kembali harus melakukan langkah penyelamatan. Caranya adalah dengan mengeluarkan dana penyelamatan yang diusulkan sebesar 700 milyar dollar AS (650 triliun Rupiah), yang akan dipergunakan untuk membeli asset-aset bermasalah sekaligus mengambil alih lembaga keuangan bermasalah yang terkait.

Berikutnya, timbul pertanyaan atas sumber uang yang dipakai dalam pemborosan oleh pemerintah AS melalui perang teluk I dan II, yang menurut Stiglitz dan Bilmes mencapai 3 triliun dollar AS. Juga menjadi pertanyaan, dari mana asal uang yang menguap dalam melakoni hasrat rakus dari para pelaku ekonomi di institusi keuangan AS, yang menurut Morris dalam bukunya, berjumlah lebih dari 1 trilliun dollar AS? Jawabannya sangat simple; fiat money diciptakan dari ketiadaan untuk dipergunakan sebagai media “janji tebusan” (redemption) oleh pemerintah kepada siapapun pemegangnya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, bila terlalu banyak berjanji tanpa punya kemampuan untuk memenuhi janji tersebut, maka sebagian janji tersebut akan terlupakan, atau hilang menguap. Demikian juga dengan fiat money.


TANTANGAN HUSAIN BARAK OBAMA

Setiap administrasi baru dari pemerintahan di AS, selalu menghadapi tantangan yang diwariskan oleh pendahulunya. Jika dibandingkan dengan kondisi pemerintaha yang sebelumnya, tantangan dan tugas yang dihadapi oleh administrasi dari presiden AS Barak Obama adalah sangat menantang, dimana dengan PDB sebesar 13,7 trilliun dollar AS, utang negara telah mencapai 11,8 trilliun dollar AS.

Semenjak masa post-perang dunia II, perjalanan boom-bust ekonomi AS selalu di apit oleh perang, kerja keras dan kerakusan. Banyak elit di AS memandang perang seakan suatu proses ekonomi seperti bisnis yang memerlukan capital untuk dikelola sehingga kemudian akan mendatangkan return dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Kerja keras jelas memerlukan capital untuk diolah menjadi produk dan services yang akan diserap pasar dan menggerakkan ekonomi. Kerakusan juga memerlukan capital yang besar dan murah, karena dengan begitu, rente yang dihasilkan dari suatu kerakusan akan berlipat lipat, tanpa perlu menciptakan keseimbangan; inilah sumber malapetaka bagi setiap periode boom-bust AS.

Berkaca pada kekuatan ekonomi US, semenjak akhir Perang Dunia I negara-negara Eropa mulai membicarakan dibentuknya zona ekonomi yang diikuti dengan penggabungan currency untuk mencapai tujuan stabilisasi nilai tukar dalam pasar ekonomi Eropa dan juga mendukung liberalisasi arus modal. Setelah Presiden US Nixon mencabut lindung emas atas Dollar US, yang mempengaruhi seluruh perekonomian negara Barat, rencana pembentukan mata uang tunggal Eropa menjadi tertunda, sampai dengan awal 80an, dimana European Monetery System dibentuk dengan tugas mensinergikan mata uang negara-negara Eropa kedalam European Currency Unit.

Dengan lahirnya mata uang Euro pada tahun 1998, yang didukung awal oleh 11 negara (kemudian menjadi 17),  maka sentra pertumbuhan fiat currency menjadi lebih luas, karena kekuatan Dollar US sudah bisa diimbangi oleh Euro yang ditopang oleh negara Industri kuat di Eropa seperti Jerman, Prancis dan Italy (tidak semua anggota EU bergabung dalam Eurozone). Tahun 2001, Greece sepenuhnya masuk dalam Eurozone, dan dengan fundamental ekonomi yang tidak sama dengan anggota negara lainnya, ditambah lemahnya disiplin pelaksanaan pemerintahan, maka pada tahun 2009, defisit belanja Greece telah mencapai 15,4 % dari GDP dan hutang publik mencapai 126,8 % dari GDP. Adapun dalam Eurozone, batasan maksimum yang diizinkan adalah 3 % untuk defisit belanja, dan 60 % untuk total hutang negara.

Ketika krisis ekonomi di US belum berakhir, Eropa masuk kedalam krisis ekonomi yang sangat serius dimana setelah bencana finansial Greece, negara-negara Italy, Spanyol, Portugal dan Irlandia sudah mulai terbuka borok permsalahan keuangannya. Teori dari John Maynard Keynes untuk mendorong pemerintah dalam membelanjakan uang guna memutar ekonomi, belum pernah terbukti, karena pada saat teori tersebut dikemukakan pada Presiden US Frnaklin D. Roosevelt, depresi ekonomi US kemudian teratasi dengan keterlibatan US dalam Perang Dunia II. Selain itu, dengan masih kuatnya benalu kapitalis yang terbentuk dalam institusi keuangan dunia, maka pencetakkan fiat currency tanpa dibarengi dengan peningkatan disiplin di sektor keuangan, hanya akan memompa bubble yang baru tanpa peningkatan pertumbuhan sektor riil secara sebanding.

Beberapa perang telah menyelamatkan ekonomi US, namun perang di Irak dan Afganistan malah memperburuk ekonomi US. Saat krisis ekonomi Eropa dimulai, Nato telah menginisiasi perang di Lybia, dan Iran merupakan target perang berikutnya. Namun mayoritas elit politik dunia mulai faham bahwa perang bukan merupakan jalan yang baik dalam menyembuhkan ekonomi dunia. Tidak ada jalan pintas dalam mengatasi permasalahan yang diciptakan secara sistematis selama beberapa dekade; tidak pula masalah akan teratasi dengan tuntas dalam system ekonomi global yang bertumpu pada fiat money. AS, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Australia maupun Indonesia, semua memiliki cacat genetic berbentuk fiat currency system. Agar seluruh system ekonomi tidak diserang oleh penyakit kronis berbentuk resesi ekonomi, seluruh pimpinan di dunia, harus mencanangkan hidupnya ekonomi yang sehat berlandaskan kerja keras, disiplin anggaran dan good governance, selain menjauhkan perang dan mengikis kerakusan dengan menciptakan rambu hukum yang comprehensive.

Resesi ekonomi AS dan Dunia yang tercipta dari penciptaan fiat money tanpa dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi riil, yang diperparah dengan gaya hidup hedonisme masyarakat moderen yang ditopang oleh budaya meminjam, telah menghadirkan keniscayaan dari gelembung ekonomi yang pecah, yaitu hilangnya nilai mark-up fiat money dari ekonomi riil. Seluruh dunia tidak dapat membiarkan Eurozone ambruk, karena akan berdampak parah pada AS, dan seluruh negara di Eropa, bahkan juga akan memukul perekonomian China, India, Jepang, Korea, Taiwan dan ASEAN. Pemulihan ekonomi dunia akan berlangsung lama dan sangat menyakitkan bagi rakyat negara-negara maju, karena berkurangnya anggaran kesejahteraan yang selama ini merupakan insentif umum bagi rakyat dinegara maju (Eropa). Sampai dengan akhir 2011, tidak ada satu pihakpun yang mempunyai jawaban untuk mengatasi krisis global ini, dan tidak juga ada yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semoga perang bukan menjadi salah satu opsi.