Kurva Phillips

Masih pada ingat kurva Philips kan? Kurva Philips adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di sebuah negara. Menurut Kurva Philips, hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi ketika inflasi naik, maka pengangguran turun. Dan ketika inflasi turun, maka pengangguran naik jumlahnya. Kedua poin dalam makroekonomi ini menjadi pilihan yang begitu rumit.

Kita ingin menurunkan inflasi, namun di saat yang sama hal itu akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Kita ingin mengurangi pengangguran, namun di saat yang sama hal itu akan menyebabkan inflasi menjadi tinggi. Lalu? Pilih yang mana dong?
Tiap negara punya prioritasnya masing-masing (sebab pola kurva phillips tiap negara juga berbeda-beda), meskipun kedua hal ini (inflasi maupun pengangguran) sama-sama penting. Mau contoh?
Indonesia: Inflation Targetting
Indonesia. Ya, negara kita ini cenderung memilih mengatur inflasi ketimbang pengangguran. That’s why setiap tahunnya pemerintah kita lebih gencar mengumumkan target inflasi tahun depan. Dan di akhir periode pula, keberhasilan perekonomian selalu diukur dengan tercapainya target inflasi atau tidak. Belum pernah saya mendengar kehebohan pemerintah kita mengumumkan target pengurangan tingkat pengangguran di awal tahun dan mengumumkan realisasinya di akhir tahun (meskipun laporan statistikanya memang ada). Mungkin pengangguran hanya sekedar data statistika yang urgensinya masih kalah jauh ketimbang inflasi.
Inflasi sebagai salah satu dinamika perekonomian adalah hal yang diprioritaskan pemerintah sebab dampaknya langsung terasa di masyarakat. Seperti itu yang sering kita dengar dan kita baca di berbagai media. Iya benar. Hal itu memang benar. Ketika inflasi tinggi, maka harga-harga barang yang tinggi akan menyebabkan masyakat kita semakin tercekik dengan sulitnya memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya. Singkatnya, inflasi dirasakan dalam jangka pendek dan memiliki efek langsung (direct effect).
Lalu, bagaimana dengan pengangguran? Pengangguran seringkali tidak menjadi prioritas utama sebab efek pengangguran tidaklah dirasakan langsung oleh masyarakat (indirect effect). Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran pun tidak dirasakan dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang. Walaupun demikian, jangan dianggap dampak dari melubernya pengangguran tidaklah dahsyat.
Islandia: Unemployment Targetting
Dari apa yang saya baca di buku The Geography of Bliss, saya menemukan kejutan bahwa Islandia, negara yang langitnya selalu hitam kelam di musim dingin, ternyata lebih memilih memprioritaskan mengurangi jumlah pengangguran ketimbang inflasi. Maka jangan heran dengan harga-harga yang mahal di Islandia.
Menyarikan dari apa yang ditulis oleh Eric Weiner, bagi mereka (warga Islandia), inflasi merupakan cubitan kolektif. Cubitan itu dirasakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Sedangkan pengangguran adalah cubitan selektif. Cubitan yang hanya dirasakan oleh orang tertentu saja. Bagi mereka itu adalah sebuah ketidakadilan. Maka jangan heran, di Islandia, jika tingkat pengangguran mencapai 5%, itu dianggap skandal nasional dan presiden harus diturunkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Apa jadinya ketika unemployment targetting dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah mengendalikan perekonomian setiap tahunnya? Mungkin nggak ada yang mau jadi presiden karena jumlah rakyat Indonesia ada ratusan juta (yang berarti bila ada 5% jumlah pengangguran, itu sudah termasuk dalam kategori sangat banyak). :D


***
Advertisements

Saatnya Kita Yakinkan Dunia

Oleh: M Syarif Hidayatullah*)

Diselenggarakannya Konferensi WEF (World Economic Forum) di Jakarta menjadi simbol semakin kuatnya posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Dihadiri oleh pebisnis dan pimpinan negara dari berbagai negara, WEF sejatinya dapat menjadi ajang show up kekuatan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Pada ajang ini, Indonesia dapat menegaskan posisinya sebagai salah satu negara paling menjanjikan di masa yang akan datang.

WEF tentu tidak datang dengan penilaian kosong terhadap Indonesia. Setiap tahunnya, WEF melansir Global Competitivnes Index (GCI) yang memuat berbagai indeks mengenai daya saing setiap negara. Pada GCI tahun 2010, Indonesia menempati peringkat ke-44, naik 10 peringkat dibandingkan tahun 2009. Hal ini tentunya menggembirakan, mengingat peringkat Indonesia di atas negara-negara BRIC (Brazil, Russia, India, China) seperti India (51) , Brazil (58), dan Russia (63).

Secara umum, memang daya saing Indonesia menempati peringkat yang tinggi. Akan tetapi jika dilihat per indikatornya, ada beberapa indikator yang masih menjadi kelemahan mendasar Indonesia, seperti infrastruktur, kualitas pendidikan, dan penguasaan teknologi. Indonesia menempati peringkat 90 dalam hal infrastruktur. Hal ini “dapat dimaklumi” karena pembangunan infrasturktur Indonesia terkenal lambat. Selain itu, peringkat pendidikan dan teknologi Indonesia juga sangat rendah. Pada GCI peringkat pendidikan Indonesia untuk higher education training menempati peringkat 66, sedangkan untuk technological readiness Indonesia terpuruk di peringkat 91. Dapat disimpulkan bahwa menurut WEF, buruknya infrastruktur, kualitas pendidikan, dan lemahnya penguasaan teknologi menjadi permasalahan mendasar bagi Indonesia.

Peluang MP3EI
Saat ini, Indonesia memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI berisikan upaya pemerintah untuk memperbaiki daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Ditargetkan Indonesia menjadi big player perekonomian global pada tahun 2025 dengan GDP/Kapita mencapai US$ 14.500 dan GDP sebesar US$ 4,5 Triliun. Untuk menggapai cita-cita tersebut, MP3EI mencanangkan 3 pilar pembangunan. Pertama pembangunan infrastruktur. Kedua perbaikan regulasi. Ketiga pengembangan IPTEK.

Tiga pilar pembangunan tersebut seperti menjawab “keluhan” WEF terhadap Indonesia. Seperti yang terlansir dalam GCI, infrastruktur, Pendidikan, dan penguasaan IPTEK Indonesia menempati rangking yang cukup rendah. Oleh sebab itu, adanya MP3EI diharapkan mampu menjadi jawaban atas “keluhan” WEF terhadap Indonesia. Dalam hal pembangunan infrastruktur, MP3EI mencanangkan investasi (hingga 2014) sebesar Rp.1700 Trilun. Selain itu, MP3EI juga mencanangkan pengembangan IPTEK sebagai landasan penciptaan daya saing bangsa (knowledge based economy).

2 tantangan MP3EI
Tentu kita berharap MP3EI tidak menjadi pepesan kosong. Impelementasi yang konkrit perlu segera dilakukan. Penulis menilai setidaknya ada dua tantangan yang harus diwaspadai dalam mengimplementasikan MP3EI. Pertama, sulitnya untuk perbaikan regulasi. Kedua, belum jelasnya permasalahan pembebasan lahan yang akhirnya akan menghambat pembangunan infrastruktur.

Pertama, sulitnya melakukan debottlenecking regulasi. Dalam MP3EI, termuat upaya-upaya pemerintah untuk melakukan debottlenecking atas regulasi-regulasi yang selama ini dipandang menghambat. MP3EI menargetkan untuk melakukan debottlenecking terhadap 7 Undang-Undang, 7 Peraturan Pemerintah, 5 Perpes, dan 9 Peraturan Menteri. Untuk melakukan debottlenecking atas regulasi-regulasi tersebut dibutuhkan usaha yang besar. Belum lagi diantara regulasi-regulasi tersebut terdapat regulasi yang dikategorikan “sensitif” dan melibatkan banyak kepentingan.

Beberapa regulasi yang ditargetkan oleh MP3EI untuk direvisi memuat muatan politis yang besar. Sebut saja UU 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), apakah Pemerintah dan Legislatif cukup berani untuk melakukan revisi pada UU, karena isu ketenagakerjaan adalah isu yang sensitif dan melakukan revisi terhadapnya merupakan kebijakan yang tidak populis. Terlebih lagi dalam MP3EI disebutkan bahwa hal-hal yang akan direvisi adalah seputar outsourcing, kontrak kerja, dan pesangon.

Kedua, menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan. Masalah lahan menjadi momok utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur yang tidak bisa berjalan akibat ada salah satu bagian lahannya (yang bahkan hanya sebagian kecil) belum dapat dibebaskan. Oleh sebab itu, RUU penyediaan lahan untuk kepentingan umum harus segera disahkan. Dengan adanya UU ini, penyediaan lahan untuk infrastruktur akan menjadi lebih cepat, dan tentunya UU diharapkan dapat menjamin kompensasi yang adil bagi pemilik lahan.

WEF mempunyai standar yang tinggi dalam menilai daya saing suatu negara. GCI yang dikeluarkan WEF adalah salah satu parameter yang paling sering digunakan investor untuk menilai kelayakan investasi di suatu negara. Adanya MP3EI bisa menjadi momentum Indonesia untuk menggapai standar WEF tersebut dan memperbaiki daya saing Indonesia. Saat ini mata dunia sedang mengarah ke Indonesia, jika Indonesia dapat memperbaiki diri dengan meningkatkan daya saingnya (perbaikan infrastruktur, regulasi dan IPTEK), maka tidak mustahil apabila target pendapatan perkapita US$ 14.500 (2025) sebagaimana termaktub dalam MP3EI dapat terwujud.

(Tulisan ini dimuat dalam Kolom Opini Koran Bisnis Indonesia, 15/06/2011)

*)Peneliti Mubyarto Institute. Kerja di Menko Perekonomian RI. Calon menteri yang ga bisa posting blog sendiri :p

Mengukur Kesejahteraan

Oleh: Putut Purwandono*

Beberapa saat yang lalu saya membeli sebuah buku terjemahan yang sangat menarik. Judul buku dan penulis buku tersebut langsung membuat saya tertarik untuk segera membelinya. Judul buku itu adalah Mengukur Kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentraman. Jadi kesejahteraan itu adalah sebuah hal yang dirasakan. Buku itu sebenarnya merupakan terjemahan dari sebuah laporan yang diterbitkan oleh Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress yang dibentuk oleh Presiden Perancis Nicholas Sarkozy (bukan Saykoji) tahun 2008 yang lalu sebagai salah satu upaya untuk memikirkan ulang ukuran kesejahteraan ekonomi yang paling pas selain ukuran-ukuran konvensional yang sudah ada selama ini, PDB. Komisi tersebut diketuai Joseph Stiglitz (Columbia University, USA), di”nasehati” oleh Amartya Sen (Harvard University) dan dikoordinatori oleh Jean-Paul Fitoussi (Institut d’Etudes Politiques de Paris, Prancis). Ketiganya adalah professor ternama di bidangnya masing-masing, dua yang pertama adalah peraih nobel bidang ekonomi.
Kita, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi pasti sudah tidak asing lagi dengan indikator “sakti” itu. Saya tidak akan bicara teknis atau definitif apa itu PDB, silahkan baca bukunya Pak Boediono atau Pak Gregory Mankiw untuk tahu apa itu PDB. Filosofinya adalah PDB mengukur produksi barang dan jasa, bukan mengukur kemampuan konsumsi yang siap dibelanjakan. Pak Habibie dalam presidential lecture-nya di GSP beberapa waktu yang lalu juga mensitasi PDB walau dalam besaran nominal, bukan riil. Lalu apa pentingnya Nicolas Sarkozy membuat komisi itu, daripada misalnya membuat acara infotainment dengan merekrut istrinya sebagai presenter?
Buku yang saya baca itu sebenarnya sangat teknis, porsi yang tidak tepat untuk dikemukakan dalam forum “yang mulia” ini. Stiglitz adalah mantan nahkoda utama Bank Dunia. Lembaga yang dia kritisi habis-habisan dalam bukunya Globalization and Its Discontent, tentu saja setelah dia lengser keprabon, mana ada orang mau mengkritisi lembaganya sendiri sewaktu dia masih memimpinnya? Amartya Sen adalah entrepreneur dalam memberikan alternatif pengukuran kualitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia-nya (Human Development Index). Fitoussi, kurang saya ketahui sepak terjangnya, adalah seorang macroeconomist tulen. Mereka bertiga dan anggota tim yang mumpuni ditugasi untuk mempelajari, mensintesa dan kemudian memberikan rekomendasi yang berbobot tentang penggunaan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi selain PDB.
Sarkozy menilai, dan diamini oleh tridente ekonom di atas, bahwa penggunaan PDB sebagai salah satu tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan ekonomi seringkali telah digunakan (atau disalahgunakan) sebagai tolak ukur yang terpenting tapi kurang mampu menjawab, apakah sebagian besar masyarakat lebih sejahtera dengan kenaikan PDB itu? Apakah masyarakat (khususnya yang paling rentan dengan economy meltdown) mampu menjaga kapasitas konsumsinya? Kita mulai sangkut pautkan isu tersebut dengan kondisi di negara ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya naik kereta ekonomi Progo trayek Lempuyangan-Pasar Senen dengan harga Rp30.000 (angkutan rakyat, bukan angkutan presiden atau menteri), saya ngobrol dengan seorang janda dengan 3 orang anak. Beliau berkeluh kesah tentang tingginya biaya pendidikan saat ini. SPP mungkin gratis, tapi ga ada anak sekolah yang cuma bayar SPP tanpa beli buku, ikut ujian, atau beli seragam sekolah. Perlu Anda ketahui, pendidikan adalah salah satu aspek yang dimasukkan Sen dalam HDI-nya.
Kontras dengan perasaan ibu itu, dan juga para orang tua lainnya, pemimpin negara ini membanggakan bahwa perekonomian kita adalah terbesar ke-16 di dunia dengan PDB per 31 Desember 2010 sebesar US$700 milyar[1]. Sekali lagi, tanda bahwa PDB adalah alat ngeles paling mujarab untuk meninabobokkan mereka yang tidak tahu esensi PDB itu. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah hotel di atas tebing Parangtritis, seorang birokrat pemerintahan pusat dengan latar belakang sarjana hukum dan bekerja di lembaga koordinator investasi, menggembar-gemborkan nilai PDB Indonesia yang terus meningkat. Lagi, PDB menjadi gambar paling photogenic dari perekonomian negeri kita. Birokrat itu aman-aman saja ngomongi di depan pejabat daerah yang, maaf, kurang tahu esensi PDB. Coba saja dia berhadapan dengan kita di forum yang mulia ini, pasti dia akan sakit perut dan pusing kepala dengan pertanyaan gila kita. Stiglitz, Sen dan Fitoussi ditugaskan untuk menjawab dan memberikan masukan konstruktif atas kontradiksi-kontradiksi itu, atas hiperbola-hiperbola itu. PDB adalah ukuran produksi pasar walaupun kerap diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi (Stiglitz, Sen dan Fitoussi, 2009). Tulisan saya ini belum saya dukung dengan kondisi riil indikator-indikator itu dan pendukungnya, baru sebatas mengaktualisasikan ide, membangun sebuah kritisi a la politisi dan media.
Saya ingin memasukkan unsur Pancasila di sini. Pasal 5 Pancasila berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ayat ini bisa ditafsirkan sangat luas. Saya ingin mempersempit saja batasan keadilan itu dari sudut pandang ekonomi. Pernahkah anda mendengar Indeks Gini? Indeks ini dapat menjadi alat deteksi atau semacam proxy kemerataan/ketimpangan distribusi pendapatan sebuah masyarakat. Nilainya selalu positif dan tidak akan lebih besar dari 1. Makin mendekati satu, makin tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi. FYI, salah satu daerah yang berbangga dengan status keistimewaannya memiliki indeks Gini tertinggi daripada provinsi lain di Jawa (I let you googling the data), walaupun trennya terus menurun (distribusi pendapatan semakin merata).
Pertumbuhan ekonomi yang sering dilambangkan dengan pertumbuhan PDB seringkali dijadikan proxy bahwa ekonomi kita semakin membaik. Tapi siapa sebenarnya yang menerima balas jasa terbesar dari pertumbuhan PDB itu? Apakah para PNS penerima remunerasi, atau PNS biasa, ataukah bakul jamu gendong, ataukah investor minyak asing, atau karyawan BUMN atau para pemain saham? Sulit menelusur siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi itu. Hal yang selama ini kurang mampu menjawab sila kelima Pancasila di atas.
Untuk mempermudah jawaban, kita akan lihat secara kasat mata a la ekonom gila, tentang pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi sudah menjawab rasa keadilan sosial? Anda masukkan angka-angka ini ke program excel anda. Pertumbuhan PDB riil Indonesia dari tahun 2002-2010 berturut-turut (%) adalah 4.5; 4.8; 5.0; 5.7; 5.5; 6.3; 6.1; 4.5; 6.1. Indeks Gini Indonesia pada periode yang sama adalah 0.33; 0.32; 0.32; 0.36; 0.33; 0.36; 0.35; 0.37; dan 0.38. Jadikan kedua series tersebut dalam dua sumbu Y yang berbeda, kiri dan kanan. Anda lihat, apakah ada kesamaan tren? Sekilas tren pertumbuhan PDB meningkat diikuti dengan tren indeks Gini yang juga meningkat. Namun, kita tidak bisa serta merta mengkausalitaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan. Mungkin tidak terlalu relevan juga dengan menyimpulkan bahwa ada korelasi di antara kedua ukuran tersebut. Korelasi diantara keduanya mungkin ada dalam jangka pendek, tapi mungkin tidak dalam jangka panjang. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa (bisa diperdebatkan kapan awal pertumbuhan ekonomi), mungkin hanya segelintir pemilik faktor produksi yang akan menikmati kue perekonomian, tapi seiring dengan majunya perekonomian dan adilnya akses menuju kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, akan semakin banyak orang yang akan menikmati kue perekonomian sehingga distribusi pendapatan semakin merata.
Kembali kepada apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir ini sudah benar-benar mencerminkan rasa keadilan? Apakah pertumbuhan PDB hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya? Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya bukan apakah pemerintah tidak bisa melaksanakan sila kelima Pancasila (destructive question), tapi bagaimana pemerintah dan kita menyikapi fakta yang ada guna semakin memeratakan pembagian kue ekonomi (constructive question)?
Adil bukan berarti sama rasa sama rata. Namun, semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan juga bukan pertanda yang terlalu baik untuk membangga-banggakan prestasi ekonomi di sisi lainnya. Seperti yang direkomendasikan Stiglitz, Sen dan Fituoussi, perlu diinformasikan pula bagaimana indikator ekonomi lainnya secara berimbang seperti distribusi pendapatan, konsumsi dan kekayaan sehingga masyarakat pun tahu kondisi mereka secara komprehensif. Selama ini pidato presiden dan para menteri hanya ditujukan secara langsung kepada para pejabat, pengusaha kaya, investor asing, tapi tidak berani menjelaskan secara langsung dan gamblang kepada tukang becak, pedagang asongan, pelajar dan mahasiswa. Mereka lupa bahwa bangsa ini, publik adalah seluruh elemen masyarakat. Informasi adalah barang publik, semakin banyak informasi yang kita dapat tentang apa yang terjadi di masyarakat, semakin baik pula demokrasi kita berfungsi. Sekali lagi, ukuran kesejahteraan adalah barang penting untuk melihat secara gamblang dan objektif tentang perkembangannya. Namun, subjektifitas publik tentang indikator tersebut juga harus dijadikan start awal tentang apakah substansi peningkatan kesejahteraan (yang diukur dengan berbagai indikator itu) sudah benar-benar tercapai? Sekian.