Kenapa Migas Kita “Dikuasai” Asing – Part 1 (kurang modal??)

Oleh: Priyok Pamungkas

Saya geli sendiri sebuah postingan di FB yang menggambar peta Indonesia yang dipenuhi berbagai bendera negara asing sebagai sebuah penanda perusahaan dari negara mana saja yang menguasai eksploitasi migas di negara kita, dan lucunya tak aada bendera Indonesi a di sana. Sangat provokatif memang, terlihat di posting-posting komentar setelahnya penuh emosi nasionalisme.
Memang tak ada yang salah, tapi beginilah dunia yang begitu gelap, minim informasi, dan semi-tertutup. Dunia Migas. Sehingga tak salah orang-orang diluar sana teriak-teriak dengan petantang-petenteng tentang migas kita yang konon dikuasai asing. Apa betul ini adalah masalah kita yang tidak punya modal? ataukah ini masalah teknologi? atau ini adalah masalah SDM?
Atau yang paling serem apakah betul teori konspirasi yang selama ini beredar bahwa sumber daya migas kita telah diatur sedemikian rupa sehingga dikuasai oleh pihak asing atau ini adalah hasil dari kebodohan kita sendiri dalam mengelola energi. Wallahu ‘Alam, saya juga tak berani memastikan, yang jelas saya punya fakta, silakan anda mengambil kesimpulan masing-masing.
Industri migas adalah industri yang padat modal. Siklus hidupnya pun cukup panjang, mulai dari fase eksplorasi berupa pengambilan dan kajian data-data geologis dan sebagainya, yang tentunya belum bisa menghasilkan apa-apa, lalu dilanjutkan dengan pembuktian analisis geologis tersebut dengan cara membuat sumur eksplorasi yang biayanya bisa mencapai USD30juta untuk satu sumur lepas pantai, padahal pengeboran tersebut hanya berpeluang berhasil 1:10, sehingga perusahaan migas perlu berjaga-jaga menyiapkan uang USD300juta in case butuh gali 10 sumur, lagi-lagi perusahaan migas belum mendapatkan revenue apa-apa.
Apabila akhirnya ditemukan, maka perlu pengeboran lanjutan dan pengembangan fasilitas produksi yang membutuhkan dana ratusan juta dollar. Sampai pada akhirnya perusahaan migas bisa menikmati pendapatan mereka setelah fasilitas produksi itu jadi, itu pun masih harus keluar biaya untuk maintenance dan antisipasi penurunan produksi akibat faktor alami. Dan saudara-saudaraku sekalian, proses siklus ini bisa memakan waktu 20 tahun!!!!
Sifat alamiah industri migas inilah yang akhirnya seperti membuat tembok tersendiri apabila ada investor yang ingin coba-coba bermain minyak, kalau bahasa kerennya mungkin barrier to business. Butuh kemampuan finansial luar biasa untuk melakukannya. Mari kita buat skenario terbaik. Untuk kegiatan eksplorasi buth USD10juta, sumur eksplorasi  5 buah USD150jt, dan pengembangan fasilitas produksi dan sumur produksi USD200jt jadi total USD360jt atau Rp.3,420,000,000,000 (baca: Trilyun) untuk satu lapangan.
For your info, tempat saya bekerja dalam satu blok memiliki 5-9 lapangan. Jadi kalau mau terjun ke dunia migas taruhannya adalah Rp 3,5 T.  Di seluruh Indonesia setidaknya ada 157 Wilayah Kerja Migas (blok produksi) yang berproduksi.
Anggap saja satu blok produksi memiliki 5 lapangan, maka investasi yang diperlukan rata-rata adalah Rp2700T belum termasuk maintenance yang perbulan bisa mencapai USD50jt. Sehingga bisa dibayangkan betapa betul-betul padat modalnya bisnis  ini. Lagi-lagi tidak sembarangan perusahaan bisa masuk kesini. Itu sebabnya perusahaan nasional kita, Pertamina, tak mampu berbuat banyak dalam kancah perminyakan di Indonesi. Dengan laba yang “hanya” Rp 21T, yang mana setengahnya disetorkan ke negara, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Pertamina untuk mengelola seluruh blok di Indonesia.
Walau memang ada cara lain dalam mengelola migas kita sendiri, yaitu dengan mengambil blok yang sudah habis masa kontraknya, namun itu biasanya adalah lapangan yang sudah decline. Namun tetap saja, uang masih bicara dalam maintenance dan pengembangan blok “sisa” KKKS lain tersebut, seperti yang dilakukan Pertamina untuk Enhanced Oil Recovery terhadap sumur-sumur tuanya (yang kebanyakan ex-KKKS lain). Sehingga menyerahkan seluruh pengelolaan migas di Indonesia adalah merupakan kebijakan yang kurang bijak menurut saya.
Lantas ada suara lain yang bilang kalau Pertamina tidak bisa mengelola sekarang kan bisa disimpan nanti untuk anak cucu kita (saya ingat betul ini perkataan dosen saya, Pak Revrisond) sambil menanti Pertam. Saya sendiri sangat setuju mengenai hal ini, 1000%. Namun ada constraint lain untuk mewujudkannya. Yaitu kita sendiri. Kenapa kita sendiri?nah akan saya lanjutkan di tulisan
selanjutnya.

Advertisements

Saya Manusia (Setengah) PNS

Oleh: Priyok.
Saya tidak bekerja di salah satu kementrian. Juga tidak bekerja di salah satu lembaga tinggi negara. Ataupun di instansi pemerintah pusat lainnya. Bagaimana saya mau bekerja di sana, semangat saya untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah ditolak mentah-mentah oleh Departemen Keuangan. Betul sekali teman-teman, saya tidak lolos ikut tes seleksi CPNS, bahkan pada proses jeratan pertama saya langsung tidak nempel. Hah, sudahlah. Oh iya, saya juga tidak bekerja di pemerintah daerah. Apalagi guru atau dosen, bisa ancur nanti anak didik saya.
Tapi saya ini PNS. Maksudnya seperti PNS, tidak 100% PNS. Mmm, mungkin lebih fair kalau saya disebut (setengah) PNS. Wah, apa ada institusi yang seperti itu. Yang memperkerjakan (setengah) PNS. Ini istilah saja kawan, sebenarnya sih tidak ada. Tapi kategori pekerjaan memiliki 50% gen PNS sehingga saya bisa menyebut seperti itu. PNS atau Pegawai Negeri Sipil memiliki ciri-ciri bekerja untuk memberikan pelayanan kepada publik, menjalankan roda pemerintahan, dan dibayar oleh negara. Lantas pekerjaan apa yang saya lakoni?
Saya bekerja di perusahaan minyak multinasional yang beroperasi di Indonesia.
Anda pasti bingung membaca hal ini. Apa korelasinya PNS dengan pegawai perusahaan minyak multinasional. Kalo di Pertamina mungkin masih bisa disambung-sambungin.
Kami boleh menyebut diri kami (setengah) PNS karena melihat ciri-ciri barusan terdapat pula ciri-ciri pegawai yang bekerja di perusahaan operator migas. Memberikan pelayanan publik, jelas bukan. Kantor perusahaan-perusahaan tersebut jelas-jelas bukanlah tempat pembuatan KTP. Perusahaan-perusahaan tersebut jauh-jauh datang dari jauh (datang tak dijemput, pulang tak diantar) murni termotivasi bisnis. Uang, uang, dan uang.
Menjalankan roda pemerintahan, secara langsung tentu tidak. Sekali lagi bisa penulis tegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas independen yang termotivasi uang. Namun dibalik itu semua, perusahaan-perusahaan ini “nyawer” sekitar Rp 400 Trilyun untuk membiayai pemerintah. Jadi secara tidak langsung perusahaan migas baik lokal atau asing menjalankan roda pemerintahan. Tanpa saweran mereka mungkin APBN kita cuma habis disetor ke daerah dan bayar gaji PNS yang sesungguhnya.hehe. Sudah mulai terlihat seperti PNS kan?
Dan yang terakhir, yang menjadi alasan penulis untuk bilang bahwa mereka ada (setengah) PNS adalah karena PNS dan mereka sama-sama dibiayai negara. Republik Indonesia.
Ngapain kita bayarin mereka, apa urusannya?kok jadi kita sih yang bayarin?bukannya duit mereka dah banyak, ngapain pemerintah yang bayarin?kasian PNS kita gajinya ga sebanding ma mereka, ngapain dibayarin?
Pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin muncul dalam kepala anda sekarang. Seakan tidak percaya kalau saya dan teman-teman saya di dunia migas dibayarin oleh pemerintah. Tunggu dulu sobat. Dengan anggaran yang cuma 1200 Trilyun mustahil rasanya mereka benar-benar membayari pegawai-pegawai perusahaan migas tersebut. Karena mereka tidak dibayar pemerintah lewat APBN. Mereka dibayar oleh pemerintah kita melalui mekanisme cost recovery
Cost Recovery
Seperti yang dulu pernah penulis sampaikan di tulisan “Ada yang Tahu Bagaimana Sebenernya Hitung-hitungan Minyak dan Gas Bumi Kita?” bahwa komponen penghitungan bagi hasil minyak dan gas salah satunya adalah cost recovery. Bahkan terkadang ini menjadi kue terbesar bagi kontraktor/perusahaan migas di Indonesia.
Cost recovery adalah porsi pengembalian biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor atau perusahaan migas dalam melakukan kegiatan operasinya oleh pemerintah. Uang cost recovery diambil dari hasil migas yang dilakukan oleh kontraktor tersebut. Jadi jumlah pengembaliannya tak boleh melebihi bagian pemerintah. Nah, karena gaji merupakan komponen biaya operasional maka gaji pegawai-pegawai itupun masuk ke dalam skema cost recovery ini.
Pemerintah kita kali ini sudah agak pintar. Sebelum tahun 2010, segala jenis biaya operasional termasuk CSR bisa di-cost recovery. CSR yang mestinya jadi kewajiban perusahaan dalam “beramal” ternyata uang-uangnya berasal dari kocek pemerintah. Maka dari itu, dikeluarkanlah peraturan mengenai negative list cost recovery, biaya-biaya yang tidak bisa di-cost recovery salah satunya CSR tadi.
Bagian cost recovery inilah yang membuat dunia migas menjadi sebuah investasi yang menarik bagi investor. Bahkan disebut-sebut sebagai skema bagi hasil terbaik, paling fair, paling win-win solution yang ada di planet bumi. Entahlah, bagi saya sebutan ini hanya karena mereka merasa lebih untung.

Our Oil Management Philosophy

Oleh: Priyok

Let’s go back to our main course, energy. In this writing, we will talk about the PSC itself. What kind of animal is that? Why we choose PSC as our management for exploiting oil and gas.

Di dunia ini, terdapat 2 mainstream pengelolaan minyak dan gas. Pertama adalah aliran Anglo-Saxon yang menerjemahkan pengelolaan migas menjadi system konsensi. Dimana baik pengusahaan maupun penguasaan bisa diserahkan kepada swasta. Kedua adalah aliran Continental, dimana pengusahaan dapat diserahkan kepada swasta, namun penguasaan tetap dimiliki oleh negara. Kalau kedua aliran tersebut adalah kontinum, maka Indonesia lebih cenderung ke arah Continental.

Sistem pengelolaan di Indonesia disebut PSC (Producing Sharing Contract). Sistem ini merupakan sistem buatan Indonesia yang diakui dunia sebagai salah satu sistem kontrak terbaik yang menguntungkan baik kontraktor maupun penguasa lahan. Sistem ini ditemukan pada tahun oleh begawan minyak Indonesia, Ibnu Sutowo, setelah ngobrol-ngobrol dengan Menteri Pertambangan saat itu Ir. Bratanata dan seorang lawyer muda, Mochtar Kusuma Atmadja. Berikut adalah diskusi imajiner antara ketiga orang tersebut merangkum hasil yang mereka dapatkan untuk kemajuan sektor migas Indonesia.

Ibnu : Piye iki?Nek ngene terus Indonesia iso rugi. Konsensi kok hasilnya cuma segini. (dengan gaya tegasnya yang khas)

Mochtar : Lha Dados Pripun Pak. Nyatanya kita ga punya SDM ma modal kok.

Bratanata : Tapi memang betul kita harus berubah, memang kita dapat hasil yang kecil sekali dari migas kita

Mochtar : Tapi bagaimana mungkin, sekolah saja sulit.

Bratanata : Dah lah, ga usah dipikir rumit. Kasih pajak saja yang besar. Selama ini kita mengenakan pajak pada penghasilannya, itu jelas-jelas kurang. Sekarang kalau perlu setiap dirutnya ngupil kita pajakin. hahahahahaha (semua tertawa kecuali Ibnu, yang masih menghisap dalam-dalam cerutunya. Berpikir)

Obrolan pun mulai tidak fokus, Bratanata dan Mochtar malah menggosip Pak Harto yang katanya takut sama Bu Tien Soeharto. Sampai mereka dikagetkan oleh teriakan Ibnu. Eureka!!!!
Ibnu : Saya menemukan sebuah konsep, tadi itu kok saya kelingan sama bapak saya yang petani. Dulu itu bapak saya ga punya sawah, jadi numpang kerja di sawah orang. Kan sama aja tho kaya kita ini. Bule-bule itu juga penggarap di tanah kita. Mestinya level mereka ya gurem. Ga kaya sekarang ini udah kaya jadi bos di tanah kita

Mochtar : Betul, betul, betul.

Ibnu : Yo wes, digawe kono.

Sip. Cukup segitu diskusi imajinernya. Kalo kepanjangan jadi saingan cerpen Si Kancil kan ga enak. hehe. Lantas bagaimana kelanjutannya? Konsep baru tersebut pun disarikan dari kebiasan sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh petani-petani di Indonesia. Jadi ini benar-benar sistem asli Indonesia bung!!!lengkap dengan segala kepasrahan, nrimo, dan ketertindasan petani Indonesia yang tak kunjung sejahtera. Konsep dasarnya adalah mempertahankan prinsip kedaulatan. Pihak penggarap mempunyai kedaulatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan pihak pemilik lahan tetap memiliki kedaulatan lahannya serta menentukan jenis produksi pertanian. Jadinya cuan, sama-sama untung. Bagaimana pun, untuk sementara ini kita berada dalam posisi belum memiliki teknologi yang memadai dan tidak punya cukup uang untuk investasi di dunia migas ini.

Bagaimana detailnya?

1. Sistim Pembagian 
Dalam kehidupan petani di pedalaman Indonesia. Mereka mengenal ilmu paron. Dimana hasil garapan 50% dimiliki oleh penggarap dan 50% lainnya diberikan kepada pemilik lahan. Sebenernya sih g ada yang baku. Mau 50:50 atau 80:20 bebas. Tergantung sepakatnya kedua belah pihak. Bedanya dalam bisnis migas, pemerintah kita sudah agak pintar-pintar menentukan bagi hasil ini. Tidak seperti petani yang menggunakan perasaan dalam bagi hasil (sekenanya saja), pemerintah kita sudah mempertimbangkan pembagian tersebut dengan menggunakan jurus IRR, NPV, dll. Sehingga ketemulah angka yang cucok buat kedua belah pihak.

2. Kewenangan Manajemen
Kewenangan manajemen produksi digambarkan dengan hak atas penetapan produksi dan masa panen. Gampangnya pemilik tanah sebenarnya bisa menentukan mau ditanami apa itu lahan , padikah, jagung, ataupun ganja. Dari literatur yang saya baca, pemilik lahan bahkan menentukan waktu panen (saya sih bingung masa waktu panen, klo panennya 9 bulan masa maksa 4 hari. Emangnya KD!!!). Nah, penggarap diberi kewenangan dalam hal operasional. Mau ke sawah tiap hari atau nyangkul sambil brit dance atau ngawinin anak yang punya lahan.ups!!!itu urusan penggarap. Dalam sistem PSC poin tersebut diejawantahkan dalam bentu pemerintah memiliki kewenangan dalan bidang yang strategis. Penentuan berapa yang minyak yang dilifting, gas mana yang boleh dijual ke luar negeri, kebijakan DMO itu urusan pemerintah. Sedangkan perusahaan minyak dibebaskan dalam mengatur operasional, yang enak aja coy.

3. Hak atas Pemilikan Property
Saya kebetulan pernah menyewa tanah, di atas tanah itu dibangun sebuah kandang sapi an kolam ikan. Apa iya kalau kontrak habis lantas kandang + kolam tersebut saya ambil bawa pulang. Kepemilikan asset di atas tanah tersebut kembali ke pemiliknya. Begitu juga dalam dunia bisnis migas. Semua asset yang dibeli oleh perusahaan minyak adalah milik pemerintah dan kembali kepada pemerintah. Tampaknya memang keren, kita jadi memiliki platform tengah laut, mesin yang segede gaban, pompa angguk, bahkan bandara!!!tapi saya juga pernah melakukan tagging (melabeli asset) terhadap alat fitness, dan itu pun milik pemerintah.hehehe.

4. Penentuan Produk Sampingan
Kalau petani ingin melakukan tumpang sari (menanam selain tanaman pokok disela-sela tanaman pokok), maka hasilnya adalah rejeki petani. Karena itu merupakan kejelian petani dalam memanfaatkan lahan yang ada. Selain minyak, dalam reservoir yang sama, terdapat pula kandungan yang lain seperti gas, kondesat, pasir, dan air. Nah, apabila kontraktor berpikir untuk nyambi membuat usaha air minum galonan hasil dari galiannya, maka aka nada hitung-hitungan lain yang tentu saja lebih menguntungkan si kontraktor.

5. Penentuan Biaya Operasi
Dalam sistem kerjasama pengolahan sawah di pedesaan, walaupun yang mengeluarkan biaya adalah penggarap, yang menentukan besarnya biaya produksi adalah pemilik lahan. Ini dikarenakan sebagai pemilik lahan yang menuntut mendapatkan hasil, tentunya kalau tidak diatur biaya operasionalnya, ga dapet jatah dong.

6. Pemilikan Cadangan dan Penyerahan
Karena yang menggarap adalah orang lain. Meski jarak sawah dengan pemilik lahan jauh lebih dekat, tetap hak penyerahan dan pengaturan hasil pertanian dimiliki oleh penggarap. Suka-suka dia mau dijual belakangan, disimpen dulu menunggu harga baik, penentuan kemana mau menjual. Nah kalau laba baru dibagi.

Banyak pengamat menilai kalau sistem yang kita lakukan ini kurang cocok. Pertama karena ribet, itung-itungannya njlimet dan rawan dispute. Kedua, sistem ini dianggap tidak menguntungkan. Karena secara kasat mata kita mendapat porsi lebih kecil, di lain pihak di mata bisnis inilah jalan yang cukup adil. Pemerintah tak modal apa-apa, ya dapetnya segitu. Penyertaan kepemilikan paksa menanggung konsekuensi lain, karena tidak hanya memasang angka 20% kepemilikan misalnya dalam akta, namun juga keterlibatan penyertaan modal kerja sebesar 20% dari perencanaan. Sehingga bagi sebagian pengamat yang lain (termasuk saya, tapi saya bukan pengamat), inilah solusi dari ketidakmampuan negeri ini mengelola migasnya (secara ekonomi dan teknis) dan kebutuhan migas yang terus menerus meningkat. Kalau pengamatan anda?

Ada yang Tahu Bagaimana Sebenarnya Hitung-hitungan Minyak Dan Gas Bumi Kita?


Oleh: Priyok Pamungkas*

Tak banyak orang tau, karena memang industri ini agak sedikit menutup diri. Jauh dari hingarbingar politik dan ekonomi nasional. Yang kebanyakan dimengerti oleh sebagian mahasiswa adalah para perusahaan asing itu mengambil kekayaan alam dari perut Indonesia, mengeruknya, bawa kabur ke negeri asalnya dan menyisakan sedikit untuk negara kita. Ya, tidak sepenuhnya benar sih. Mari kita melihat lagi secara lebih objektif apa benar “gambaran” yang dimiliki sebagian aktifis itu benar sepenuhnya atau tidak.
Saya beri gambaran sedikit dulu tentang investasi di dunia migas. Bisnis migas merupakan bisnis yang tidak murah. Sebagai informasi saja, harga sewa alat mengebor saja bisa mencapai ratusan ribu dollar per hari. Itu baru mengebor, dengan kemungkinan tidak dapat apa-apa. Belum fasilitas yang lain yang nilainya ratusan juta dollar amerika. Wajar saja kalau sumbangsih negeri ini terhadap investasi di dunia migas hanya kurang dari 6% (Maret 2011,detik.com). Bisa jebol APBN kita ngurus migas. Besarnya investasi yang dilakukan membuat perusahaan-perusahaan minyak menuntut expected return yang besar pula. Ya, bisnis lah.
Disinilah dimulainya dilema. Di satu sisi pemerintah kita tak punya kemampuan investasi di bidang migas, Pertamina pun terbatas. Selain itu, pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas nasional yang terus meningkat. Memenuhi permintaan nasional berarti melipatgandakan produksi minyak dan gas yang kita miliki, yang artinya investasi besar-besaran, yang bemuara ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi itu semua sendirian. Karena keterbatasan dana yang dimiliki.
Oleh sebab itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan mengajak investor swasta (tidak hanya asing) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Investasi yang sangat besar, seperti yang disebutkan di atas, menuntut return yang besar. Kalau tidak, malas lah investasi tak menguntungkan. Sama saja kalau kita disuruh berbisnis, tapi laba yang kita peroleh ternyata jauh lebih rendah dari bunga bank. Ya mending modalnya dideposito aja deh, dapetnya lebih gede (ehm, di bank syariah ya). Dilema di atas memaksa pemerintah untuk memberikan pengumuman “Perhatian, yang mau minyak, yang mau minyak”.
Pemerintah kita adalah pemerintah yang moderat, kata lainnya cari aman. Takut kalau investor kabur, tapi juga takut kalau popularitas turun kalau tidak pro rakyat. Sehingga tidak akan berani menekan investor untuk memberi ”lebih” bagi kita, tapi juga belagak berani kalau sdh terkait popularitas. Akhirnya solusi jalan tengah dari kedua kepentingan tersebutlah yang diambil. Yaitu dengan memberikan hak mengelola dan mengeksploitasi suatu daerah dengan sebutan kontrak PSC (production sharing contract).
Selanjutnya apakah kita “menjual” harta kekayaan kita secara murah kepada pihak asing?
Ehm, begini. Saya punya penggambaran yang kira-kira mirip untuk pola kerja sama ini. Filosofi kerjasama ini mirip dengan petani di Indonesia hari ini. Sudah jamak di Indonesia, kalau petani tak punya lahan. Sehingga mereka menjadi buruh tani dengan mengerjakan tanah garapan milik orang lain (gurem). Nah, asumsikan pemilik tanah garapan adalah pemerintah kita dan petani penggarap adalah perusahaan-perusahaan minyak (BUMN,lokal, maupun asing). Mereka diberi kontrak selama beberapa tahun untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ”tanah garapan” mereka. Dalam bahasa teknis, mereka adalah kontraktor kita dalam menggarap minyak dan gas kita.
Nah sekarang beranjak ke bagian paling serunya, uang. Tak semudah petani gurem dan tuannya yang Dalam undang-undang kita (no 22/2001 klo nda salah), ada sistem bagi hasil dari hasil produksi minyak, besarannya berbeda-beda tiap kontrak, tapi rentangnya antara (pemerintah:perusahaan minyak) 65:35 sampai 85:15 dari profit. Terdengar manis bukan?Pemerintah seakan-akan menjadi porsi lebih besar. Tapi perhitungan belum berhenti sampai disitu. Bisa jadi pemerintah mendapat bagian yang sangat kecil, namun bisa juga pemerintah mendapat hasil yang sepadan (ga ngapa2in, dapet duit juga). Kok bisa? begini detailnya.
Lebih enak jelasinnya lewat gambar, asumsikan tabung yang di tengah adalah semua hasil minyak dan gas. Di awal perhitungan, pemerintah ingin memastikan dalam setiap operasi perusahaan minyak mendapatkan hasil. Itulah yang biasanya disebut FTP (First Tranche Petroleum) yang biasanya sebesar 20% dari total produksi. FTP ini kemudian dibagi sesuai porsi pemerintah dan kontraktor.
Selanjutnya, dalam mekanisme PSC di Indonesia ada yang namanya cost recovery. Bagi anda belum tahu, seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor mulai dari beli kentang goreng untuk lemburan karyawan sampai beli mesin turbin yang besarnya segede gaban, mulai dari pijet untuk karyawan sampai service mesin bisa ”direimburse” kepada pemerintah. Disinilah lokasi ”main mata” antara kontraktor dan pemerintah. Kontraktor bisa saja menyelipkan biaya-biaya yang tidak termasuk cost recovery dan pemerintah masih terbatas baik tenaga dan waktu untuk mengaudit cost recovery per item. Ada juga investment credit, ini merupakan insentif kepada kontraktor untuk kasus-kasus tertentu misalnya pengeboran di laut dalam yang investasinya jauh lebih besar lagi.
Nah, sisa dari pendapatan minyak dan gas setelah dikurangi poin-poin di atas lah yang kemudian dibagi hasil oleh pemerintah dan kontraktor. Itupun kalau ada sisa, karena bisa jadi penghasilan dari minyak dan gas tersebut sudah keburu habis saat membayar cost recovery kepada kontraktor. Ada 2 lagi pendapatan pemerintah, dari pajak dan DMO. Kalau pajak anda tahu sendiri lah, kalau DMO?DMO atau Domestic Market Obligation adalah kewajiban bagi kontraktor untuk menjual hasil produksi mereka ke dalam negeri (tergantung kontrak, rata-rata 20-25% dari sisa perhitungan) dengan harga tertentu, bisa sampai 10% dari harga pasar. Tapi karena ribet ngambilin itu minyak dari tiap-tiap field, terkadang pemerintah Cuma ambil mentahnya aja. Itu minyak dijual aja dengan harga pasar, nah selisih harganya itu yang disetorkan ke pemerintah.
Kalau dari gambar di atas, kelihatannya memang bagian kontraktor lebih banyak walaupun tidak mutlak. Faktor yang paling menentukan disini adalah bagian cost recovery dan pendapatan dari produksi minyak. Makin tinggi cost recovery, makin berkurang jatah kita dengan asumsi produksi tetap karena remaining produksinya menjadi kecil atau bahkan tak ada sisanya sama sekali (malah nombok cost recovery.hehe). Data BP MIGAS tahun 2007-2009 menunjukan peningkatan nilai cost recovery tanpa diiringi tercapainya target produksi. Yang artinya secara umum, “jatah” negara kita dari hasil migas menurun, walaupun mungkin tetap berada di level yang tinggi akibat meningkatnya harga minyak.

Nah begitulah kira-kira hitung-hitungan bagi hasil antara pemerintah kita dan kontraktor perusahaan minyak (termasuk pertamina). Yang lain-lain, akan kita kaji lebih detail. Sementara ini dulu, untuk membuka tabir dunia migas yang memang ”tertutup”. Mohon kritik dan saran kalo2 salah.hehehe

*)Mantan ketua BEM FEB UGM, sekarang sedang “belajar” disalah satu kontraktor migas Asing dari Paman Sam. Biografi yang rada bener nyusul

/** **/ var sitti_pub_id = “BC0004552”; var sitti_ad_width = “610”; var sitti_ad_height = “60”; var sitti_ad_type = “5”; var sitti_ad_number = “2”; var sitti_ad_name = “”; var sitti_dep_id = “14103”;