Hambarnya Janji Politik Pilkada Jakarta




Oleh: Muh. Syarif Hidayatullah


Janji adalah elemen paling mendasar dalam suatu kampanye Pilkada. Janji merupakan produk yang akan ditawarkan oleh Calon Gubernur (cagub) kepada para pemilih (voters), dan pemilih akan “membeli” salah satu dari sekian produk yang ditawarkan tersebut. Demi memastikan kursi kekuasaan, seharusnya para Calon Gubernur berlomba-lomba membuat  janji yang berkualitas sehingga dapat menarik minat para pembeli. Akan tetapi kenyataan justru jauh ideal.
Politik pada dasarnya mengikuti hukum supply demand. Politikus yang mengingankan suatu jabatan adalah produsen yang menawarkan produk berupa janji/program, yang akan dilahap oleh  pembeli (pemilih) dengan imbalan berupa suara (vote) (Mitchel, 1968). Pada teori pilihan publik (public choice theory) hal ini disebut sebagai pasar politik (political market). Dalam konteks pemilihan umum, inputnya adalah evaluasi preferensi individu atas pertukaran yang hendak ditawarkan. Misalnya, pemerintah/politisi menawarkan program di dalam pemilu, maka pemilih akan menilai, mengevaluasi, dan menentukan prefrensinya (Rachbini, 2006).  
Di Indonesia, kualitas substansi janji nampaknya bukan hal yang mutlak. Janji, visi-misi dan program tidak lebih daripada pemanis seremonial kampanye. Janji seringkali hanya menjadi taglineposter, leaflet dan iklan, tapi tidak ada penjelasan yang cukup komprehensif terkait kebijakan publik apa yang akan diambil oleh sang Cagub apabila terpilih. Disisi lain, isi dan perencanaan kebijakan seorang Cagub bukanlah hal yang cukup “seksi” bagi pemilih Indonesia. Figur, background, dan pencitraan dari seorang calon lebih menjadi pertimbangan utama bagi pemilih.  
Janji dalam Pilkada Jakarta 
Mari kita berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang segera berlangsung. Menurut penulis, ada tiga hal yang menjadi kelemahan utama dari janji-janji calon Gubernur DKI Jakarta. Pertama, tidak adanya rancangan anggaran. Kedua, minim kreasi dan banyak repitisi. Ketiga, tidak ada detail kebijakan.
Pertama, anggaran merupakan dasar dari semua kebijakan publik. Ketersediaan  anggaran menentukan kebijakan publik apa yang mungkin dapat dilaksanakan. Jika diperhatikan secara seksama, tidak ada satupun dari calon Gubernur Jakarta yang mencantumkan jumlah anggaran yang mereka butuhkan untuk merealisasikan janji-janji mereka.
Janji memang mudah diumbar, akan tetapi untuk merealisasikannya dibutuhkan anggaran yang memadai. Contohnya, salah satu calon Gubernur Jakarta mengumbar akan memberikan pendidikan gratis dari SD hingga SMA jika terpilih. Secara normatif, janji tersebut sangatlah baik. Akan tetapi, apakah anggaran DKI Jakarta (APBD) memadai untuk merealisasikan visi tersebut.
Saat ini, alokasi anggaran untuk pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencapai 28,9% dari APBD. Dengan jumlah anggaran tersebut, pendidikan gratis dapat terlaksana hingga level SMP. Apabila pendidikan gratis direalisasikan hingga level SMA, seperti janji sang calon gubernur, maka anggaran pendidikan tentunya akan membengkak hingga di atas 35% APBD. Apakah hal ini sudah diperhitungkan oleh sang calon Gubernur?
Selain dari sisi pengeluaran, harus diperhitungkan sisi penerimaan. Apabila janji-janji kampanye dilaksanakan, maka akan ada pembengkakan dari sisi pengeluaran, oleh sebab itu harus ada peningkatan dari sisi penerimaan. Seorang calon gubernur seharusnya sudah melakukan kalkulasi terhadap hal tersebut. Seperti sumber penerimaan apa yang harus dimaksimalkan dan kebijakan fiskal apa yang bisa dilakukan. Apakah sang gubernur akan menaikkan pajak daerah, memperbasar retribusi, atau melakukan kebijakan fiskal lainnya.
Kedua, janji yang dikeluarkan oleh para kandidat sangat minim kreasi dan banyak repetisi. Kebijakan yang dibawa oleh Cagub seringkali hanya repetisi dari rencana kerja Pemerintah yang sudah ada. Contohnya, ada Cagub yang mengatakan akan membangun Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi problematika kemacetan Jakarta. Padahal rencana pembangunan MRT sudah lama dibahas dan sudah disepakati jauh sebelum Pilkada dilaksanakan. Siapapun yang menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek MRT akan tetap berjalan. Hal ini yang akan menimbulkan bias kebijakan dan akan berujung pada klaim atas keberhasilan suatu kebijakan.
Ketiga, tidak ada detail kebijakan. Setiap Cagub DKI Jakarta pada dasarnya membawa isu yang sama, yaitu seputar kemacetan, banjir dan isu ketimpangan sosial. Persoalannya adalah, solusi yang ditawarkan seringkali mengambang dan tidak bisa diukur secara jelas. Para Cagub dengan mudah mengklaim akan mengatasi banjir dan kemacetan. Akan tetapi, bagaimana caranya (how) dan timeline pelaksanaan kebijakan (when) tidak tercantum secara detail.
Contohnya, banyak Cagub yang menyatakan akan mengatasi problem kemacetan. Tapi tidak ada yang mencantumkan bagaimana langkah-langkahnya. Apakah harus membuat jalan baru?jika iya seberapa panjang jalan baru akan terbangun setiap tahunnya dan dibangun dengan anggaran apa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau dengan skema public private partnership).
Saat ini rata-rata kecepatan kendaraan di Jakarta hanyalah 13-15 Km/jam, sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kecepatan tempuh perkotaan di kota-kota di Jepang (20 Km/jam) ataupun di Inggris (40 Km/jam) (Parikesit, 2011). Seorang Gubernur harusnya dapat membuat parameter yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan tersebut. Seorang calon Gubernur harus berani mengatakan bahwa dia menargetkan rata-rata laju kecepatan kendaraan di tahun 2012 menjadi 18 Km/jam, 2013 menjadi 25 Km/Jam, dan seterusnya. Dari situ, masyarakat dapat melakukan penilaian atas realisasi dari janji yang sudah dibuat.           

Tiga kelemahan tersebut akan menyebabkan kebijakan publik yang buruk (bad public policy). Calon Gubernur menawarkan berbagai program yang mengambangkan tanpa ada parameter keberhasilan dan langkah kebijakan yang jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat (pemilih) akan kesulitan untuk melakukan evaluasi ketika sang Cagub menjabat.
Disisi lain, masyarakat Indonesia cenderung memilih calon gubernur bukan berdasarkan substansi kebijakan. Sehingga apabila pemerintahan sudah berjalan, masyarakat tidak akan melakukan pengawasan melekat  terhadap sang gubernur, karena semenjak awal masyarakat tidak peduli akan program-program dan kebijakan yang ditawarkan. Pada akhirnya, kombinasi atas tidak adanya akuntabilitas rencana kebijakan dan ketidakpedulian pemilih ini akan menimbulkan kebijakan publik yang buruk.
Hal ini tentunya harus dihindari agar roda pemerintahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Politisi (pada calon gubernur) harus melakukan edukasi politik kepada masyarakat terkait pentingnya substansi dari janji kampanye yang ada dan memperbaiki tahapan perencanaan kebijakan publik yang mereka tawarkan. Disisi lain, masyarakat harus mulai lebih peduli terhadap detail dari program yang ditawarkan oleh para calon Gubernur, karena bargaining terkuat masyarakat adalah ketika pemilihan dilakukan. Pemilih dapat memberikan punishment kepada calon yang membawa program yang buruk.
Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi percontohan bagi Pilkada yang cerdas dan edukatif. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi seharusnya menjadi jaminan bahwa pemilih di Jakarta siap menerima pola kampanye yang lebih edukatif. Jangan sampai Pilkada DKI Jakarta berlangsung seperti pilkada lainnya, dimana janji hanya sebatas jargon politik.


***

NB: Source pict.: sorotnews.com
Advertisements

Pendugaan Parameter dan Konspirasi


Oleh: Dyah Restyani



Daripada suntuk, baca ekonomgila aja!.. Kali ini nyoba-nyoba nulis tentang pendugaan parameter dalam ekonometrika, dikaitkan dengan konspirasi. Gimana jelasnya? Langsung aja ya..


Pendugaan

Di dunia statistika & ekonometrika, kita mengenal yang namanya pendugaan. Nah, apa sih pendugaan itu?

Pendugaan adalah proses menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui.

Jika kita hubungkan dengan penyelidikan konspirasi, maka pendugaan dalam teori konspirasi merupakan proses menggunakan data-data yang ada, untuk menduga atau menaksir hubungan antara subjek yang satu dengan subjek lainnya.
Atau secara sederhana, pendugaan adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dengan mengumpulkan dan menganalisa informasi-informasi yang ada untuk kemudian menyimpulkan adanya keterlibatan kasus antara pejabat A dengan pejabat B. Bingung nggak? Yang jelas, gitu deh, kalau bingung, saya nggak tanggung.. Hihihii.
Penduga
Nah, untuk mengetahui pendugaan parameter, maka perlu juga kita ketahui definisi dari penduga. Apa sih penduga itu?

Penduga adalah suatu statistik (harga sampel) yang digunakan untuk menduga suatu parameter.

Kalau dihubungkan (lagi) dengan teori konspirasi, maka penduga merupakan informasi-informasi yang digunakan oleh seseorang dalam menginvestigasi adanya konspirasi untuk suatu kasus tertentu.
Ciri-ciri Penduga yang Baik
Ada beberapa ciri penduga yang baik, antara lain:

– Tidak bias
Suatu penduga dikatakan tidak bias apabila nilai penduga sama dengan nilai parameternya.
Kalau dalam teori konspirasi: terbukti adanya konspirasi apabila informasi-informasi yang dikumpulkan valid sesuai dengan fakta yang terjadi.

– Efisien
Suatu penduga dikatakan efisien bagi parameternya apabila penduga tersebut memiliki varians terkecil.
Penyelidikan konspirasi: bukti-bukti dinyatakan valid apabila informasi-informasi yang ada tertuju pada pihak yang jelas keberadaannya.

– Konsisten
Jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya.
Jika informasi-informasi valid yang tertuju pada pihak yang jelas semakin banyak, maka semakin jelas bukti adanya konspirasi.
Wah, ternyata statistika bisa digunakan untuk menyelidiki konspirasi!.. Hehehee…
Ssst..yang jelas, tidak ada konspirasi apa-apa di balik tulisan ini. :D
Selamat weekend readers!… :D
NB: juga diposting di blog pribadi Dyah.
Source pict: antarafoto.com





Pertarungan Tiga Incumbent

Oleh: M.Syarif Hidayatullah
Ada fenomena menarik dalam pemilihan Gubernur Jakarta kali ini, yaitu munculnya tiga orang “incumbent” yang diusung oleh tiga koalisi yang berbeda. Incumbent pertama tentunya adalah Fauzi Bowo yang merupakan Gubernur Jakarta saat ini, yang dimajukan oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Kedua adalah Joko Widodo, Walikota Kota Surakarta saat ini, yang dimajukan oleh PDI-P dan Partai Gerindra. Ketiga adalah Alex Noerdin yang dimajukan oleh Partai Golkar, PPP, dan PDS.
Secara definitif, Joko Widodo dan Alex Noerdin tentunya bukan seorang incumbent, karena mereka bukan merupakan pejabat politik (gubernur) di daerah tempat pemilihan (Jakarta). Akan tetapi, sebagai Walikota Kota Surakarta dan Gubernur Sumatera Selatan, Joko Widodo dan Alex Noerdin memiliki keuntungan sebagaimana umum nya seorang Incumbent.
Dalam Ranah Ekonomi-Politik, keuntungan seorang incumbent sudah lama dikaji. Laver (2009), Prat (2009), dan Ashwort (2006) sepakat bahwa voters (pemilih) lebih memilih incumbent daripada calon alternatif. Menurut Ansolabeherre (2009), lebih populernya incumbent disebabkan popularitas yang mereka dapatkan karena kebijakan yang sudah mereka lakukan untuk konstituen. Hal tesebut dimungkinkan karena incumbent memiliki kemampuan untuk menggunakan kebijakan sebagai alat untuk menyenangkan pemilih mereka (Franzese, dkk, 2009).
Penulis menyebut Joko Widodo dan Alex Noerdin sebagai incumbent karena saat ini mereka memiliki keuntungan selayaknya seorang incumbent. Joko Widodo dapat membuktikan kapasitasnya dan mempromosikan dirinya melalui kebijakan yang dilakukan di Kota Surakarta. Sedangkan Alex Noerdin cukup menarik perhatian dengan kesuksesannya menyelenggarakan Sea Games tahun lalu. Dengan begitu banyaknya saluran informasi saat ini,  berbagai kebijakan Joko Widodo dan Alex Noerdin dapat dengan mudah terpantau oleh pemilih  yang berada di Jakarta.
Menilai Langkah para incumbent
Di Indonesia, “pesona” incumbent dalam Pilkada sangatlah besar. Hingga tahun 2008, dari 211 Pilkada yang diikuti incumbent, sebanyak 124 (60%) berhasil dimenangkan incumbent (Romli, 2008). Besarnya persentasi ini menunjukkan bahwa incumbent memiliki posisi tawar yang kuat dalam Pilkada.
Secara teoritik, pemilih (voters) akan memberikan hadiah (reward) berupa suara kepada incumbent apabila memberikan kebijakan yang baik, dan memberikan hukuman (punishment) berupa tidak memberikan suara apabila memberikan kebijakan yang buruk (Ansolabeherre, 2009). 
Keunggulan incumbent ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh Fauzi Bowo untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Fauzi Bowo dapat memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik untuk membuat kebijakan populis dan menyenangkan pemilih. Akan tetapi, patut disayangkan, justru keunggulan ini tidak dimanfaatkan secara maksimalkan oleh Fauzi Bowo. 
Carut marutnya kehidupan Jakarta, sepertin kemacetan dan banjir, tentunya mencoreng muka sang Gubernur dan akan menghambat langkahnya untuk terpilih kembali. Media Survey Nasional (MSN) merilis sebanyak 86,4 % warga DKI menganggap buruk kinerja Gubernur Fauzi Bowo dalam menangani kemacetan. Survei yang dilakukan pada September 2011 itu juga menyebutkan, 84 % warga menilai kinerja Fauzi Bowo buruk dalam mengatasi banjir.
Waktu yang dimiliki oleh Fauzi Bowo untuk membuktikan kompetensinya melalui kebijakan publik tentunya sudah habis. Keunggulan yang masih dapat dimaksimalkan oleh Fauzi Bowo adalah kenyataan bahwa dia sudah sangat dikenal publik. Menurut Stokes (1963), pemilih cenderung memberikan suara kepada seseorang yang lebih mereka kenal dan dianggap berkompeten di posisinya. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa elektabilitas dan popularitas Fauzi Bowo masih sangat tinggi. Menurut survey MSN, elektabilitas Fauzi Bowo mencapai 30,7%, jauh di atas pesaing-pesaingnya.
Langkah Ekonomi-Politik yang diambil oleh Joko Widodo dan Alex Noerdin tampak lebih maju satu langkah dibandingkan Fauzi Bowo. Sebagai Walikota yang dicap sukses oleh banyak pihak, kehadiran Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta tentu nya memberikan alternatif baru. Selain itu, keterlibatan Joko Widodo dalam proyek mobil Esemka, kurang lebih mendongkrak nama nya di level nasional. Sedangkan prestasi Alex Noerdin dalam penyelenggaraan Sea Games akan mampu menjadi poin plus untuknya. 
Joko Widodo dan Alex Noerdin merupakan contoh “incumbent” yang mampu memaksimalkan posisi publiknya. Performa mereka selama menjabat akan menjadi magnet bagi pemilih untuk memilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Kemunculan Joko Widodo dan Alex Noerdin perlu diperhitungkan. Karena, walaupun bertarung bukan di daerah asalnya, Joko Widodo dan Alex Noerdin memiliki popularitas yang cukup tinggi. Menurut hasil survey Cyrus Network, elektabilitas dari Joko Widodo pada bulan Januari sudah mencapai 17,3%. Sedangkan Alex Noerdin diklaim memiliki elektabilitas yang tinggi. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa kinerja dan popularitas Joko Widodo dan Alex Noerdin mulai dilirik oleh pemilih di Jakarta.
Kelemahan terbesar yang dimiliki oleh dua incumbent ini (Joko widodo dan Alex Noerdin) adalah masih dipertanyakan kapasitas mereka dalam memimpin Provinsi sebesar dan sekompleks Jakarta. Joko Widodo memang dicap sukses dalam memimpin daerahnya, tapi perlu diingat wilayah yang dipimpin Joko Widodo adalah Daerah Tingkat II, yang scope nya tidak begitu luas. Sedangkan, Jakarta merupakan metropolitan terbesar di negara ini dan memiliki setumpuk permasalahan yang sedemikian kompleks.
Pertarungan tiga incumbent ini tentunya sangat menarik untuk ditunggu. Tanpa mengeliminasi calon gubernur (cagub) yang lain, harus diakui bahwa posisi sebagai incumbent merupakan keuntungan politis yang sangat besar. Ketiga Cagub tersebut memiliki keuntungan tersebut, tinggal bagaimana mereka dapat memaksimalkannya. Dengan adanya tiga orang incumbent, tentunya perhelatan politik terakbar di DKI Jakarta ini sangat menarik untuk disaksikan.

Ekonomi Politik Koalisi

Source Pict.: bisnis.com
Oleh: Muh.Syarif Hidayatullah

“Tidak ada musuh abadi dan tidak ada rekan abadi, yang ada hanya kepentingan”
Anekdot di atas sudah sangat lazim didengungkan dalam dunia politik. Kepentingan merupakan dasar dari semua tindakan politik. Sehingga wajar apabila Sumarsono (2001) mendefinisikan politik sebagai asas untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Akhir-akhir ini, masyarakat dipertontonkan implementasi dari anekdot tersebut, yaitu melalui perpecahan yang dialami oleh sekretariat gabungan (setgab) partai politik (parpol).
Terancam dan diancamnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk keluar dari koalisi parpol pemerintah menjadi topik pembahasan yang hangat selama beberapa saat terakhir. Sikap PKS terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi pemicu utama. PKS dinilai tidak sejalan dengan kepentingan dari parpol koalisi untuk terus mendukung kebijakan pemerintah.
Menurut Riker (1962), koalisi adalah partnership untuk memilih dan melaksanakan strategi bersama (joint strategy). Fungsi dari koalisi adalah untuk menyatukan kepentingan sehingga dapat memenangkan proses voting di legislatif (Baron, 1989). Menilik dari definisi tersebut, maka apa yang dilakukan oleh PKS sudah keluar dari pakem koalisi yang seharusnya. Karena, PKS seharusnya menyetujui joint strategy dan memberikan suara (vote) atas hasil keputusan dari koalisi, seperti dalam isu BBM dan Century.
Sebuah koalisi dapat berjalan dengan baik apabila setiap anggotanya disiplin. Dalam hal ini, disiplin adalah setiap anggota koalisi dapat bergerak bersama menolak proposal (usulan) dari partai-partai non-koalisi (Riker, 1962). Sehingga wajar, salah satu tujuan utama dari politik adalah untuk mencapai kebulatan suara untuk menolak gagasan dari pihak lain (non-koalisi), dan dalam konteks ini adalah memberikan suara dalam voting-voting pada sidang DPR.  
Membelotnya PKS ini tentu sudah mencederai kepentingan Koalisi. Pada isu kenaikan harga BBM bersubsidi, pembelotan PKS bisa saja membuat koalisi kalah dalam pemungutan suara. Hal ini tentunya harus di evaluasi oleh setgab parpol koalisi. Setgab harus melakukan kalkulasi ulang terkait kekuatan dan efektivitas dari koalisi mereka.
Dalam ranah ekonomi politik dikenal sebuah terma yang disebut Minimum Winning sizeMinimum winning size adalah jumlah minimum dari sebuah koalisi yang ideal, atau sebesar 50%+1 dari jumlah pemilik suara. Pada umumnya, partai politik akan membentuk sejumlah koalisi sebesarminimum winning size, dan tidak akan lebih dari itu (Koehler, 1975). Hal ini dimaksudkan agar koalisi yang terbentuk least costly. Mengikutsertakan partai politik ke dalam sebuah koalisi adalah suatu “biaya”, seperti biaya pembagian kursi kekuasaan dan jabatan.
Menurut penulis, koalisi gemuk yang dibuat oleh Partai Demokrat justru sangat bermanfaat. Dengan adanya koalisi gemuk, dan jauh di atas minimum winning size, koalisi sudah memasuki wilayah aman. Menurut Farejohn, Fiorina dan McKelvey (1987), koalisi akan baik jika jauh di atasminimum winning size, agar menghindari kemungkinan terjadinya pembangkangan dari dalam tubuh koalisi. Hal ini terbukti dari berhasilnya koalisi partai pemerintah memenangi voting dalam isu kenaikan harga BBM bersubsidi walaupun terjadi pembangkangan dari anggota partai koalisi (PKS).
Tentunya kita harus menilai sikap PKS terhadap koalisi secara objektif. Sudah barang tentu bahwa langkah politik PKS dilakukan dengan kalkulasi yang cermat. Menurut Daniel Diermeir (2009), sebuah koalisi pemerintahan akan retak apabila sebuah “critical events” dirasa lebih buruk dibandingkan dengan payoff yang didapat oleh partai koalisi. Dalam hal ini, PKS mungkin sudah melakukan kalkulasi politik bahwa menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak negatif bahkan dibandingkan keuntungan apabila mereka tetap di dalam koalisi.
Kalkulasi seperti ini sangat wajar dalam dunia politik. Isu BBM terbukti sangat sensitif dan populis. Keberpihakan yang diambil akan sangat menentukan pencitraan partai. Dalam konteks ini, menolak mengikuti koalisi merupakan langkah strategis untuk mendongkrak popularitas PKS ke depannya. Langkah ini bukan tanpa “biaya”, karena sangat mungkin PKS akan kehilangan jatah kursi Menteri di Kabinet SBY. Kehilangan jatah kursi Menteri, berarti kehilangan satu saluran untuk dekat dengan rakyat. Hal ini tentunya menjadi dilema, sehingga PKS harus melakukan kalkulasi mana yang terbaik untuk menjaga kepentingannya ke depan.
Masa depan koalisi
Permasalahan dalam intra setkab ini bisa menjadi pembelajaran ke depan terkait manajemen dari koalisi. Ada beberapa hal yang sebenarnya dapat dilakukan. Pertama memperbaiki mekanisme pertukaran informasi. Kedua, memperbaiki koordinasi antar Kementerian dan kabinet. Ketiga, menerapkan resolusi konflik dan memperkuat peran setkab.
Pertama, memperbaiki mekanisme informasi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa informasi memegang peranan penting saat ini. Minimnya informasi seringkali menjadi landasan dasar tumbangnya suatu koalisi. Menurut Baron (1989), ketidakpastian (uncertainty) informasi akan berakibat buruk bagi keberlangsungan koalisi. Setkab bisa meniru skema yang diterapkan di New Zealand, yang menerapkan skema “consultation ministers”. Fungsi dari consultation ministersadalah untuk menyebarluaskan informasi kepada anggota kabinet yang merupakan anggota koalisi.
Kedua, memperbaiki koordinasi antar Kementerian dan Kabinet. Hal ini perlu dilakukan mengingat seluruh partai politik anggota koalisi mendapat jatah kursi Menteri. Dengan memperbaiki koordinasi di level eksekutif, maka benturan kepentingan antar anggota koalisi di Kabinet dapat diminimalisir.
Ketiga, menerapkan resolusi konflik dan memperkuat peran setkab. Negara-negara seperti Jerman dan Denmark terbukti sukses menerapkan komite koalisi seperti Setkab. Kesuksesan penerapan komite ini dikarenakan adanya pertemuan rutin dan dipandangnya komite sebagai forum penting dalam manajemen politik (Seyd, 2002).   
Keberadaan koalisi sangatlah penting dalam percaturan politik Indonesia. Dinamika politik dan kebijakan publik Indonesia sangat bergantung dari bagaimana koalisi ini dapat berjalan. Rakyat sangat menunggu bagaimana dinamika politik elite ini berjalan, karena pada akhirnya, rakyatlah yang menanggung seluruh “biaya” dari manuver politik para politisi.