Kapitalisme dan Ekonomi Pasar yang Membingungkan Rakyat

Oleh: Ekonudin Islam

Masih segar dalam benak semua orang berita di media masa mengenai prestasi ekonomi Pemerintah pada akhir tahun 2011 yang lalu. Walaupun pada saat itu kondisi geopolitik global sama seperti saat ini, dimana krisis nuklir Iran mengancam melambungkan harga minyak dan krisis Eropa yang menenggelamkan pertumbuhan ekonomi zona Eropa, namun fokus pemberitaan saat itu dibuat menjadi sangat manis dan membius sesaat.
Pada bulan desember 2011, harga minyak telah melampaui US$ 98.00 per barrel, dan minggu ke dua bulan Maret 2012 harga masih berkisar di US$ 106.00, yang masih jauh dari harga pada bulan Juli 2008 yang mencapai angka diatas US$ 145.00 per barrelnya.
Issue utama domestik saat ini bukanlah seberapa tinggi dan secepat apa harga minyak akan naik, namun lebih kepada seberapa besar harga bahan bakar akan dinaikkan oleh Pemerintah, dan kapan akan dilaksanakan. Bila dilaksanakan, apa kompensasi yang akan diberikan kepada rakyat miskin, karena rakyat sudah sering mendengar janji dari para penguasa bahwa mereka sangat peduli pada rakyat miskin dan ingin sekali mensejahterakan masyarakat akar rumput.
Kesejahteraan masyarakat adalah isue utama yang selalu dikumandangkan Presiden (SBY). Dalam kondisi ekonomi yang sama seperti ketika SBY menjalankan pemerintahan bersama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 1, dimana harga minyak dunia melambung melampaui target APBN, maka dengan persetujuan DPR Pemerintah sudah pasti harus menerapkan kenaikan harga BBM.
Namun sedikit berbeda dengan program yang dijalankan oleh KIB jilid 1, selain kenaikan harga, dalam program saat ini Pemerintah akan juga menerapkan pembatasan pengguna BBM bersubsidi dengan program konversi BBG bagi kendaraan roda empat. Rencana program tersebut dituduh tidak pro rakyat.
Dalam situasi ekonmi politik yang bergejolak, dimana korupsi dari para pejabat Pemerintah dan wakil rakyat di DPR sudah menggila diluar nalar manusia normal, keberpihakan Pemerintah pada masyarakat luas (terutama masyarakat akar rumput) menjadi pertanyaan yang tidak pernah dijawab melalui tindakan, melainkan dijawab dengan retorika.
Misalnya, dalam suatu ceramah umum, SBY mengatakan:

“Saya meyakini dan memilih jalan tengah barangkali itu yang cocok bagi Indonesia. Di satu sisi kaidah efisiensi pasar penting, tetapi peran dan intervensi pemerintah tetap diperlukan.”

Banyak pihak yang menganggap bahwa alternatif ekonomi yang diajukan SBY ini hanya sebagai jawabannya, yang menampik tudingan bahwa administrasi pemerintahan SBY-Budiono ini adalah administrasi yang mengacu pada pola ekonomi kapitalis ‘neolib.’ Dalam mekanisme neolib, kedok ‘efisiensi’ dalam perekonomian berorientasi pada maximum gain dan maximum satisfaction, dan bila benar, paham tersebtu menjunjung paham liberalisme yang beroperasi melalui laissez-faire, yang menihilkan peran pemerintah diatas kepentingan suasta. Kebebasan pasar yang dijunjung tinggi ini membuka jalan daulat pasar menggusur daulat rakyat dimana dipercaya bahwa kemiskinan hanya merupakan efek logis dari suatu keniscayaan ekonomi (dalam istilah perang dinyatakan sebagai collateral damage).
Tidak terlalu jelas apakah ekonomi jalang tengah versi SBY ini diadopsi dari pemikiran Anthony Giddens yang dituangkan dalam bukunya ‘The third way,’ atau dimodifikasi dari pandangan ‘ekonomi kerakyatan’ yang telah lebih dahulu dikumandangkan oleh saingan politik SBY-Boediono saat kampanya lalu, yaitu Mega-Prabowo.
Berkaitan dengan konsep ‘The third way,’ unsur utamanya menurut Giddens adalah: sadar akan peran aktif masyarakat, komitment pada kesetaraan peluang, menjunjung tinggi beban tanggung jawab, dan mempromosikan akuntabilitas pelaksanaan. Akan halnya ekonomi kerakyatan, ciri utamanya adalah: bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan yang sehat, keadilan serta kepentingan sosial, pembangunan berkelanjutan, kesempatan yang sama, perlindungan yang adil bagi seluruh rakyat.
Hak dan Kedaulatan Rakyat
Ketika Indonesia merdeka, para pemimpin bangsa sadar bahwa kesejahteraan bersama harus diciptakan melalui mekanisme yang terwujud dalam Undang Undang Dasar 1945, yang dicantumkan pada bab 14 pasal 33 dan 34. Setelah habisnya periode Orde Baru, maka UUD’45 mengalami penyesuaian dimana kesejahteraan ekonomi yang tertera pada bab dan pasal tersebut diatas, mengalami penyesuaian dan penajaman.
Menilik kapitalisme dan ekonomi pasar, tidak ada yang salah dengan konsep dasar dari paham ekonomi tersebut, yang saat ini dianut dan dijalankan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Rakyat yang memiliki modal dan/atau keterampilan, dapat masuk ke pasar bebas dengan memanfaatkan keunggulannya yang pada akhirnya akan menonjol dibandingkan dengan masyarakat lain yang memang tidak terlalu menonjol, ataupun lebih tertarik pada pengembangan sosial.
Seperti kata Hashim S. Djojohadikusumo:
“Saya kapitalis, suka uang, kenapa membantah. Saya menjadi pengusaha untuk jadi kaya kok. Itu mulia. Kita harus bangga juga.” (BI 1/3/12)
Semenjak era administrasi Soeharto, secara prinsip, aktifitas ekonomi dijalankan berlandaskan azaz yang tertera didalam UUD’45. Ketika pemerintah orde baru menjalankan doktrin ekonominya yang dikenal dengan Widjojonomics (dinamakan dari Alm. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro), yang dilanjutkan dengan Habibienomics (program lompatan teknologi), yang akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit dalam krisis moneter 1998, landasan dasarnya adalah ekonomi Pancasila. Walaupun konsep itu menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat banyak dan keadilan sosial, tetap tetap mengacu pada ekonomi pasar yang melibatkan Pemrintah sebagai regulator yang menyeimbangkan pasar.
Seluruh metoda ekonomi yang disebutkan itu, termasuk pemikiran ‘jalan tengah SBY,’ mengacu pada mekanisme kapitalisme dengan pasar bebasnya. Harga BBM naik, jelas akan sangat memberatkan rakyat. Namun dalam suatu sistem ekonomi yang bersih, rakyat akan sangat dapat diajak berdialog dan mengerti serta mendukung realitas ekonomi, seberapapun konsekuensinya. Rakyat tidak dapat mengerti bila mereka harus menderita, sementara segelintir manusia berpesta pora diatas kontraksi ekonomi. Bila hal itu yang terjadi, kapitalisme dan retorika ‘jalan tengah’ tidak akan pernah dimengerti oleh rakyat.

Kapitalisme di Tengah Paradoksal Kemiskinan

Oleh: Herman*, 780 kata

Kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Dalam ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian, seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam perekonomian kapitalisme menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme.
Dalam perjalanannya, kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin menganga, terjadinya gap (jurang pemisah) antara si kaya dan si miskin. Itu semua merupakan dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dan menurut Karl Marx negara demokrasi adalah negara kapitalis, karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang mendiktekan bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal (kapitalis), sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai kemiskinan akibat kapitalisme.
Sudah banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti Freeport yang mengekploitasi hasil bumi di Papua dan Exxon Mobil di Aceh, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat di sekitarnya. Bahkan pemerintah cenderung berpihak pada investor ketika terjadi sengketa antara pihak perusahan dan masyarakat sekitar. Keberpihakan kepolisian pada perusahaan asing di Indonesia seperti dalam tragedi Mesuji maupun Bima merupakan bukti nyata bahwa republik ini penganut kapitalis. Karena salah satu ciri negara kapitalis adalah berpindahnya peran pemerintah yang semula melayani rakyat berubah menjadi pelayan investor atau pemilik modal. Menurut AM Saefuddin (2011), kapitalisme merupakan suatu istilah luas yang meliputi: (1) cara produksi kapitalis, (2) kerangka sosio-ekonomi kapitalis, (3) mentalitas kapitalistis. Pada pokoknya, kesemuanya ini hanyalah merupakan tiga segi dari gejala yang sama.
Kapitalisme sebenarnya telah dimulai saat zaman feodalisme Eropa, dimana perekonomian dimonopoli oleh kaum bangsawan dan tuan tanah. Perkembangan awal kapitalisme dimulai sekitar abad 16, dimana saat itu Eropa sedang giat meningkatkan perbankan komersil. Teori ini berkembang saat revolusi industri di Inggris, modal dan keuntungan dalam setiap transaksi sangat diperhitungkan. Kapitalisme yang dianut dalam revolusi industri merupakan satu revolusi budaya yang bersifat fundamental dalam perkembangan masyarakat Eropa. Kapitalisme berkembang secara cepat, dikarenakan bebas dari tekanan agama maupun negara. Perkembangan kapitalis pasca revolusi Industri meningkat, seiring berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Eropa.
Kejamnya Kapitalisme
Eksistensi kapitalisme sudah banyak digugat oleh kalangan masyarakat termasuk di negara yang menganut sistem ini. Sistem kapitalisme terus digugat karena memiliki efek buruk yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekonomi suatu bangsa. Di antara dampak yang ditimbulkan kapitalisme adalah meningkatnya kemiskinan, merusak budaya lokal, dan akan membentuk manusia menjadi konsumtif. Meningkatnya kemiskinan akibat kapitalisme pada akhirnya menimbulkan banyak pengangguran, terjadinya ketimpangan ekonomi antara orang kaya dengan yang miskin. Kapitalisme membuat negara miskin semakin miskin karena terbelit utang IMF. Pada akhirnya, kapitalisme membuat negara miskin dan berkembang sulit bersaing dengan negara maju lainnya.
Berkaitan dengan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai lebih dari 31 juta orang. Jumlah dipredikasi akan meningkat pada tahun 2012 menyusul krisis keuangan dunia yang masih berlangsung. Parahnya lagi, Bank Dunia menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Kalau kita perhatikan jumlah kemiskinan di republik ini bukan berkurang, tetapi justru terus bertambah. Disadari atau tidak, semua itu merupakan buah pahit dari kapitalisme yang terus merajalela.
Menurut penulis setidaknya ada beberapa faktor kenapa sistem kapitalisme yang selama ini diagung-agungkan sering menemui kegagalan. Pertama, tujuan kapitalisme yang bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk memuaskan nafsu manusia yang tidak pernah puas. Nafsu manusia yang tidak dilandasi dengan moralitas dan keimanan menjadikan seseorang serakah dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kedua, kehidupan kapitalisme digerakkan secara dominan oleh ekonomi berbasis sektor keuangan yang penuh spekulatif, bukan digerakkan ke sektor riil yang produktif.
Demokrasi Ekonomi
Dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia rakyat sering kali mengalami kemiskinan, kelaparan bahkan kekerasan. Semua ini terjadi akibat pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Kekayaan yang dimiliki Indonesia mulai pertanian yang subur, laut yang melimpah dan kekayaan hutan hanya untuk kepentingan para kapital dan investor asing. Awan Santosa (2009), mengatakan bahwa demokrasi ekonomi tidak bisa diraih dengan cara menjalankan demokrasi liberal, tetapi demokrasi ekonomi dapat dicapai dengan cara membangun gerakan sosial yang kokoh. Gerakan sosial memaknai demokrasi sebagai proses mendaulatkan rakyat bukan untuk memarjinalkan rakyat melalui pendaulatan kekuatan modal.
Sistem ekonomi kapitalisme yang banyak dianut negara-negara di dunia, khususnya negara barat mengenyampingkan rasa keadilan bagi umat manusia sehingga menimbulkan kemiskinan yang terus merajalela. Karena Kapaitalis lahir dengan dasar mengesampingkan peran agama untuk mengatur manusia. dengan kata lain agama hanya ditempatkan pada wilayah individu bukan wilayah umum. Maka inilah yang menjadi sumber malapetaka Indonesia saat ini. Tatkala Indonesia mengadopsi sistem kapitalisme maka bukanlah kesejahteraan yang diperoleh melainkan kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi hal biasa di tengah tengah masyarakat.

*Penulis adalah Mahasiswa Perbankan Syariah FAI-UMJ dan Ketua Islamic Economic Study Circle (IESC).

Lokalisasi dan Kapitalisme

Oleh: Dyah Restyani

Sebelum memulai tulisan ini, saya minta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa tidak setuju, tidak sependapat, dan yang sejenisnya. Ini murni pendapat dan analisis acakadul saya pribadi. Jadi maklum saja jika analisisnya rada aneh dan lompat-lompat kesana kemari. Hahaha.. :D

Oke.. tulisan ini sebenarnya terkait dengan tulisan yang beberapa waktu lalu saya posting, yaitu “Kapital di Setiap Petak Bumi yang Kita Pijak”. Dalam tulisan tersebut, saya mencoba menjelaskan pemikiran De Soto tentang makna capital dari sudut pandang De Soto terhadap kepemilikan lahan.

Di tulisan yang ini, berbicara nyangkut-nyangkut ke kepemilikan juga (dasar posesif! Apa-apa memiliki.. hahaha..).

Pernah atau sering denger istilah lokalisasi? Jawab dalam hati aja. Huehehe.. Ini dia, menurut Wikipedia, lokalisasi adalah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur dan Wanita Tuna Susila (WTS). Entah kapan pertama kali istilah lokalisasi muncul, dan entah dimana lokalisasi pertama yang ada di Indonesia. Tulisan ini tidak untuk membahas hal tersebut. Hehehe..

Bila dikaitkan dengan persoalan milik dan kepemilikan asset suatu negara, lokalisasi adalah salah satu asset sebuah negara. Terkait hal tersebut, terdapat banyak pro kontra adanya lokalisasi di sebuah wilayah. Bagusnya kita bahas sedikit ya tentang pro kontra lokalisasi.

Untuk yang pro, berangggapan bahwa dengan adanya lokalisasi, para WTS akan mudah terdeteksi dan tidak bergerak secara sporadis. Jadi mereka (orang-orang yang pro) bisa membedakan mana tempat yang bebas dari hal-hal berbau prostitusi dan mana tempat yang memang termasuk kawasan prostitusi. Para istri yang bersuamikan pria yang suka jajan juga jadi bisa memperkirakan pasangan mereka tersebut jajan di mana. Atau ada juga yang mengistilahkan “tahu dimana botolnya berada”, seperti dalam istilah “isi botol boleh buat siapa saja, tapi botolnya harus kembali ke si empunya” (prinsip bodoh yang menyesatkan!.. harus dijauhi :-|)

Sementara itu, pihak yang kontra berpendapat bahwa melokalisasi para WTS, itu sama saja dengan melegalkan dan memuluskan jalannya prostitusi. Yang nota bene-nya, bukan sesuatu yang baik.

Terlepas dari baik atau buruk. Standar moral tiap individu kadangkala berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun secara universal orang-orang sepakat bahwa prostitusi bukan sesuatu hal yang baik, tapi paradoksnya, orang-orang tidak memiliki pendapat yang universal tentang penyediaan kawasan khusus untuk prostitusi (lokalisasi). Di satu sisi, lokalisasi memang membantu memisahkan antara kawasan yang terkait dengan prostitusi dan kawasan yang tidak terkait prostitusi. Walaupun kita tidak dapat menjamin 100% bahwa di wilayah non lokalisasi (kawasan yang tidak terkait dengan prostitusi) itu pure bebas 100% dari aktivitas seks-seks bebas.

Wow.. sepertinya saya sudah membahas agak OOT dikit. Okey, back to the topic. Menurut De Soto, kapital mati adalah segala sumber daya yang tidak dapat menghasilkan tujuan produktif pada negara, termasuk di dalamnya adalah sektor-sektor yang tidak jelas inventarisasinya. Nah.. karena itu lah kenapa prostitusi dilegalkan dalam sebuah kawasan yang sering disebut lokalisasi, sebab hal itu termasuk upaya inventarisasi sektor-sektor informal (akumulasi aset) yang dianggap dapat mendatangkan nilai tambah bagi wilayah tersebut. Wow.. sekuler banget kan ya?

Padahal sebenarnyaa…peran human capital dalam menggambarkan definisi kapital kan lebih kepada soft skill dan sejenisnya, yang pada intinya potensi yang membuat manusia lebih produktif itu lah yang disebut sebagai kapital. Lho? Jadi para WTS itu nggak produktif? Bukannya mereka juga produktif dalam kacamata mereka? Ya, tapi yang saya maksud produktif di sini yaitu produktif yang benar dan baik sesuai pandangan nilai-nilai kebaikan universal (beuuhhh…berat nih bahasanya :p)

Miskonsepsi

Salah satu miskonsepsi yang terjadi di kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu dalam lokalisasi, para WTS dianggap sebagai human capital, makanya kenapa sebagian pihak setuju dengan adanya kawasan tersebut. Dan dengan dikhususkannya kawasan tersebut, maka pemerintah dapat menarik retribusi dari pemanfaatan asset yang ada tersebut sehingga menambah pendapatan suatu wilayah. Ini jelas-jelas sebuah misskonsepsi. Kenapa? Sebab menurut saya pribadi, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak halal dicampuradukkan dengan sesuatu yang halal? Pantas aja negara ini kian hari kian bobrok (beuuhh.. calm down neng!.. :D)

Come on..jadi apa yang ingin kamu sampaikan dalam tulisan ini??? Hmm.. well.. Hehehe.. Cuma mo sharing aja.. Sharing tentang analisis lokalisasi dikaitkan dengan teorinya De Soto tentang kepemilikan lahan di sebuah wilayah. Dalam sistem kapitalisme memang seperti itu.. apa-apa dikapitalisasi menjadi nilai jual. Kalo di sistem ekonomi Islam gimana? Nah..soal itu ada pakarnya tersendiri. :D

Btw meskipun prostitusi itu sudah ada sejak jaman dahulu kala, bukan berarti harus tetap lestari kan? Seharusnya pemerintah berupaya mengurangi adanya prostitusi.. (aduhhh.. kamu siapa sih ceramahin pemerintah? :p). Saya yakin, di standar moral manapun, prostitusi bukan hal yang baik dan juga bukan hal yang benar, namun kadangkala beberapa manusia mengabaikan standar moral tersebut. Masihkah kita berpegang pada standar moral kita masing-masing? :p Jadi setuju dengan adanya lokalisasi atau nggak? Silakan dijawab sendiri-sendiri dengan akal sehat dan nurani masing-masing. ;)

-*-

Kapital di Setiap Petak Bumi yang Kita Pijak

Sering mendengar istilah kapital? Kapitalisme? Istilah yang selalu dikonotasikan negatif, padahal setiap kata hanya simbol semantik tanpa nilai.Yang memberi nilai kemudian adalah si pemilik persepsi yang mencermati “kata” tersebut.
Setuju nggak?
Oh iya, back to capital. Selama ini orang-orang selalu mendefinisikan capital itu berarti modal.. Dan senantiasa terkait dengan yang namanya uang. Tapi apa benar seperti itu? Apa kapital itu hanya uang semata?
Menurut Hernando de Soto dalam bukunya”The Mystery of Capital”, dalam bahasa Latin abad pertengahan, kata “kapital” (capital) diartikan sebagai seekor sapi atau hewan ternak lainnya, yang merupakan sumber kekayaan penting disamping daging yang mereka sediakan. Contoh misalnya: kambing yang bisa dimanfaatkan dagingnya, bulunya, susunya, dan juga tanduknya. Sapi juga demikian. Lebih jauh lagi, susu yang dihasilkan juga dapat diolah menjadi yoghurt, keju, dan produk-produk olahan lainnya.
Dengan demikian istilah kapital berawal dari melakukan dua pekerjaan secara bersamaan, menangkap dimensi fisik aset-aset (dalam hal ini contohnya hewan ternak) sebagaimana potensi mereka untuk menghasilkan nilai tambah.
Sehingga bila dikaitkan dengan negara, para ekonom umumnya mendefinisikan “kapital” sebagai bagian dari aset-aset sebuah negara yang mengawali surplus produksi dan meningkatkan produktivitas.
Tulisan De Soto dalam bukunya (The Mystery of Capital) tersebut sebenarnya membahas tentang kontroversi kepemilikan lahan. Lahan-lahan kosong menurut De Soto seharusnya segera dikapitalisasi oleh pemerintah terkait agar lahan tersebut bisa lebih produktif dan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara.
Terkait tentang produktivitas, De Soto percaya bahwa Adam Smith dan Karl Max meyakini bahwa kapital adalah mesin yang menggerakkan ekonomi pasar.
Bagi Smith, spesialisasi adalah sumber dari produktivitas dan kekayaan bangsa-bangsa. Smith percaya bahwa fenomena kapital adalah konsekuensi dari kemajuan alamiah manusia dari sebuah masyarakat berburu dan meramu, pedesaan serta pertanian, menuju masyarakat perdagangan. Atau secara sederhana, fenomena kapital adalah keniscayaan dari perkembangan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat modern.
Smith menekankan satu hal yang merupakan inti dari misteri kapital: agar aset yang dikumpulkan bisa menjadi kapital aktif dan faktor produksi di dalamnya bisa bekerja, maka ia harus ditentukan dan diwujudkan ke dalam bentuk subjek tertentu “yang berlangsung beberapa waktu, paling tidak setelah itu tenaga buruh tidak diperlukan lagi. Persediaan tenaga buruh dalam jumlah tertentu diperlukan agar bisa dipergunakan di kesempatan lain”. Smith mengingatkan bahwa tenaga buruh yang diinvestasikan dalam menghasilkan aset tidak akan lagi mampu menciptakan nilai apabila tidak ditentukan dengan persis.
De Soto memaknai kapital yang dimaksudkan Smith bukanlah akumulasi aset itu sendiri, melainkan potensi yang ia miliki untuk menciptakan kegiatan produksi yang baru. Potensi ini bersifat abstrak dan harus diolah menjadi bentuk nyata sebelum kita dapat melepasnya. Dalam hal ini, Soto mengibaratkan kapital seperti potensi energi nuklir dalam batu bata Einstein. Menciptakan kapital juga memerlukan proses konversi semacam itu.
Dalam sejarah, kapital telah kehilangan makna intinya..
Setujukah Anda???
NB: tulisan ini sebenarnya sudah pernah saya posting di note fb. Namun ditambah sedikit penambahan-penambahan.

Antara Zubairism dan Soniism

Oleh: Titoeyt Cherry

Tulisan ini saya dedikasikan untuk kedua dosen saya yang luar biasa yaitu Prof. Zubair Hasan salah satu pengajar senior di INCEIF (Malaysia) dan Pak Revrisond Baswir salah satu pengajar senior di FEB UGM. Mahasiswa FEB UGM khususnya para aktivis kenal sekali dengan Pak Revrisond Baswir. Beliau merupakan asisten dosen di jaman Pak Mubyarto yang berusaha menghidupi konsep ekonomi pancasila dengan mengubah menjadi konsep ekonomi kerakyatan (saya kebalik nggak ya?). Saya termasuk mahasiswa yang ngefans dengan Pak Soni, panggilan akrab beliau, karena pemikiran beliau yang amat kritis mengenai pemerintahan di Indonesia, utang dan korupsi. Meski terkadang konsepnya menjadi tidak populer, tetapi saya tetap ngefans beliau.

Bahkan, ketika saya mau mendaftar jadi staf junior di FEB UGM, saya meminta beliau untuk memberikan rekomendasi untuk memenuhi persyaratan administrasi tetapi dengan rendah hati beliau malah menelpon saya dan mengatakan beliau mendukung seratus persen tetapi tidak bisa memberikan rekomendasi mengingat beliau khawatir jika rekomendasi datang dari Pak Soni saya akan ditolak mentah-mentah sama FEB UGM.

Akhir cerita saya diterima di FEB dan terkadang saya mengirim email untuk berkonsultasi mengenai pilihan bidang kuliah master. Anti kapitalis! Itulah sikap Pak Soni tetapi Pak Soni setidaknya termasuk segelintir tokoh di Indonesia yang mau speak up dan tidak nunat nunut alias apa saja manut sama pemilik modal dari negara Paman Sam.

Begitu saya kuliah mengambil master program di International Centre of Education in Islamic Finance, saya lebih terkejut lagi. Rupanya di dunia ini ada orang yang jauh-jauh lebih anti kapitalis dari Pak Soni dan orang itu adalah dosen saya yaitu Prof. Zubair Hasan. Laki-laki India yang sudah berumur 79 tahun dengan perawakan fisik seperti albino itulah Prof. Zubair Hasan. Beliau tidak hanya pengajar senior tetapi beliau juga great scholar.

Konsep yang beliau bawa untuk menentang kapitalisme jelas yaitu ekonomi Islam. Begitu bencinya beliau dengan kapitalisme, ketika hari Valentine tiba dan beliau menerima kartu ucapan dari beberapa perusahaan kepada beliau, yang beliau lakukan bukannya senang atau sekedar menyimpan kartu ucapan itu malahan beliau menelpon balik perusahaan yang mengirimnya dan memaki si pengirim untuk semua nonsense ini. Valentine hanyalah ritual demi menghidupi bisnis coklat, bunga dan kartu ucapan, setidaknya semua orang tahu itu meski pura-pura atau tidak mau tahu.

Menentang kapitalisme bukan berarti menolak sistem yang sudah ada, tetapi kita harus memodifikasi sistem yang ada sesuai dengan faith dan worldview kita, itu sikap yang ditunjukkan Prof. Zubair Hasan. Kita tidak bisa menafikan sistem kapitalisme yang sudah mengglobal semenjak kejatuhan sosialis komunisme. Dan, sekarang sebenarnya ekonomi Islam diharapkan untuk menjadi primadona menjawab permasalahan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh kapitalisme yaitu kemiskinan, inequality dan upaya pemerataan ekonomi.

Mengapa? Karena kapitalisme sebenarnya juga sebuah agama sama seperti Islam, Nasrani dan Yahudi. Kapitalisme adalah sebuah agama? Mungkin teman-teman ekonomi akan terkejut membaca tulisan saya ini, karena bertahun-tahun anak ekonomi khususnya akuntansi selalu dijejali pemikiran bahwa kapitalisme dengan sistem ekonominya bersifat netral. Yah, kapitalisme adalah sebuah keyakinan dan agama yang dibawa yaitu mengenai role of market atau peran dari pasar. Begitu kuatnya keyakinan ini, apapun yang terjadi di bumi ini tidak boleh menentang dari kerja atau mekanisme pasar, inilah doktrin yang dibawa pekerja berkerah putih dari IMF, World Bank dan Mafia mereka di seluruh dunia.

Lihat bagaimana sekutu bersama Amerika menyerang Libya, apakah mereka mengirim tentara demi rakyat Libya untuk merdeka dari Khadafi? Tentu tidak, CNN secara gamblang menganalisis motivasi negara-negara sekutu ini melakukan perang yang harga peralatan perang mereka mulai dari rudal dan pesawat tempurnya bisa jutaan dollar rupiah dan jawabannya bukan sekedar minyak di Libya. Minyak di Libya mengalami penurunan produksi dari jutaan barel per hari menjadi 400.000 barel per hari.

Lalu apa yang membuat sekutu lupa diri? Rupanya, mayoritas perusahaan asing yang bekerja sama entah minyak atau pertambangan di Libya bukan perusahaan Amerika atau perusahaan negara-negara barat melainkan perusahaan Cina. Mereka menggempur habis-habisan Khadafi demi mendapatkan proyek pertambangan di Libya.

Kisah ini mungkin tidak begitu jauh berbeda dengan Saddam Husein di Irak. Tidak ada alasan lain yang membuat Amerika menggempur habis-habisan dan menghabisi nyawa ratusan ribu penduduk sipil (top secret tapi sudah terkuak) karena perang mata uang dan minyak. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi bagi kapitalisme. Saddam Husein membantu negara-negara Eropa bersatu dan menjadi kuat dengan menjual minyaknya dalam mata uang Euro yang pada saat itu Euro tidak berarti hanya beberapa sen saja. Saddam melakukan ini bukan karena baik hati kepada negara eropa tetapi muak dengan hegemoni Paman Sam yang utangnya terbesar di dunia dan seenak bodongnya mencetak dollar dan membawa ke berbagai negara dengan mengatakan ini uang. Singkat cerita, Saddam Husein ingin melemahkan dollar dengan caranya dan tentu Amerika tidak bisa terima ini.

Kembali ke kapitalisme tidak bisa menjawab permasalahan dunia. Kisah tentang Libya dan Irak hanya ingin sedikit menggambarkan sifat kapitalisme yang amat eksploitatif dan menghalalkan segala cara. Kapitalisme tidak akan bisa menjawab permasalahan kemiskinan dan tidak meratanya ekonomi di dunia dan rusaknya alam karena sifat dasarnya memang mengeksploitasi atau greedy. Kesenjangan atara miskin dan kaya yang semakin lebar, dan inequality di seluruh dunia (Human Development Report, 2010) sengaja dibiarkan.

Tetapi, tenang saja. Selama kita nunat nunut saja kepada pemilik modal Paman Sam, tentu kita tidak akan pernah digempur Paman Sam karena kita membiarkan ekonomi kita dirampas oleh mereka tiap detiknya. Baik Soniism dan Zubairism merupakan motivasi bahwa masih ada manusia-manusia yang pemikirannya tidak terkorup oleh kapitalisme dan saya bangga dengan mereka. Wallahu alam.