Damai atau Ikut Sidang?(Reversing the Hilmy’s Logical of Fine)

Oleh: Priyok

Bung Hilmy, tidak hanya anda saja yang dag-dig-dug kalau naek kendaraanSetiap ada polisi di sudut-sudut jalan, bawaannya was-was saja. Ya terkadang tanpa diduga-duga dan disangka-sangka peluit ditiup dan tangan mereka mencegat kendaraan kita, mengucapkan sapaan kepada kita, dan gongnya adalah memberi tahu kalau kita melanggar peraturan, tak peduli ada 1000 mobil di belakang kita yang salah juga. Tak enak memang, mesti kita yakin kita betul dan sejumlah alibi lain. Sistem tilang kita menganut sistem pembuktian terbalik (yang mestinya diterapkan kepada koruptor), jadi anda dituduh salah dulu, kalau anda merasa tidak bersalah silakan dibuktikan di pengadilan alias ikut sidang.
Singkat cerita, kita ditilang. Lalu anda akan dihadapkan dengan 2 pilihan: damai atau perang (mmm, maksudnya ngikutin proses). Berikut adalah tips untuk pilihan pertama: pertama, anda akan selalu diminta untuk menunjukkan SIM & STNK. Selipkan selembar uang 50rb di lipatan STNK anda. Dijamin polisi akan bilang ”Lain kali hati-hati ya Pak”. Kedua, yang namanya tindakan tercela enakan dilakukan di tempat tertutup. Jadi menyingkirlah sejenak ke pos polisi. Disanalah salah satu tempat terbaik untuk negosiasi.
 Yang kedua adalah pilihan mengikuti proses tilang. Proses tilang itu sendiri menurut saya adalah hal yg ghoib. Kalau mau rajin cari di internet sih ada. Tp pihak kepolisian secara terbuka jarang memberitahu masalah ini. Tau-tau disuruh ikut sidang saja atau ya nyogok tadi. Sekilas saja, mungkin anda sudah sering mendengar/membaca artikel tentang slip merah dan biru. Merah untuk tidak setuju, biru untuk pasrah. Dalam artikel tersebut biasanya menyebutkan biru lebih baik, tp sebenarnya tidak juga. Saya kebetulan mengalami keduanya. Kalo merah, anda cukup datang ke persidangan, menunggu sekitar 3 jam karena sidang ngaret, ikut sidang 20 menitan rame2, bayar uang sidang+denda (biasanya 25% dr denda maksimal), kembali ke polisi yg menilang, tunjukan bukti sdh membayar denda, dan selesai. Kalo biru, anda tinggal ke bank BRI, minta slip pada satpam (pasti bingung nyarinya tu satpam), isi, bayar sejumlah denda maksimal, kembali lagi ke polisinya dan beres. SNTK dan SIM anda dijamin kembali.
 Intinya ditilang itu ribet pooool!!!
Ohya, menurut undang-undang kita no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pelanggaran paling murah didenda sebesar 100.000 yaitu untuk motor yang ga pake spion, ga nyalain lampu,dll. Paling mahal 10.000.000 kalo nerabas jalur busway. Klo ga punya SIM kena 1.000.000, klo ga pake seatbelt kena 1.000.000, ugal-ugalan kena 500.000, dsb. Itu maksimal. Bisa kurang kurang kok, asal wani piro?hehehehehehe
Dalam artikel Bung Hilmy, beliau mencoba membandingkan secara cost and benefit mengenai pertilangan ini. Namun menurut hemat saya, analisisnya kurang menyeluruh dan kurang mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Misalnya, mensimplifikasi sidang yang hanya 1 jam. Padahal urusan sidang tak hanya 1 jam. Sehingga saya mencoba memberikan itung-itungan yang lebih njlimet untuk menjawab secara akuntansi mending nyogok atau sidang (secara akuntansi lho, bukan ngajarin nih).
Kita gunakan asumsi yang sama dengan yang dimiliki Bung Hilmy.
Andaikan saja, anda adalah seorang PNS golongan III A dengan gaji Rp2,500,000, kemudian anda ditilang oleh polisi karena anda naik motor terlalu ngebut dan akhirnya melanggar lampu merah. Jika anda putuskan ikut sidang, anda diberikan izin oleh atasan untuk urus selama 3 jam (kita rasionalisasi menjadi 1jam perjalanan ke tempat sidang + 1 jam sidang +1 jam ngambil sim/stnk ke polisi 1), namun jika anda putuskan segera damai dengan polisi anda bayar Rp50,000(polisi sekarang mintanya 100.000 cuy).
Sehingga kalau ditabulasi hasilnya: 

Variabel yang Dikorbankan

Damai

Slip Merah

Slip Biru

Gaji yang dikorbankan

62,500

31,250

Denda

100,000

50,000

500,000

Total

100,000

112,500

531,250
Nah, kalau begini ceritanya kalau kita menggunakan pertimbangan ekonomis, akuntansi, dan cost benefit analysis maka yang harus dipilih adalah damai. Terlebih kalau penghasilannya lebih besar seperti kang Hilmy atau yang lain, maka semakin besar uang yang harus dikorbankan untuk mengurus pertilangan ini. Yang artinya juga semakin ”murah” mengurus tilang menilang dengan jalan damai. Kalau caranya begini hanya patriotisme dan hati nurani yang membuat kita memilih jalan yang benar.
Sampai saat ini saya meyakini hanya 20% penduduk Indonesia yang mengerti tentang SOP penilangan. Saya pun tak pernah menemukan informasi yang jelas dari kepolisian tentang bagaimana ditilang yang baik dan benar, kalaupun ada saya hanya mendapatkannya dari blog orang atau pengalaman orang yang pernah ditilang. Baswir (2008) pernah menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan publik yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu transparansi proses, transparansi waktu, dan transparansi biaya. Tanpa ketiga hal tersebut pelayanan publik akan menjadi rawan penyelewengan. Terkadang oknum pelayan oknum secara sengaja menutupi ketiga hal tersebut untuk kepentingannya sendiri (wah semuanya oknum sih, yang bersih sedikit). Coba saja cek di website dirpolantas, apa ada info mengenai hal tersebut.
Yang jelas yang namanya korupsi, nyogok, dll bukan sekedar masalah pilihan ekonomi maupun akuntansi. Memilih yang menggunakan resource tertentu demi mendapatkan capain tertentu. Bukan itu bung. Korupsi itu masalah nurani. Itu saja.

Saya Manusia (Setengah) PNS

Oleh: Priyok.
Saya tidak bekerja di salah satu kementrian. Juga tidak bekerja di salah satu lembaga tinggi negara. Ataupun di instansi pemerintah pusat lainnya. Bagaimana saya mau bekerja di sana, semangat saya untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah ditolak mentah-mentah oleh Departemen Keuangan. Betul sekali teman-teman, saya tidak lolos ikut tes seleksi CPNS, bahkan pada proses jeratan pertama saya langsung tidak nempel. Hah, sudahlah. Oh iya, saya juga tidak bekerja di pemerintah daerah. Apalagi guru atau dosen, bisa ancur nanti anak didik saya.
Tapi saya ini PNS. Maksudnya seperti PNS, tidak 100% PNS. Mmm, mungkin lebih fair kalau saya disebut (setengah) PNS. Wah, apa ada institusi yang seperti itu. Yang memperkerjakan (setengah) PNS. Ini istilah saja kawan, sebenarnya sih tidak ada. Tapi kategori pekerjaan memiliki 50% gen PNS sehingga saya bisa menyebut seperti itu. PNS atau Pegawai Negeri Sipil memiliki ciri-ciri bekerja untuk memberikan pelayanan kepada publik, menjalankan roda pemerintahan, dan dibayar oleh negara. Lantas pekerjaan apa yang saya lakoni?
Saya bekerja di perusahaan minyak multinasional yang beroperasi di Indonesia.
Anda pasti bingung membaca hal ini. Apa korelasinya PNS dengan pegawai perusahaan minyak multinasional. Kalo di Pertamina mungkin masih bisa disambung-sambungin.
Kami boleh menyebut diri kami (setengah) PNS karena melihat ciri-ciri barusan terdapat pula ciri-ciri pegawai yang bekerja di perusahaan operator migas. Memberikan pelayanan publik, jelas bukan. Kantor perusahaan-perusahaan tersebut jelas-jelas bukanlah tempat pembuatan KTP. Perusahaan-perusahaan tersebut jauh-jauh datang dari jauh (datang tak dijemput, pulang tak diantar) murni termotivasi bisnis. Uang, uang, dan uang.
Menjalankan roda pemerintahan, secara langsung tentu tidak. Sekali lagi bisa penulis tegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas independen yang termotivasi uang. Namun dibalik itu semua, perusahaan-perusahaan ini “nyawer” sekitar Rp 400 Trilyun untuk membiayai pemerintah. Jadi secara tidak langsung perusahaan migas baik lokal atau asing menjalankan roda pemerintahan. Tanpa saweran mereka mungkin APBN kita cuma habis disetor ke daerah dan bayar gaji PNS yang sesungguhnya.hehe. Sudah mulai terlihat seperti PNS kan?
Dan yang terakhir, yang menjadi alasan penulis untuk bilang bahwa mereka ada (setengah) PNS adalah karena PNS dan mereka sama-sama dibiayai negara. Republik Indonesia.
Ngapain kita bayarin mereka, apa urusannya?kok jadi kita sih yang bayarin?bukannya duit mereka dah banyak, ngapain pemerintah yang bayarin?kasian PNS kita gajinya ga sebanding ma mereka, ngapain dibayarin?
Pertanyaan-pertanyaan di atas mungkin muncul dalam kepala anda sekarang. Seakan tidak percaya kalau saya dan teman-teman saya di dunia migas dibayarin oleh pemerintah. Tunggu dulu sobat. Dengan anggaran yang cuma 1200 Trilyun mustahil rasanya mereka benar-benar membayari pegawai-pegawai perusahaan migas tersebut. Karena mereka tidak dibayar pemerintah lewat APBN. Mereka dibayar oleh pemerintah kita melalui mekanisme cost recovery
Cost Recovery
Seperti yang dulu pernah penulis sampaikan di tulisan “Ada yang Tahu Bagaimana Sebenernya Hitung-hitungan Minyak dan Gas Bumi Kita?” bahwa komponen penghitungan bagi hasil minyak dan gas salah satunya adalah cost recovery. Bahkan terkadang ini menjadi kue terbesar bagi kontraktor/perusahaan migas di Indonesia.
Cost recovery adalah porsi pengembalian biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh kontraktor atau perusahaan migas dalam melakukan kegiatan operasinya oleh pemerintah. Uang cost recovery diambil dari hasil migas yang dilakukan oleh kontraktor tersebut. Jadi jumlah pengembaliannya tak boleh melebihi bagian pemerintah. Nah, karena gaji merupakan komponen biaya operasional maka gaji pegawai-pegawai itupun masuk ke dalam skema cost recovery ini.
Pemerintah kita kali ini sudah agak pintar. Sebelum tahun 2010, segala jenis biaya operasional termasuk CSR bisa di-cost recovery. CSR yang mestinya jadi kewajiban perusahaan dalam “beramal” ternyata uang-uangnya berasal dari kocek pemerintah. Maka dari itu, dikeluarkanlah peraturan mengenai negative list cost recovery, biaya-biaya yang tidak bisa di-cost recovery salah satunya CSR tadi.
Bagian cost recovery inilah yang membuat dunia migas menjadi sebuah investasi yang menarik bagi investor. Bahkan disebut-sebut sebagai skema bagi hasil terbaik, paling fair, paling win-win solution yang ada di planet bumi. Entahlah, bagi saya sebutan ini hanya karena mereka merasa lebih untung.

Our Oil Management Philosophy

Oleh: Priyok

Let’s go back to our main course, energy. In this writing, we will talk about the PSC itself. What kind of animal is that? Why we choose PSC as our management for exploiting oil and gas.

Di dunia ini, terdapat 2 mainstream pengelolaan minyak dan gas. Pertama adalah aliran Anglo-Saxon yang menerjemahkan pengelolaan migas menjadi system konsensi. Dimana baik pengusahaan maupun penguasaan bisa diserahkan kepada swasta. Kedua adalah aliran Continental, dimana pengusahaan dapat diserahkan kepada swasta, namun penguasaan tetap dimiliki oleh negara. Kalau kedua aliran tersebut adalah kontinum, maka Indonesia lebih cenderung ke arah Continental.

Sistem pengelolaan di Indonesia disebut PSC (Producing Sharing Contract). Sistem ini merupakan sistem buatan Indonesia yang diakui dunia sebagai salah satu sistem kontrak terbaik yang menguntungkan baik kontraktor maupun penguasa lahan. Sistem ini ditemukan pada tahun oleh begawan minyak Indonesia, Ibnu Sutowo, setelah ngobrol-ngobrol dengan Menteri Pertambangan saat itu Ir. Bratanata dan seorang lawyer muda, Mochtar Kusuma Atmadja. Berikut adalah diskusi imajiner antara ketiga orang tersebut merangkum hasil yang mereka dapatkan untuk kemajuan sektor migas Indonesia.

Ibnu : Piye iki?Nek ngene terus Indonesia iso rugi. Konsensi kok hasilnya cuma segini. (dengan gaya tegasnya yang khas)

Mochtar : Lha Dados Pripun Pak. Nyatanya kita ga punya SDM ma modal kok.

Bratanata : Tapi memang betul kita harus berubah, memang kita dapat hasil yang kecil sekali dari migas kita

Mochtar : Tapi bagaimana mungkin, sekolah saja sulit.

Bratanata : Dah lah, ga usah dipikir rumit. Kasih pajak saja yang besar. Selama ini kita mengenakan pajak pada penghasilannya, itu jelas-jelas kurang. Sekarang kalau perlu setiap dirutnya ngupil kita pajakin. hahahahahaha (semua tertawa kecuali Ibnu, yang masih menghisap dalam-dalam cerutunya. Berpikir)

Obrolan pun mulai tidak fokus, Bratanata dan Mochtar malah menggosip Pak Harto yang katanya takut sama Bu Tien Soeharto. Sampai mereka dikagetkan oleh teriakan Ibnu. Eureka!!!!
Ibnu : Saya menemukan sebuah konsep, tadi itu kok saya kelingan sama bapak saya yang petani. Dulu itu bapak saya ga punya sawah, jadi numpang kerja di sawah orang. Kan sama aja tho kaya kita ini. Bule-bule itu juga penggarap di tanah kita. Mestinya level mereka ya gurem. Ga kaya sekarang ini udah kaya jadi bos di tanah kita

Mochtar : Betul, betul, betul.

Ibnu : Yo wes, digawe kono.

Sip. Cukup segitu diskusi imajinernya. Kalo kepanjangan jadi saingan cerpen Si Kancil kan ga enak. hehe. Lantas bagaimana kelanjutannya? Konsep baru tersebut pun disarikan dari kebiasan sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh petani-petani di Indonesia. Jadi ini benar-benar sistem asli Indonesia bung!!!lengkap dengan segala kepasrahan, nrimo, dan ketertindasan petani Indonesia yang tak kunjung sejahtera. Konsep dasarnya adalah mempertahankan prinsip kedaulatan. Pihak penggarap mempunyai kedaulatan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan pihak pemilik lahan tetap memiliki kedaulatan lahannya serta menentukan jenis produksi pertanian. Jadinya cuan, sama-sama untung. Bagaimana pun, untuk sementara ini kita berada dalam posisi belum memiliki teknologi yang memadai dan tidak punya cukup uang untuk investasi di dunia migas ini.

Bagaimana detailnya?

1. Sistim Pembagian 
Dalam kehidupan petani di pedalaman Indonesia. Mereka mengenal ilmu paron. Dimana hasil garapan 50% dimiliki oleh penggarap dan 50% lainnya diberikan kepada pemilik lahan. Sebenernya sih g ada yang baku. Mau 50:50 atau 80:20 bebas. Tergantung sepakatnya kedua belah pihak. Bedanya dalam bisnis migas, pemerintah kita sudah agak pintar-pintar menentukan bagi hasil ini. Tidak seperti petani yang menggunakan perasaan dalam bagi hasil (sekenanya saja), pemerintah kita sudah mempertimbangkan pembagian tersebut dengan menggunakan jurus IRR, NPV, dll. Sehingga ketemulah angka yang cucok buat kedua belah pihak.

2. Kewenangan Manajemen
Kewenangan manajemen produksi digambarkan dengan hak atas penetapan produksi dan masa panen. Gampangnya pemilik tanah sebenarnya bisa menentukan mau ditanami apa itu lahan , padikah, jagung, ataupun ganja. Dari literatur yang saya baca, pemilik lahan bahkan menentukan waktu panen (saya sih bingung masa waktu panen, klo panennya 9 bulan masa maksa 4 hari. Emangnya KD!!!). Nah, penggarap diberi kewenangan dalam hal operasional. Mau ke sawah tiap hari atau nyangkul sambil brit dance atau ngawinin anak yang punya lahan.ups!!!itu urusan penggarap. Dalam sistem PSC poin tersebut diejawantahkan dalam bentu pemerintah memiliki kewenangan dalan bidang yang strategis. Penentuan berapa yang minyak yang dilifting, gas mana yang boleh dijual ke luar negeri, kebijakan DMO itu urusan pemerintah. Sedangkan perusahaan minyak dibebaskan dalam mengatur operasional, yang enak aja coy.

3. Hak atas Pemilikan Property
Saya kebetulan pernah menyewa tanah, di atas tanah itu dibangun sebuah kandang sapi an kolam ikan. Apa iya kalau kontrak habis lantas kandang + kolam tersebut saya ambil bawa pulang. Kepemilikan asset di atas tanah tersebut kembali ke pemiliknya. Begitu juga dalam dunia bisnis migas. Semua asset yang dibeli oleh perusahaan minyak adalah milik pemerintah dan kembali kepada pemerintah. Tampaknya memang keren, kita jadi memiliki platform tengah laut, mesin yang segede gaban, pompa angguk, bahkan bandara!!!tapi saya juga pernah melakukan tagging (melabeli asset) terhadap alat fitness, dan itu pun milik pemerintah.hehehe.

4. Penentuan Produk Sampingan
Kalau petani ingin melakukan tumpang sari (menanam selain tanaman pokok disela-sela tanaman pokok), maka hasilnya adalah rejeki petani. Karena itu merupakan kejelian petani dalam memanfaatkan lahan yang ada. Selain minyak, dalam reservoir yang sama, terdapat pula kandungan yang lain seperti gas, kondesat, pasir, dan air. Nah, apabila kontraktor berpikir untuk nyambi membuat usaha air minum galonan hasil dari galiannya, maka aka nada hitung-hitungan lain yang tentu saja lebih menguntungkan si kontraktor.

5. Penentuan Biaya Operasi
Dalam sistem kerjasama pengolahan sawah di pedesaan, walaupun yang mengeluarkan biaya adalah penggarap, yang menentukan besarnya biaya produksi adalah pemilik lahan. Ini dikarenakan sebagai pemilik lahan yang menuntut mendapatkan hasil, tentunya kalau tidak diatur biaya operasionalnya, ga dapet jatah dong.

6. Pemilikan Cadangan dan Penyerahan
Karena yang menggarap adalah orang lain. Meski jarak sawah dengan pemilik lahan jauh lebih dekat, tetap hak penyerahan dan pengaturan hasil pertanian dimiliki oleh penggarap. Suka-suka dia mau dijual belakangan, disimpen dulu menunggu harga baik, penentuan kemana mau menjual. Nah kalau laba baru dibagi.

Banyak pengamat menilai kalau sistem yang kita lakukan ini kurang cocok. Pertama karena ribet, itung-itungannya njlimet dan rawan dispute. Kedua, sistem ini dianggap tidak menguntungkan. Karena secara kasat mata kita mendapat porsi lebih kecil, di lain pihak di mata bisnis inilah jalan yang cukup adil. Pemerintah tak modal apa-apa, ya dapetnya segitu. Penyertaan kepemilikan paksa menanggung konsekuensi lain, karena tidak hanya memasang angka 20% kepemilikan misalnya dalam akta, namun juga keterlibatan penyertaan modal kerja sebesar 20% dari perencanaan. Sehingga bagi sebagian pengamat yang lain (termasuk saya, tapi saya bukan pengamat), inilah solusi dari ketidakmampuan negeri ini mengelola migasnya (secara ekonomi dan teknis) dan kebutuhan migas yang terus menerus meningkat. Kalau pengamatan anda?

Ekonomi Mimpi ala Bang Toyip (Mid-Low Creativity to Answer Meikha’s Gundam Article “Ekonomi Mimpi”)

Oleh: Priyok
Membaca artikel Meikha mengingatkan masa kecil saya. Dimana dunia saya kala itu dipenuhi imajinasi ala Jepang. Doraemon, Jiban (saya punya bajunya dulu.hehe), Winspector (Polisi robot beroda di dadanya,aneh!!), Baja Hitam (Kotaro Minami,yeah!!), Dash One (aku berlari-lari mengejar mobilku), Dragon Ball (kamehameikha, eh, meha maksudnya), dll. Sampe saya kalo berantem sama tetangga-tetangga saya pasti pake jurus-jurus mereka. Kebetulan saya tak hidup di jaman unyil, saya sempat sedikit menonton Si Komo. Tapi kurang berkesan, mungkin karena kurang aplikatif dalam kehidupan saya saat itu (masa berantem gaya Komo atau Ulil?).

Bicara ekonomi kreatif, memang kebanyakan berkutat di wilayah hiburan (animasi, komik, iklan, dan wujud seni lainnya), kerajinan, ataupun barang kreatif lain. Bu Marie Pangestu pernah bilang di tahun 2010 lalu kalo industri kreatif kita konon menyumbang 6 % dari pendapatan kita. Jumlah yang sungguh luar biasa untuk kerjaan seperti itu. Bahkan, seperti Bu Meikha bilang, Jepang memiliki kekuatan ekonomi saat ini dimulai dari imajinasi dan kreatifitas yang digali dan dielaborasi oleh pemerintah mereka sehingga menjadi kekuatan ekonomi.

Bagaimana Indonesia?duh, capek deh. Bicara Indonesia terpaksa membuat saya menyebar aura-aura negatif bagi para pembaca artikel ini (abis gimana masa mau boong). Tak ada seni kreatif yang mendunia, kalaupun ada masuk koran lantas hilang. Pemerintah tak mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Sarana prasarana yang kurang. Dan sederet masalah lain yang capek ditulisin (dan dipikirkan!!!). Namun di sudut yang lain, geliat ekonomi kreatif mulai muncul. Ya, tanpa disadari yang memulai bukanlah orang-orang dengan tampilan harajuku yang geul itu, bukan pula seniman dengan gaya berantakan, apalagi berpakaian kasual dan duduk depan komputer mengotak atik software animasi (saya ga tau namanya.hehe).

Yang memulai adalah orang-orang yang keluar dari perkampungan kumuh, yang terkadang harus tidur bersepuluh dalam satu kontrakan, akrab dengan peluh dan bau menyengat, dan tentu saja merelakan diri “ditindas” konsumen. Masih bingung?orang-orang tersebut bisa anda temui di pasar malam, di pangkalan truk, bahkan tanpa diduga, di depan rumah anda!!!Merekalah pahlawan ekonomi kreatif kita saat ini, paling tidak untuk kelas middle-low,menengah ke bawah. Lahir dari pahit dan getir perjuangan orang miskin. Inilah dia, geliat ekonomi kreatif kelas menengah ke bawah.

Siapa mereka?

Odong-odong

Bagi saya, ini adalah temuan kreatif terbesar dekade ini. Ditengah nyanyian alay yang meracuni otak anak-anak kita. Odong-odong lahir sebagai “dewa penyelamat” bagi generasi Indonesia. Dengan musik yang membuat saya terharu setengah mati terdengarnya, benar-benar lagu anak-anak!!!(romantisme masa lalu saya terusik). Odong-odong lahir sebagai alternatif hiburan bagi anak-anak kampung, mengalahkan film-film Jepang di TV, mengalahkan lagu-lagu orang dewasa. Odong-odong murni temuan kreatif putra bangsa ini.

Permainan Pasar Malam

Anda bosan tong setan? Rumah hantu? Atau permainan tua lainnya? Pasar malam kini telah bertransformasi menjadi hiburan kelas dunia (sekebayangnya orang kamung aja.hehehe). Lagi-lagi buah kreatifitas anak bangsa ini. Yang mampu menggerakan perekonomian di kelas bawah. Kini bagi yang mau fotobox di pasar malam, ada!hanya dengan 4000 sekali pose anda sudah bisa berfotobox ria. Tempatnya hanya berupa rangka besi berwujud balok yang ditutupi bekas spanduk print. Kameranya dipasang di belakang jok motor. Ya motor saudara-saudara. Mereka menggunakan motor sebagai tempat fotonya. Duduk yang manis di jok dan bergaya sepuasnya!!!

Tak hanya itu, anak-anak yang suka main air pun kini dimanjakan dengan permainan pancing ikan berhadiah. Dengan modal kolam buatan, pompa untuk membuat arus, ikan-ikanan yang ditempel magnet, dan pancingan magnet. Anak-anak tampak puas mengumpulkan ikan-ikan, dan kalau beruntung dibalik ikan-ikan tersebut terdapat grand price, sebungkus coklat Gerry Chocolatos. Kemaren saya menemani saudara saya main di Fun City. Dan ternyata permainan ini sudah diadopsi di sana. Luar biasa. Padahal saya pertama kali melihat permainan ini medio 2006 di Alun-alun Klaten.

Anda lapar saat ke pasar malam, anda perlu mencicipi panganan hasil kreatifitas mereka. Yang lagi-lagi memutar ekonomi mereka. Es goreng, kolang-kaling yg diwarnai merah, tempura, dll. Mau yang agak berkelas. Mid-low society pun punya. Pernah coba burger harga 1000? atau waffle harga 1500? atau mungkin pizza harga 1500? Lagi-lagi ekonomi kreatif di tengah kemiskinan mereka.

Lukisan Pantat Truk

“Cinta Supir Sebatas Parkir”

“Dua anak cukup, Dua istri bangkrut”

“Cintamu tak seberat muatanku”

Pernah lihat ini?ya dibelakang truk. Terlepas dari negatif tulisannya, tak pernah terbayangkan betapa pantat truk bisa menjadi media kreatifitas. Isinya pun sungguh diluar batas imajinasi kita.coba cek truk mana yang tidak punya hiasan di belakang truknya.

***

Ekonomi kreatif atau ekonomi mimpi tak hanya milik orang menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah pun berusaha menggerakan ekonominya dengan daya imajinasi dan kreatifitas yang mereka miliki. Ekonomi masyarakat bawah ternyaya juga berputar melalui ekonomi kreatif yang manifestasinya odong-odong, tong setan, gulali, es goreng , dsb. Mereka jauh lebih kreatif dari kita. Disaat pengusaha besar ingin mencicipi kue mereka, mereke berusaha berkelit melewati jaring-jaring modal besar. Mempertahankan hidup. Coba lah melihat ke bawah dan saksikan kreatifitas apalagi yang bisa mereka lakukan.

Hotel Muliaccounting (A Paradox Answer to Pugo’s Article “Progonomics”)

Oleh: Priyok

Membaca cerita Pugo, membuat saya kembali ke masa muda saya. Bukan bermaksud sombong, tapi sebenarnya saya bisa saja naik pesawat kelas bisnis untuk pulang kampung ke Jakarta. Tapi waktu itu saya memilih Progo, 38.000 yang menyelesaikan masalah. Meski saya harus berdiri mulai dari Yogyakarta sampai Cirebon. Agar tidak terkesan curcol, saya akan mencoba sedikit-sedikit (lebih tepatnya belagu) menggunakan beberapa teori-teori yang pernah saya pelajari. Pengamatan ini saya alami berkebalikan dengan apa yang Pugo alami yang proletar.

Beberapa bulan setelah saya bekerja di perusahaan gali sumur, saya diajak oleh supervisor saya untuk makan-makan merayakan masa kerjanya yang sudah 20 tahun. Tidak tanggung-tanggung, saya diajak makan ke Hotel Mulia. Semula saya tidak terbayang apa-apa, hanya makan biasa. Tak dinyana, saya dibawa ke restoran mewah penuh glamour. Saya shock!!!Baju saya dibeli di Ramayana seharga 99.000, celana saya jebolan Pasar Senen 40.000, sepatu saya sepatu Cina beli di Atrium Senen 125.000..Tapi, saya diajak makan seharga 399.000++ (bagi yang g tau arti ++, itu artinya masih ada biaya tambahan seperti pajak atau service fee). Benar-benar luar biasa, 399.000 hanya untuk dibuang di jamban!!!Memang bukan makanan sembarangan, disana saya pertama kali makan kepiting alaska yang segede gambreng, makan kerang yang dalam film Mr. Bean, bahkan ikan salmon utuh dengan berat 2kg!!!(kalo mama saya beli diskonan di giant). Saya, orang katro, ndeso, udik, kampungan, benar-benar tidak tahu bagaimana behave di tempat tersebut. Saya benar-benar mati kutu!!!Tak tahu harus gaya apa, saya ambil makanan apa saja. Nyicipi. Terlihat sekali saya katronya.
Bagi kita yang kere-kere ini, tak pernah kita bayangkan untuk makan semahal itu atau beli tas yang harganya 1 juta. Dulu saya pernah berpikir bahwa cara memenangkan kompetisi yang terbaik adalah dengan memberikan harga terendah dengan value maksimal walau mengorbankan marjin. Cara pembentukan harganya pun mudah saja, berapa kos untuk membuat bahan tersebut lalu ditambahkan marjin sekian persen. Kalau saya dulu jualan sotomie dengan modal 3000 lalu saya jual 5000, yasudah untung saya 2000 titik. Saya benar-benar menggunakan basic dari akuntansi kos. Menentukan kos dengan tepat agar kita tidak sampai jual kemahalan atau jual kemurahan. Kalau kemahalan ga laris, kalo kemurahan ga miris.
Namun bisnis hari ini mengenal cerita yang lain. Ada value tak kasat mata, intangible, yang membuat teori katro di atas tak berlaku. Mungkin saya bisa bilang kematian akuntansi kos, the death of cost accounting (dengan catatan menggunakan paradigma yang lama). Karena faktanya ada kos yang tak bisa diukur namun tak membuat barang tersebut tidak laku walau kita pikir itu mahal harganya. Sebenarnya, selain makanan aneh-aneh tersebut, makanan yang tersedia adalah makanan-makanan biasa saya temui. Namun Hotel Mulia menawarkan prestise, gaya hidup, dan terangkatnya derajat apabila makan di sana. Sama halnya dengan merek-merek seperti ferrari, Victorinox, Raymond Well, Guess, YSL, Louis Vitton, D&G. Saya akui, kualitas mereka memang sangat baik, tapi kos intangiblenya jauh lebih mahal dari bahan bakunya. Sehingga semakin mahal harganya, semakin orang mau beli.
Aneh kan?saya juga aneh ketika melihat promo sendal Crocs di Sency yang antri sampai lantai 1, padahal tokonya di lantai 7!!!Come on, itu cuma sendal karet. Apa bedanya ma swallow, cuma kaya selop doang kalee. Harganya pun tak murah. Kini, harga tak lagi ditentukan oleh kos produksi ataupun perolehan. Pasar lah yang menentukan harganya sendiri. Lo aja mau bayar gw 100.000, kenapa harus gw jual 50.000…begitulah kira-kira.
Lantas bagaimana nasib cost accounting?tampaknya para ahli cost accounting harus berlaga di serie B. Walaupun tetap penting, keberadaan cost accounting tak lagi sevital dulu karena datanya sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam mematok harga. Cost accounting kini hanya menjadi alat kontrol agar marjin yang diinginkan oleh manajemen berjalan dengan baik dan lancar jaya, kalaupun sebagai dasar penentuan harga, hanya menjadi pertimbangan sekunder dibanding data perilaku konsumen. Kalau dulu “Berapa nih kosnya?yaudah naikin 20% kita jual sekian”…kalau sekarang “Berapa kosnya?ah aman kita masih untung kok”.