Dunia Periklanan yang Menyelamatkan Dilema Barang Publik

Oke, mungkin artikel ini agak sedikit teoretis, setidaknya yang membaca artikel ini harus sudah mengambil mata kuliah Pengantar Ekonomi 1, Makroekonomika 1 dan Ekonomika Publik 1 kalau tidak jangan harap Anda bisa mengerti!!! Hahahahaha, maaf hanya becanda kok, tenang tidak perlu harus mengambil kuliah itu, mungkin untuk pengantar soal barang publik, pembaca blog Ekonom Gila bisa membuka artikel saya sebelumnya di KIK-nomics.
Percaya atau tidak, ide artikel kali ini muncul seketika saya menonton video klip dari Avril Lavinge yang berjudul  “What The Hell”. Official video klip dengan kualitas yang baik dan bisa diunduh secara gratis di Youtube. Kalau dilihat jeli, pada video klip itu banyak scene yang secara terang-terangan menyorot beberapa brand merek-merek terkenal seperti Sony Ericsson, Vaio, Converse dan lain-lain. Tiba-tiba pikiran saya melayang 2 tahun yang lalu di mana saya sempat memiliki kesempatan untuk tes masuk di salah satu Grand Ecole (sekolah tinggi) di Paris, Perancis (namun sayangnya saya masih gagal). Salah satu jenis tesnya adalah menulis essay yang berdasarkan sebuah pertanyaan singkat, dan pertanyaan itu adalah “Apa peran periklanan bagi perekonomian?” Damn! Jawaban saya kacau balau waktu itu. Jika saja pertanyaan itu datang setelah saya mendapatkan wangsit pada malam ini, yaitu soal peran dunia periklanan bagi dilema barang publik.
Perlu diingat bahwa video klip artis/band beberapa tahun lalu masih sangat exclusive. Tampil pertama kali d MTV dengan tentu saja dengan bayaran yang pantas. Jika sudah cukup puas maka bisalah dikeluarkan versi DVD/VCD-nya. Meskipun sudah tahu akan ada resiko pembajakan, terutama di Indonesia, tidak apa-apa yang penting sudah untung. Toh pembelian dari CD dan Konser juga sudah cukup menarik buat artis dan produser.
Waktu berganti, MP3 dan Youtube menggantikan kebiasaan para “anak nongkrong MTV”. MTV bukan lagi tempat apabila kita mau melihat video klip terbaru. Cukup dengan membuka Youtube, berjuta-juta video klip yang kita inginkan tersedia. Dari yang jaman bahula hingga yang terbaru. Dengan teknologi informasi saat ini, sangat mudah menduplikat video klip dalam bentuk digital dan membagikannya di dunia maya.  Para artis bingung, bisnis mereka hanya bisa diandalkan dari konser. Padahal tidak semua konsernya bagus. Menggugat Youtube sebagai penyedia layanan video pun malah berdampak pada kurang populernya artis/band yang bersangkutan. Sudah terlanjur, masyarakat pecinta musik sudah sangat tergantung dengan yotube dan bukan MTV lagi.
Sadar atau tidak, maka video klip yang sudah terdigitalisasi ini adalah sebuah dilematika barang publik. Ingat bahwa ciri-ciri barang publik adalah non-rivalry dan non-excludable. Non-rivalry maksudnya penggunaan tambahan dari orang lain tidak mengurangi manfaat bagi pengguna lainnya, sedangkan non-excludable adalah tidak mungkinnya (atau sangat sulit) dibatasi penggunaan dari barang publik tersebut karena memang sudah kodratnya! (file dalam bentuk digital sudah sangat mudah di-copy and paste! Ini sudah kodratnya). Coba lihat video-video klip di Youtube, banyak yang merupakan hasil copy-an atau capture dari tayangan televisi, begitu mudahnya manusia jaman sekarang melakukan duplikasi.
Akhirnya para artis dan produser mengalah, “Sudahlah cukup! Biaya memberantas pembajakan lebih besar daripada keuntungannya, kita cari cara lain, yang win-win solution”. Voila!  Bersyukurlah kita kepada Allah SWT bahwa Dia menciptakan kepada kita, manusia di dunia sebuah dunia bisnis berjudul Periklanan (advertisement). Jadilah salah satu contohnya adalah video klip Avril Lavinge penuh dengan scenes berbau iklan. Mereka tahu bahwa video Avril pasti akan banyak ditonton oleh pengguna yotube, daripada membatasi Video Klip mereka, lebih baik kita berikan saja secara gratis (dan ini legal!) dengan syarat satu hal: Silahkan lihat juga iklan-iklan produk yang akan muncul pada Video Klip ini.  Pengguna “tercekoki” iklan sembari menonton Avril, Produser dan Artis mendapat pemasukan dari iklan, dan pengiklan punya ruang publik yang relevan untuk mengiklankan produknya (hhmm, jadi ingat tulisan saya sebelumnya soal Google Adsense,  kalau gitu baca juga artikel saya yang ini deh!).
Oke-oke! Sebenarnya dunia periklanan dalam mengatasi dilematika barang publik bukanlah hal yang baru. Mungkin sayanya saja yang bodoh hingga malam ini baru sadar, hahahahaha. Salah satunya adalah di dunia pertelevisian. Nah, kalau kita amati siaran televisi secara sifat dan kodrat ilahi adalah barang publik (non-rivalry dan non-excludable), namun mereka terselamatkan dengan adanya iklan-iklan yang bergentayangan di sela-sela acara. Maka secara bisnis, mereka bukanlah lagi barang publik.    
Lalu apa insight dari artikel ini? (mungkin para pembaca sudah ada yang pada dongkol dan bilang, “kalau begini mah nenek-nenek juga sudah tahu).
Begini-begini, sebelumnya sebenarnya ada salah satu cara mengatasi dilematika barang publik yang paling klasik, yaitu dengan alat yang kita kenal dengan istilah Tarif. Misalnya? Membayarnya pajak dari masyarakat kepada pemerintah, membayarnya iuran bulanan TV kabel ke penyedia stasiun-stasiun yang berbayar (karena perkembangan jaman, sifat excludable saluran televisi bisa dimunculkan, sehingga penggunaan tarif efektif), atau masih ingat bagaimana dulu petugas TVRI datang dari rumah ke rumah untuk membayar “pajak” siaran televisi (betapa mudahnya sistem itu gagal!), sampai juga membelinya kita pada DVD/VCD asli Avril Lavinge, dengan maksud sifat excludable nya adalah, “hei ini yang asli” loe jangan beli yang bajakan ya! Beda loh (padahal sama aja!). Apapun bentuknya (pajak, harga, retribusi, pungutan, iuran dll), secara sifat, itu semua adalah berbasis Tarif (termasuk kasus hiruk pikuk KIK di UGM akhir-akhir ini :P).
Nah ini dia insight-nya, menurut saya selama ini ada banyak hal yang masuk dalam dilematika barang publik, lalu mengapa masih banyak yang memaksakan penggunaan tarif dalam menyelesaikannya? Misalnya adalah jalan raya (ingat! kecuali jalan tol! Yang secara kodrati masih relevan dengan penggunaan tarif). Oke, selama ini jalan raya adalah tanggung jawab pemerintah. Biaya perbaikan dan lain sebagainya adalah beban pemerintah dan tentu saja ujung-ujungnya dibiayai dari penerimaan pajak. Nah, mengapa kita tidak coba satu jalan yang sudah cukup mapan dan ramai, lalu diberikan hak sewa kepada swasta, namun si swasta punya kendali atas iklan-iklan yang nampang di jalan itu.
Oke, selama ini pun pemerintah memanfaatkannya dengan apa yang dikenal dengan retribusi reklame. Tapi maksud saya adalah yang lebih ekstrim. Misal, sepanjang Jl. Sabang di Jakarta atau Jl. Kaliurang “bawah” (sebelum ringroad dan setelah UGM) di DIY, jalan tersebut menjadi hak sewa swasta lalu dia berhak mengatur ketertiban iklan di sana. Toko-toko tidak boleh memasang papan nama yang besar atau melintang di jalan itu, hanya boleh memasang di depan pintu usahanya, dan itu pun dengan ukuran yang wajar dan tidak mengganggu sesuai dengan ketentuan dan aturan. Kalau memang mau, masuk saja ke mekanisme “beriklan” di jalan. Jadi bayar biaya iklan kepada pengelola jalan dan dengan manajemen dari sang pemilik jalan, iklan ditempatkan secara rapi, harmonis dan teratur. Pemasukan dari iklan bisa diputar untuk memperbaiki jalan, mengembangkan fasilitas pejalan kaki dan pengendara hingga jalanan itu menjadi ramai namun tetap bersih dan menarik baik bagi pengguna maupun pengiklan. Jadi, pengelolaan jalan bisa diberikan ke swasta yang pada akhirnya memberikan dampak social benefit yang luas, baik bagi pengelola jalan, pengusaha yang beriklan (baik yang ada di sepanjang jalan maupun yang dari luar) dan pengguna jalan. Pemerintah akhirnya bisa fokus kepada perbaikan jalan-jalan lain yang sepi.
Oke, ada beberapa kelemahan dari ide ini, bahwa logika pengiklanan baru bisa make sense kalau pengguna barang publik itu secara hitung-hitungan ekonomi cukup menguntungkan. Artinya, sudah sangat banyak dan lebih baiknya juga penggunanya juga mudah diidentifikasi profile-nya. Jadi ide tadi tidak bisa digunakan untuk semua kasus. Kedua, akan ada banyak masalah politik yang muncul, mulai dari masalah PKL, menurunnya potensi pendapatan pemerintah dari pajak reklame, hingga isu-isu komersialisasi. Pun, belum tentu juga jalur periklanan ini diandalkan akan memberikan dampak yang positif bagi semua. Jadi masih butuh penilaian yang detail dan hati-hati.
Baik, tapi mari kita coba ke satu contoh lain yang beda. Misalnya sistem operasi Windows, yang kalau di Indonesia akan sangat banyak kita temukan versi bajakannya. Nah, mengapa Windows, misalkan untuk versi negara berkembang, tidak memanfaatkan mekanisme iklan di dalam sistem mereka, sama seperti apa yang Avril Lavinge lakukan dalam video klipnya. Misalnya, ketika pertama kali masuk ke sistem sudah ada iklan Laptop Blackberry (eh emang ada laptop Blackberry ya? hehehe).  Pengguna sistem bisa dengan mudah diidentifikasi profilenya sehingga jika sistem tersambung secara online, iklan-iklan dapat update sesuai dengan profile pengguna. Hmm, kalaupun Windows tidak mau menggunakannya, mungkin ada suatu saat penemu anak negeri ini bisa memanfaatkan pendekatan ini untuk membuat sistem operasi komputer buatan Indonesia yang legal, gratis, tapi tetap menguntungkan bagi sang pembuat (ngomong-ngomong bagaimana dengan kabar Linux ya?).
Hhhmmm, ngomong-ngomong, artikel-artikel dalam blog Ekonom Gila ini juga terkena dilematika barang publik. Kita para penulis yang “susah-susah” meluangkan waktunya untuk berpikir dan menulis, pada akhirnya artikel yang sudah jadi dengan FREE dapat dibaca dan diunduh oleh para pembaca sekalian. Betapa malangnya kami! Hehehehe, tapi adapun kami di sini ikhlas membagikan pengetahuan kami kepada para pembaca sekalian. Sebuah nilai-nilai yang memang tidak akan pernah bisa sesuai dengan teori ekonomi mainstream manapun. Untungnya di sisi kanan blog kami ada iklan-iklan yang kalau Anda sekalian klik salah satunya, kami bisa mendapatkan uang dari sana (per klik, kami dapat Rp300,-), Silahkan kalau Anda ingin membantu blog ini, kami tidak memaksa. (wakakakakkaka, kok ujung-ujungnya saya jadi kayak orang minta sumbangan gini, hehehhehe).
28 April 2011

/** **/ var sitti_pub_id = “BC0004552”; var sitti_ad_width = “610”; var sitti_ad_height = “60”; var sitti_ad_type = “5”; var sitti_ad_number = “2”; var sitti_ad_name = “”; var sitti_dep_id = “14103”;

Advertisements